SUMATERAEKSPRES.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai aktor sentral dalam memastikan bantuan pangan tepat sasaran dan bermutu.

Peran SPPG tak berhenti pada proses memasak, melainkan mencakup perencanaan menu, pengendalian kualitas, hingga jaminan keamanan pangan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita.

Di tengah komitmen anggaran negara yang besar, kualitas pelaksanaan di lapangan menjadi penentu keberhasilan.

Tanpa pemahaman komprehensif mengenai nilai gizi, program berpotensi bergeser sekadar menjadi pembagian makanan tanpa dampak nyata terhadap penurunan stunting dan perbaikan status gizi masyarakat.

BACA JUGA:Anggaran MBG Sumsel Sehari Rp28,5 Miliar, Wakil Kepala BGN: Pembagian Tidak Boleh Dirapel, Melanggar Aturan

BACA JUGA:MBG Cegah Stunting dan Perkuat Ekonomi Daerah, Gubernur Herman Deru Ingatkan Jangan Ada Makanan Kurang Layak

Fondasi Gizi Seimbang, Bukan Sekadar Kenyang

MBG dirancang untuk memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan kalori harian anak. Namun, pemenuhan kalori saja tidak cukup.

Standar gizi seimbang menjadi pijakan utama agar setiap porsi makanan berkontribusi pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif.

Edukasi gizi membekali SPPG dalam menyusun komposisi nutrisi yang tepat, meliputi protein untuk pembentukan jaringan tubuh, karbohidrat sebagai sumber energi, lemak sehat guna mendukung perkembangan otak, serta vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh.

Tanpa variasi dan keseimbangan tersebut, menu berisiko monoton serta tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

BACA JUGA:Temuan Ombudsman Sumsel: Sekolah Tetap Tidak Ada Ruang Request Menu MBG

BACA JUGA:Hasil Pengawasan Ombudsman, MBG Minim Makanan Kemasan Sehat Buat Anak

Pendampingan dari fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas turut memperkuat pengawasan kualitas menu, sekaligus memastikan kebutuhan kelompok sasaran terpenuhi secara spesifik.

Transparansi Nutrisi dan Standar Mutu

Pelaksanaan MBG juga menuntut keterbukaan informasi kandungan gizi pada setiap sajian. Badan Gizi Nasional mewajibkan pencantuman data nutrisi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Konsekuensinya, pengelola SPPG harus mampu menghitung serta menyajikan informasi tersebut secara akurat.