Ingatkan Potensi Pemilih Eksodus di Perbatasan

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Kamis , 27 Mar 2025 - 22:21

Ahmad Naafi FOTO: DUDUN/SUMEKS--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel mengingatkan potensi eksodus pemilih di wilayah Empat Lawang yang berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lahat, dan Pagaralam dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi, menegaskan, daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan adalah DPT 2024, tanpa ada perubahan atau penambahan.

''DPT yang digunakan dalam PSU ini tetap mengacu pada DPT 2024, sesuai dengan Keputusan MK. Tidak ada perubahan atau penambahan, kecuali bagi pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili,” ujar Ahmad Naafi.

Jumlah pemilih di wilayah tersebut mencapai 257.020 jiwa. Dari jumlah tersebut, 125.024 merupakan pemilih perempuan dan 131.996 adalah pemilih laki-laki.

''Jumlah surat suara yang digunakan dalam PSU ini tidak mengalami perubahan dari pilkada sebelumnya. Jumlah surat suara sama dengan yang digunakan saat pilkada lalu, sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK),” tambahnya.

Selain mengawasi potensi eksodus pemilih, Bawaslu Sumsel juga menegaskan aturan bagi saksi di tempat pemungutan suara (TPS).

''Saksi tidak diperbolehkan mengenakan atau membawa atribut pasangan calon maupun partai politik.

Saksi di TPS harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan, termasuk larangan mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon, simbol partai politik, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan,” jelasnya.

Selain itu, jumlah saksi di TPS juga dibatasi maksimal tiga orang, sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) huruf c dan d dalam PKPU 17/2024.

Saksi yang melanggar aturan ini berpotensi diberikan sanksi dan bahkan dapat dikeluarkan dari TPS oleh petugas berwenang. ''Hal ini dilakukan untuk memastikan netralitas dan transparansi proses pemungutan suara,'' ujarnya.

Dikatakan, pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yakni pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan.

Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Pindahan.

ingatkan potensi pemilih eksodus di perbatasan                            palembang, sumateraekspres.id  – badan pengawas pemilu (bawaslu) sumsel mengingatkan potensi eksodus pemilih di wilayah empat lawang yang berbatasan dengan kabupaten kepahiang provinsi bengkulu, kabupaten lahat, dan  pagaralam dalam pemungutan suara ulang (psu).
koordinator divisi penindakan pelanggaran, data, dan informasi bawaslu sumsel, ahmad naafi, menegaskan, daftar pemilih tetap (dpt) yang digunakan adalah dpt 2024, tanpa ada perubahan atau penambahan.
baca juga:gubernur instruksikan bawaslu, awasi ketat psu empat lawang
baca juga:sambut psu, gabungan organisasi kepemudaan empat lawang gelar seminar pilkada damai
''dpt yang digunakan dalam psu ini tetap mengacu pada dpt 2024, sesuai dengan keputusan mk. tidak ada perubahan atau penambahan, kecuali bagi pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili,” ujar ahmad naafi.
jumlah pemilih di wilayah tersebut mencapai 257.020 jiwa. dari jumlah tersebut, 125.024 merupakan pemilih perempuan dan 131.996 adalah pemilih laki-laki.
''jumlah surat suara yang digunakan dalam psu ini tidak mengalami perubahan dari pilkada sebelumnya. jumlah surat suara sama dengan yang digunakan saat pilkada lalu, sesuai perintah mahkamah konstitusi (mk),” tambahnya.
selain mengawasi potensi eksodus pemilih, bawaslu sumsel juga menegaskan aturan bagi saksi di tempat pemungutan suara (tps). 
''saksi tidak diperbolehkan mengenakan atau membawa atribut pasangan calon maupun partai politik.
saksi di tps harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan, termasuk larangan mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon, simbol partai politik, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan,” jelasnya.
selain itu, jumlah saksi di tps juga dibatasi maksimal tiga orang, sesuai dengan pasal 10 ayat (4) huruf c dan d dalam pkpu 17/2024.
saksi yang melanggar aturan ini berpotensi diberikan sanksi dan bahkan dapat dikeluarkan dari tps oleh petugas berwenang. ''hal ini dilakukan untuk memastikan netralitas dan transparansi proses pemungutan suara,'' ujarnya.
dikatakan, pemilih yang berhak memberikan suara di tps yakni pemilik ktp-el yang terdaftar dalam dpt di tps bersangkutan.
pemilik ktp-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan. pemilik ktp-el yang tidak terdaftar dalam dpt maupun daftar pemilih pindahan.
bagi pemilih yang memiliki hak pilih tetapi belum memiliki ktp-el pada hari pemungutan suara, dapat menggunakan biodata penduduk sebagai dokumen pengganti, sebagaimana diatur dalam pasal 19 pkpu 17/2024. 
''naafi menegaskan pentingnya pemilih memastikan identitasnya sudah sesuai agar tidak menemui kendala saat hendak menggunakan hak suaranya,'' katanya.
selain itu, petugas di tps juga diwajibkan untuk memastikan  seluruh pemilih yang hadir benar-benar memenuhi syarat. setiap pemilih harus membawa dokumen resmi yang berlaku agar dapat memberikan suara secara sah.
''hal ini dilakukan untuk  menghindari adanya indikasi penyalahgunaan hak pilih atau kecurangan selama proses psu berlangsung,'' katanya.
bawaslu juga menginstruksikan pada pengawas tps untuk memastikan setiap alat peraga dan komponen di tps tidak melanggar aturan.
“pengawas tps harus memastikan tidak ada pelanggaran terkait alat peraga dan atribut kampanye di sekitar tps,” tegas naafi
selain itu, ia menekankan pentingnya kerja sama dengan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.
jika ada indikasi pelanggaran atau dugaan kecurangan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya pada petugas pengawas.
''dengan pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap regulasi, bawaslu sumsel berharap pelaksanaan psu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai aturan yang telah ditetapkan,'' katanya.
baca juga:hasil pengundian nomor urut psu empat lawang, hba-henny nomor 1 juara, jm-fai nomor 2 keberuntungan
baca juga:1.200 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan psu pilkada empat lawang
bawaslu sumsel juga mengimbau pada seluruh peserta pemilu dan tim sukses pasangan calon untuk menjaga kondusivitas pemilihan dan tidak melakukan mobilisasi pemilih dari luar daerah yang tidak berhak memilih.
''dengan penegakan aturan yang ketat dan pengawasan menyeluruh, diharapkan psu kali ini bisa berlangsung tanpa adanya praktik curang yang merugikan demokrasi,'' ujarnya. (iol)