Iklan Google/Link Sponsor

Tanpa Pengalaman, PT MB Lolos Lelang Pasar Cinde

Reporter: Nanda |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 27 Jan 2026 - 19:19

SIDANG: Kedua terdakwa, Harnojoyo dan Raimar Yousnadi memberikan keterangan dalam persidangan kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde, Selasa (27/1).-FOTO : NANDA/SUMEKS-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Dua terdakwa yakni mantan Wali Kota Palembang H Harnojoyo dan Raimar Yousnadi selaku Kepala Cabang PT Magna Beatum (MB) memberikan keterangan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi kegiatan kerjasama mitra bangun guna serah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT MB terkait pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah di Jl Sudirman, kawasan Pasar Cinde Palembang tahun 2016-2018, kembali bergulir di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Kelas IA Khusus, Selasa (27/1).

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim dipimpin Fauzi Isra SH MH, terdakwa Raimar mengaku jika PT MB memang belum ada pengalaman, namun PT MB lolos kualifikasi pemenang lelang proyek Pasar Cinde.

Iklan Google/Link Sponsor

"Ketua panitia pengadaan, Pak Edi Hermanto yang melakukan penunjukan saat itu," katanya.

Terkait uang Rp2,2 miliar, Raimar bersumpah jika dirinya tidak menerima uang tersebut. "Saya berani bersumpah tidak pernah menerima uang Rp2,2 miliar seperti yang dituduhkan.

Kalaupun ada pasti tercatat, dalam buku besar, karena setiap pengeluaran satu rupiah pun pasti dicatat," ucapnya.

Ia mengakui sebagai profesional, dirinya tidak mengambil gaji namun dijanjikan mendapatkan succes fee dari hasil penjualan kios di Pasar Cinde.

Progres pekerjaan sampai dengan pemberhentian kerja sama posisinya antara 34-36 persen kalau dilihat dari kurva S.

"Itu reward saya sebagai seorang professional. Sebab itu saya bersemangat untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Cinde saat itu, saya dijanjikan sebesar 10 persen berdasarkan progres penjualan kios," ungkapnya.

Lalu terkait BPHTB, ia menjelaskan jika saat itu mulanya keluar surat perintah bayar BPHTB sebesar Rp2,2 miliar dari Dispenda. Kemudian saat itu atas perintah manajemen menyatakan keberatan dan minta diskon 65 persen.

"Jadi saat itu saya buat permohonan pemotongan yang disampaikan ke Pak Harnojoyo. Hasilnya ditolak dan disetujui acc 50 persen, kemudian baru terbit surat perintah bayar sebesar 50 persen dari Rp2,2 miliar yakni Rp1,1 miliar," ungkapnya.

Sementara itu, Harnojoyo, mantan Wali Kota menjelaskan jika terkait pembongkaran Pasar Cinde merupakan tanggung jawab dari PD Pasar. "Saya saat itu tidak mendapat laporan dari PD Pasar terkait pembongkaran," ucap Harno.

Ia menjelaskan pembangunan kembali di lokasi yang juga cagar budaya itu ditetapkan 31 Maret. "Kemudian di bulan Mei saya lupa tanggalnya ada lagi surat Gubernur kepada saya terkait apakah Pasar Cinde sebagai bangunan cagar budaya bisa dimanfaatkan dan dikembangkan."

tanpa pengalaman, pt mb lolos lelang pasar cinde                            palembang, sumateraekspres.id - dua terdakwa yakni mantan wali kota palembang h harnojoyo dan raimar yousnadi selaku kepala cabang pt magna beatum (mb) memberikan keterangan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi kegiatan kerjasama mitra bangun guna serah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pt mb terkait pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah di jl sudirman, kawasan pasar cinde palembang tahun 2016-2018, kembali bergulir di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, selasa (27/1). 
dalam keterangannya di hadapan majelis hakim dipimpin fauzi isra sh mh, terdakwa raimar mengaku jika pt mb memang belum ada pengalaman, namun pt mb lolos kualifikasi pemenang lelang proyek pasar cinde.
baca juga:alex noerdin jadi saksi di sidang korupsi pasar cinde, beberkan alasan pembongkaran
baca juga:sidang pasar cinde: pt mb belum penuhi syarat, kerugian rp137 miliar
"ketua panitia pengadaan, pak edi hermanto yang melakukan penunjukan saat itu," katanya. 
terkait uang rp2,2 miliar, raimar bersumpah jika dirinya tidak menerima uang tersebut. "saya berani bersumpah tidak pernah menerima uang rp2,2 miliar seperti yang dituduhkan.
kalaupun ada pasti tercatat, dalam buku besar, karena setiap pengeluaran satu rupiah pun pasti dicatat," ucapnya.
ia mengakui sebagai profesional, dirinya tidak mengambil gaji namun dijanjikan mendapatkan succes fee dari hasil penjualan kios di pasar cinde.
progres pekerjaan sampai dengan pemberhentian kerja sama posisinya antara 34-36 persen kalau dilihat dari kurva s. 
"itu reward saya sebagai seorang professional. sebab itu saya bersemangat untuk menyelesaikan pembangunan pasar cinde saat itu, saya dijanjikan sebesar 10 persen berdasarkan progres penjualan kios," ungkapnya.
lalu terkait bphtb, ia menjelaskan jika saat itu mulanya keluar surat perintah bayar bphtb sebesar rp2,2 miliar dari dispenda. kemudian saat itu atas perintah manajemen menyatakan keberatan dan minta diskon 65 persen.
"jadi saat itu saya buat permohonan pemotongan yang disampaikan ke pak harnojoyo. hasilnya ditolak dan disetujui acc 50 persen, kemudian baru terbit surat perintah bayar sebesar 50 persen dari rp2,2 miliar yakni rp1,1 miliar," ungkapnya. 
sementara itu, harnojoyo, mantan wali kota menjelaskan jika terkait pembongkaran pasar cinde merupakan tanggung jawab dari pd pasar. "saya saat itu tidak mendapat laporan dari pd pasar terkait pembongkaran," ucap harno.  
ia menjelaskan pembangunan kembali di lokasi yang juga cagar budaya itu ditetapkan 31 maret. "kemudian di bulan mei saya lupa tanggalnya ada lagi surat gubernur kepada saya terkait apakah pasar cinde sebagai bangunan cagar budaya bisa dimanfaatkan dan dikembangkan."
"saat itu saya belum menjawab tapi saya bersurat kepada balai cagar budaya jambi untuk melakukan kajian yang jumlahnya 41 orang dari berbagai ahli, termasuk cagar budaya yang dari jakarta dan dari semarang," katanya.
saat ditanya apakah pd pasar pada saat pembongkaran apakah melibatkan tim cagar budaya? harnojoyo menjawab jika terkait pembongkaran sesuai rekomendasi dari 41 tim cagar budaya menyisakan fasad depan.
menanggapi terkait pemotongan bphtb, harnojoyo menjelaskan karena pt mb adalah perusahaan komersial maka tidak ada alasan untuk dilakukan pengurangan bphtb yang saat itu nilainya rp2,2 miliar lebih.
"namun, senyatanya berdasarkan sk yang ditandatangani oleh kepala bapenda kota palembang bphtb saat itu di diskon menjadi 50 persen. sehingga dibayarkan oleh pihak pt magna beatum rp1,1 miliar," tukasnya.
lalu dasar pengurangan bphtb? tanya jaksa? "saya tidak tahu kenapa kok bisa dikurangi seperti itu, karena batas kewenangan objek pajak nilainya diatas 2 miliar adalah kewenangan kepala daerah sedangkan dibawah rp2 miliar adalah kewenangan dari kepala bpbd, " terang harno.
ia menjelaskan ada dua surat, pertama surat permohonan dari pemprov sumsel perihal permohonan pembebasan bphtb dan juga surat permohonan pemotongan bphtb dari pt mb.
"dari surat permohonan gubernur itu, selaku wali kota tidak sependapat dan tidak diberikan persetujuan soal pembebasan bphtb, melainkan diberikan keringanan sesuai dengan kriteria pemberian pengurangan bphtb," ucapnya.
baca juga:jaksa hadirkan deretan saksi untuk terdakwa harnojoyo dalam sidang korupsi pasar cinde
baca juga:sidang perdana kasus korupsi revitalisasi pasar cinde: jpu sebut kerugian negara capai ratusan miliar rupiah
untuk diketahui, dalam kasus ini ada empat terdakwa yakni, alex noerdin mantan gubernur sumsel, harnojoyo mantan wali kota palembang, edi hermanto selaku ketua panitia pengadaan badan usaha mitra kerja sama bangun guna serah, raimar yousnadi selaku kepala cabang pt mb yang didakwa rugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. 
dari laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dikeluarkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi sumatera selatan dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut yakni sebesar rp137.722.947.614,40. (nsw/kur)