Dorong Perkebunan Berkelanjutan, Bappenas dan ICRAF Kenalkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan di Sumsel

Reporter: Ardila |

Editor: Regita |

Kamis , 23 Oct 2025 - 21:01

Bappenas dan ICRAF kenalkan IYB di Sumsel untuk dorong perkebunan berkelanjutan, tingkatkan daya saing global, dan dukung ekonomi hijau Indonesia.-IST-

SUMATERAEKSPRES.ID-Dalam upaya memperkuat daya saing komoditas perkebunan Indonesia di pasar global, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama ICRAF Indonesia memperkenalkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha di Sumatera Selatan.

IYB merupakan sistem penilaian pembangunan berkelanjutan yang menilai sejauh mana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dikelola secara terpadu di tingkat yurisdiksi atau wilayah administrasi.

Menurut Wulan Metafurry dari Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, penerapan IYB menjadi langkah penting untuk mendorong hilirisasi, kesejahteraan petani, serta pertumbuhan ekonomi hijau sesuai arah RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

“IYB akan menjadi platform bersama bagi seluruh pemangku kepentingan—mulai dari kementerian, akademisi, hingga sektor swasta—untuk memantau komitmen praktik berkelanjutan,” ujar Wulan.

IYB berfungsi sebagai alat ukur obyektif yang memberi gambaran tingkat komitmen suatu daerah terhadap prinsip keberlanjutan.

Bila daerah memenuhi standar IYB, produk perkebunannya berpotensi mendapat harga lebih tinggi di pasar global yang menuntut produk ramah lingkungan dan etis.

Selain membuka akses terhadap pendanaan hijau dan insentif global, penerapan IYB juga memperkuat kepercayaan investor terhadap sektor perkebunan Sumsel yang telah mengadopsi praktik ramah lingkungan.

Sosialisasi IYB yang digelar di Aula Bappeda Sumsel dihadiri perwakilan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Muara Enim, serta sejumlah asosiasi pengusaha komoditas seperti karet, kelapa, kopi, dan sawit.

Peneliti kebijakan dan tata kelola bentang lahan ICRAF Indonesia, Tania Benita, menjelaskan bahwa pendekatan IYB menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bagi petani kecil, IYB membuka jalan menuju akses pasar berkelanjutan tanpa perlu sertifikasi individu yang mahal.

dorong perkebunan berkelanjutan, bappenas dan icraf kenalkan indikator yurisdiksi berkelanjutan di sumsel                            sumateraekspres.id-dalam upaya memperkuat daya saing komoditas perkebunan indonesia di pasar global, badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) bersama icraf indonesia memperkenalkan indikator yurisdiksi berkelanjutan (iyb) kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha di sumatera selatan.
iyb merupakan sistem penilaian pembangunan berkelanjutan yang menilai sejauh mana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dikelola secara terpadu di tingkat yurisdiksi atau wilayah administrasi.
menurut wulan metafurry dari direktorat pangan dan pertanian bappenas, penerapan iyb menjadi langkah penting untuk mendorong hilirisasi, kesejahteraan petani, serta pertumbuhan ekonomi hijau sesuai arah rpjpn 2025–2045 dan rpjmn 2025–2029.
“iyb akan menjadi platform bersama bagi seluruh pemangku kepentingan—mulai dari kementerian, akademisi, hingga sektor swasta—untuk memantau komitmen praktik berkelanjutan,” ujar wulan.
baca juga:hd: perencanaan harus berbasis data, mendapat apresiasi kemendagri dan bappenas 
baca juga:disdik sumsel dan icraf kembangkan mulok pangan lokal untuk siswa sma/smk hadapi krisis iklim
iyb berfungsi sebagai alat ukur obyektif yang memberi gambaran tingkat komitmen suatu daerah terhadap prinsip keberlanjutan.
bila daerah memenuhi standar iyb, produk perkebunannya berpotensi mendapat harga lebih tinggi di pasar global yang menuntut produk ramah lingkungan dan etis.
selain membuka akses terhadap pendanaan hijau dan insentif global, penerapan iyb juga memperkuat kepercayaan investor terhadap sektor perkebunan sumsel yang telah mengadopsi praktik ramah lingkungan.
sosialisasi iyb yang digelar di aula bappeda sumsel dihadiri perwakilan dari kabupaten ogan komering ilir, banyuasin, dan muara enim, serta sejumlah asosiasi pengusaha komoditas seperti karet, kelapa, kopi, dan sawit.
baca juga:lokakarya penguatan kapasitas pengarustamaan gender, dinas pppa sumsel kerja sama icraf
baca juga:icraf soroti ekosistem gambut sumsel
peneliti kebijakan dan tata kelola bentang lahan icraf indonesia, tania benita, menjelaskan bahwa pendekatan iyb menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam.
bagi petani kecil, iyb membuka jalan menuju akses pasar berkelanjutan tanpa perlu sertifikasi individu yang mahal.
sementara bagi pemerintah daerah, sistem ini menjadi alat evaluasi berbasis bukti untuk menyusun kebijakan yang transparan dan efektif.
“iyb memberikan kepastian investasi dan menunjukkan komitmen daerah terhadap prinsip berkelanjutan. harapannya, semakin banyak daerah yang mengadopsi iyb untuk berbagai komoditas,” ujar tania.
sistem iyb memiliki 18 indikator utama dan 9 indikator lanjutan yang terbagi dalam tiga dimensi keberlanjutan:
lingkungan
perlindungan hutan dan gambut, pengendalian kebakaran, mitigasi iklim.
sosial-ekonomi
pemberdayaan pekebun, ketahanan pangan, kesetaraan gender.
tata kelola
akses informasi publik, partisipasi multipihak, mekanisme pengaduan.
setiap daerah akan memperoleh penilaian dengan sistem grade a–d dan bintang 1–3, yang mencerminkan tingkat kinerja dalam praktik keberlanjutan.
baca juga:tinjau kebun pembibitan berkualitas, dongkrak kesejahteraan petani
iyb mulai dikembangkan sejak 2021 melalui riset-aksi sustainable landscapes for climate-resilient livelihoods (land4lives) yang didukung oleh pemerintah kanada.
riset ini berfokus pada penguatan tata kelola lahan, ketahanan pangan, dan ketangguhan iklim di tiga provinsi: sulawesi selatan, sumatera selatan, dan nusa tenggara timur.
penerapan iyb juga menjadi respons terhadap meningkatnya tuntutan global terhadap produk bebas deforestasi, seperti yang diatur dalam kebijakan baru uni eropa eudr (eu deforestation regulation).
“melalui iyb, sumatera selatan diharapkan menjadi contoh penerapan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan, transparan, dan berdaya saing global,” tutup wulan.