PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dinilai berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah daerah.

Menyikapi kondisi tersebut, Bank Sumsel Babel (BSB) menyiapkan skema pinjaman daerahsebagai solusi agar program pembangunan di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tetap berjalan.

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Dampingi ASN Hadapi Masa Purna Tugas

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Apresiasi Pelajar Berprestasi Lewat Tabungan Junior

PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Festero Mohamad Papeko, mengatakan, meski alokasi TKD berkurang, pemerintah daerah bersama bank pembangunan daerah harus mampu mencari alternatif pembiayaan agar pembangunan tidak terhambat.

“TKD memang mengalami pengurangan, tetapi pemerintah daerah dan mitra strategis seperti BSB harus mencari solusi agar pembangunan di Sumsel tetap berjalan,” ujar PPS.

Dikatakannya, perbankan berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, khususnya sektor infrastruktur.

Melalui pinjaman daerah, BSB menawarkan pembiayaan dengan suku bunga relatif rendah, yakni di kisaran 7,25 persen hingga 7,75 persen, sehingga lebih terjangkau bagi pemerintah daerah. 

Pemberian pinjaman daerah dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan bayar daerah, guna menghindari risiko gagal bayar.

Evaluasi fiskal daerah menjadi faktor utama sebelum pembiayaan disetujui. “Kami melihat kapasitas fiskal, kemampuan bayar, serta potensi risiko. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas agar tidak terjadi gagal bayar,” jelasnya.

BSB menilai pinjaman daerah dapat menjadi stimulus perekonomian, terutama saat belanja pemerintah daerah dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Untuk itu, BSB menyiapkan alokasi pembiayaan pinjaman daerah hingga Rp1 triliun yang dapat dimanfaatkan pemprov serta pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Namun, pihaknya  mengingatkan  realisasi pinjaman daerah harus memenuhi seluruh ketentuan administrasi dan regulasi.

Proses pembiayaan wajib mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri, DPRD, serta tercantum dalam rencana RAPBD pemerintah daerah bersangkutan.