Stunting Berkaitan dengan Kemiskinan, Pemkab Lahat Perbaiki Data Bansos untuk Tepat Sasaran

Reporter: Agustriawan |

Editor: Dede Sumeks |

Rabu , 03 Dec 2025 - 20:11

RAKOR: Rapat koordinasi (rakor) Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lahat.-FOTO: IST-

LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat menegaskan komitmennya menurunkan angka kemiskinan dan stunting melalui penguatan koordinasi antarinstansi dan perbaikan data bantuan sosial yang selama ini dinilai belum tepat sasaran.

Kepala Bappeda Lahat, Feriansyah Eka Putra menegaskan bahwa penanganan kemiskinan berlandaskan berbagai aturan nasional, mulai dari UU No. 13/2011 hingga Instruksi Presiden tentang penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Penanggulangan kemiskinan dan stunting tidak bisa berdiri sendiri. Perlu koordinasi lintas sektor dan dukungan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati Lahat sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Lahat, Widia Ningsih SH MH, menyebut angka kemiskinan di Lahat pada 2024 berada di angka 14,14 persen dan turun menjadi 13,69 persen pada 2025.

Ia menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan struktural yang erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan. “Kalau kemiskinan tidak kita turunkan, stunting juga sulit tertangani,” jelasnya.

Widia memaparkan bahwa Lahat mendapat penghargaan atas keberhasilan menekan angka stunting pada 2025.

Dalam RPJMD 2025–2029, pemerintah daerah menargetkan penurunan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Namun, ia mengakui Lahat masih menjadi kabupaten termiskin nomor dua di Sumsel. Salah satu penyebabnya, tingginya penerima bantuan sosial yang ternyata tidak tepat sasaran.

“Karena itu kami berkolaborasi dengan BPS untuk memperbaiki data agar bantuan benar-benar diterima yang berhak,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lahat di Gedung Pertemuan Kabupaten Lahat.

Sejumlah program prioritas pun disiapkan, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan kerja, sampai penguatan ekonomi inklusif.

Tahun 2025, Pemkab Lahat telah menyalurkan berbagai bantuan sosial, mulai dari PKH untuk 22.501 KPM, BPNT untuk 29.678 KPM, hingga bedah rumah tidak layak huni bagi 469 keluarga.

Bupati Lahat Bursah Zarnubi menegaskan bahwa isu kemiskinan menjadi fokus utama pemerintahannya.

stunting berkaitan dengan kemiskinan, pemkab lahat perbaiki data bansos untuk tepat sasaran                            lahat, sumateraekspres.id -pemerintah kabupaten (pemkab) lahat menegaskan komitmennya menurunkan angka kemiskinan dan stunting melalui penguatan koordinasi antarinstansi dan perbaikan data bantuan sosial yang selama ini dinilai belum tepat sasaran.
kepala bappeda lahat, feriansyah eka putra menegaskan bahwa penanganan kemiskinan berlandaskan berbagai aturan nasional, mulai dari uu no. 13/2011 hingga instruksi presiden tentang penghapusan kemiskinan ekstrem.
baca juga:lahat perkuat upaya tekan kemiskinan dan stunting, validasi data bansos jadi fokus
baca juga:berhasil turunkan angka kemiskinan, palembang raih penghargaan dari kemendagri
“penanggulangan kemiskinan dan stunting tidak bisa berdiri sendiri. perlu koordinasi lintas sektor dan dukungan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
wakil bupati lahat sekaligus ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (tkpk) lahat, widia ningsih sh mh, menyebut angka kemiskinan di lahat pada 2024 berada di angka 14,14 persen dan turun menjadi 13,69 persen pada 2025.
ia menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan struktural yang erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan. “kalau kemiskinan tidak kita turunkan, stunting juga sulit tertangani,” jelasnya.
widia memaparkan bahwa lahat mendapat penghargaan atas keberhasilan menekan angka stunting pada 2025.
dalam rpjmd 2025–2029, pemerintah daerah menargetkan penurunan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. 
namun, ia mengakui lahat masih menjadi kabupaten termiskin nomor dua di sumsel. salah satu penyebabnya, tingginya penerima bantuan sosial yang ternyata tidak tepat sasaran.
“karena itu kami berkolaborasi dengan bps untuk memperbaiki data agar bantuan benar-benar diterima yang berhak,” katanya dalam rapat koordinasi pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di kabupaten lahat di gedung pertemuan kabupaten lahat.
sejumlah program prioritas pun disiapkan, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan kerja, sampai penguatan ekonomi inklusif.
tahun 2025, pemkab lahat telah menyalurkan berbagai bantuan sosial, mulai dari pkh untuk 22.501 kpm, bpnt untuk 29.678 kpm, hingga bedah rumah tidak layak huni bagi 469 keluarga.
bupati lahat bursah zarnubi menegaskan bahwa isu kemiskinan menjadi fokus utama pemerintahannya.
ia menyebut bahwa indonesia belum dapat disebut negara maju karena masih banyak rakyat yang tidak memiliki usaha dan penghasilan.
“kekayaan negeri ini masih dikuasai segelintir orang. karena itu, presiden prabowo menempatkan kemiskinan sebagai isu strategis yang harus segera diselesaikan,” ujar bursah.
dari pemerintah provinsi sumsel, kabid pemerintahan dan kesejahteraan sosial bappeda sumsel, sulthan m syah menyampaikan bahwa lahat seharusnya mampu keluar dari status kabupaten termiskin mengingat potensi sumber daya alamnya yang besar.
ia menambahkan bahwa data kemiskinan kini telah diseragamkan melalui sistem dtsen untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
baca juga:sekolah rakyat jadi solusi, pemulung bantar gebang harap anak tak wariskan kemiskinan
baca juga:inovasi sedulang sekanti penanggulangan kemiskinan masuk lima besar nasional
“masalah kemiskinan itu struktural. karena itu seluruh opd dan masyarakat harus bergerak bersama,” tegas sulthan.
pemkab lahat menegaskan bahwa percepatan penurunan kemiskinan membutuhkan integrasi program seluruh sektor serta kolaborasi aktif dari masyarakat. (gti/lia/)