KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID - Dipastikan tidak ada perkara sengketa pilkada serentak OKI  terdaftar di Mahkamah Konstitusi. Saat ini, KPU OKI masih menunggu jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati OKI terpilih.

\‘’Memang rilis yang bakal dikeluarkan MK terkait informasi tak adanya gugatan perkara  pilkada OKI ke MK,’’ ujar Ketua KPU OKI, Muhammad Irsan melalui Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Hadi Irawan.

Meski demikian pihaknya mengimbau masyarakat OKI untuk tetap menunggu rilis dari MK dan penetapan  tanggal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati OKI terpilih hasil pilkada serentak pada 27 November lalu.  ‘’Penetapan paslon terpilih paling lama 5 hari setelah Putusan MK dan rencana jadwal pelantikan 10 Februari 2025 mendatang,’’ ujarnya.

Sementara Ketua Tim Advokasi Hukum Muri, advokat Mualimin Pardi Dahlan SH CACP dari MPD Law Firm membenarkan jika Pilkada OKI tanpa ada gugatan di MK. ‘’Terhitung sejak keputusan KPU OKI tentang penetapan hasil pemilihan tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.20 WIB, maka berdasar UU Pilkada dan Peraturan MK batas waktu pengajuan sengketa di MK telah berakhir per 11 Desember 2024 pukul 01.20 WIB," ujarnya.

BACA JUGA:HDCU Tinggal Tunggu Penetapan dan Pelantikan, Tidak Ada Gugatan Pilgub Sumsel ke MK

BACA JUGA:Cawawako Terpilih Prima Salam Fokus Persiapan Pelantikan, Gugatan ke MK Ditanggapi Santai

Untuk itu pihaknya tinggal menunggu tahap lanjutan hingga pelantikan serentak tanggal 10 Februari 2025 sesuai amanat Pasal 22 A ayat 2 Perpres No 80/2024. ‘’Selaku Badan Advokasi Hukum MURI mengucapkan selamat kepada Paslon MURI.

Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Semoga bisa  bersinergi membangun OKI yang lebih baik dan berkemajuan untuk seluruh masyarakat OKI," tandasnya.