Pengumuman: Dirjen Bea Cukai Buka Penerimaan Pegawai Bagi Lulusan SMA SMK, Catat Syaratnya
Pemerintah membuka sekitar 380 lowongan kerja lulusan SMA di Bea Cukai Kemenkeu untuk posisi teknis lapangan, dengan rekrutmen CPNS segera dibuka.-Foto: IST-
SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah berencana membuka ratusan lowongan kerja bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau SMK guna memperkuat kinerja teknis di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan tenaga operasional yang dinilai semakin mendesak, khususnya di sektor lapangan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa formasi tersebut difokuskan pada posisi teknis yang membutuhkan sumber daya manusia siap kerja.
Menurutnya, keberadaan tenaga lapangan menjadi krusial dalam menunjang efektivitas operasional, terutama di unit-unit yang bersentuhan langsung dengan aktivitas pengawasan dan pelayanan.
BACA JUGA:PT Indofood Buka Lowongan Kerja Besar-Besaran April 2026, Lulusan SMA SMK D3 dan S1 Bisa Daftar
BACA JUGA:Lowongan Kerja PT PAMA April 2026 Dibuka, Lulusan SMA SMK Bisa Daftar
Ada 380 Formasi Bagi Lulusan SMA SMK
Ia mengungkapkan, sebanyak sekitar 380 formasi akan dibuka khusus untuk lulusan SMA SMK di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Rekrutmen ini ditargetkan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat, dengan harapan dapat segera mengisi kekosongan tenaga teknis yang ada.
Lebih lanjut, Purbaya menyoroti bahwa proses rekrutmen sebelumnya memerlukan waktu yang relatif panjang.
Oleh karena itu, ia mendorong percepatan pelaksanaan seleksi agar kebutuhan tenaga kerja dapat segera terpenuhi dan tidak menghambat kinerja institusi.
BACA JUGA:Waspada Phishing! Disnakertrans Muba Ingatkan Pencari Kerja Kenali Situs Lowongan Kerja Palsu
BACA JUGA:Info Lowongan Field Collection Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal, Disnakertrans Muba Gandeng PT PKSS
Terkait pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara nasional, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Meski demikian, dari sisi anggaran, ia memastikan tidak terdapat kendala yang berarti untuk mendukung proses rekrutmen tersebut.
