Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD TA 2026, Ini Penjelasan Gubernur Sumsel Herman Deru

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Rabu , 12 Nov 2025 - 20:03

HARMONIS LEGISLATIF-EKSEKUTIF: Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Pimpinan DPRD Sumsel, menandatangani nota kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11). -FOTO: KRIS SAMIAJI/SUMEKS-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Arah pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2026, sudah jelas. Fokus untuk memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Sumsel.

Pemprov Sumsel dan DPRD Provinsi Sumsel, resmi menandatangani nota kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11).

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel. Langsung dihadiri Ketua DPRD Sumsel Andi Dinialdie SE MM, bersama para wakil ketua, Raden Gempita SH, H Nopianto SSos MM, dan HM Ilyas Panji Alam SE MM MH.

Dari pihak eksekutif, Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru SH MM, memimpin langsung jajaran pemerintah provinsi Sumsel.

Gubernur menyampaikan arah penyusunan APBD Tahun 2026 difokuskan untuk memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Sumsel.

Menurutnya, setiap rupiah yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus mampu menciptakan manfaat konkret. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat, hingga peningkatan pelayanan publik.

"APBD bukan hanya angka, tapi wujud nyata komitmen kita untuk terus menumbuhkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” kata Gubernur dalam sambutannya, pada Rapat Paripurna XXV dan XXVI DPRD Provinsi Sumsel, kemarin.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur, seluruh program dan belanja pemerintah harus diarahkan untuk memberikan dampak positif yang bisa dirasakan rakyat.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2026, direncanakan mencapai Rp9,639 triliun atau tepatnya Rp9.639.432.188.404.

Angka itu mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp9,747 triliun atau tepatnya Rp9.747.926.839.611.

Belanja daerah TA 2026 akan digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas pembangunan.

“Termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta penguatan sektor pariwisata dan lingkungan hidup,” lanjut Gubernur Herman Deru.

tandatangani nota kesepakatan kua-ppas apbd ta 2026, ini penjelasan gubernur sumsel herman deru                            palembang, sumateraekspres.id – arah pembangunan dan kebijakan pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan (sumsel) tahun 2026, sudah jelas. fokus untuk memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sumsel.
pemprov sumsel dan dprd provinsi sumsel, resmi menandatangani nota kesepakatan bersama terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas) apbd tahun anggaran 2026, rabu (12/11).
baca juga:ibu guru yang alami tindak kekerasan dari koleganya sesama guru ngadu ke komisi v dprd sumsel, ini hasilnya 
baca juga:komisi i dprd sumsel minta seleksi calon komisioner kip sumsel transparan dan objektif 
penandatanganan berlangsung di ruang rapat paripurna dprd sumsel. langsung dihadiri ketua dprd sumsel andi dinialdie se mm, bersama para wakil ketua, raden gempita sh, h nopianto ssos mm, dan hm ilyas panji alam se mm mh.
dari pihak eksekutif, gubernur sumsel dr h herman deru sh mm, memimpin langsung jajaran pemerintah provinsi sumsel.
gubernur menyampaikan arah penyusunan apbd tahun 2026 difokuskan untuk memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sumsel. 
menurutnya, setiap rupiah yang direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), harus mampu menciptakan manfaat konkret. mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat, hingga peningkatan pelayanan publik.
"apbd bukan hanya angka, tapi wujud nyata komitmen kita untuk terus menumbuhkan kesejahteraan masyarakat sumatera selatan,” kata gubernur dalam sambutannya, pada rapat paripurna xxv dan xxvi dprd provinsi sumsel, kemarin.
oleh karena itu, lanjut gubernur, seluruh program dan belanja pemerintah harus diarahkan untuk memberikan dampak positif yang bisa dirasakan rakyat.
berdasarkan nota kesepakatan tersebut, pendapatan daerah dalam rancangan apbd provinsi sumsel tahun anggaran 2026, direncanakan mencapai rp9,639 triliun atau tepatnya rp9.639.432.188.404.
angka itu mencakup pendapatan asli daerah (pad), dana transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar rp9,747 triliun atau tepatnya rp9.747.926.839.611.
belanja daerah ta 2026 akan digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas pembangunan.
“termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta penguatan sektor pariwisata dan lingkungan hidup,” lanjut gubernur herman deru.
adapun dari sisi pembiayaan daerah, pemprov sumsel menargetkan penerimaan pembiayaan sebesar rp108.494.651.207 atau rp108,494 miliar. bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya. 
sedangkan pengeluaran pembiayaan dalam apbd ta 2026, tidak dianggarkan. ketua dprd sumsel andi dinialdie se mm, menyampaikan apresiasi atas kerjasama harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun dokumen kua-ppas ini. 
menurutnya, proses pembahasan berlangsung secara transparan dan konstruktif, dengan semangat yang sama untuk mensejahterakan masyarakat sumsel. kua-ppas ini merupakan dasar penting dalam penyusunan rapbd 2026. 
“kami ingin memastikan bahwa arah kebijakan anggaran sejalan dengan kebutuhan rakyat dan visi pembangunan sumatera selatan maju, inovatif, dan sejahtera," ungkap andi, politisi partai golkar.
wakil ketua i dprd sumsel raden gempita sh, menambahkan pembahasan kua-ppas tahun ini juga memperhatikan dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan. 
“oleh karena itu, strategi fiskal daerah diarahkan agar tetap menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” sebutnya. 
dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan ini, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang apbd provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2026.
akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat pembahasan komisi dan badan anggaran dprd sumsel.
gubernur sumsel dr h herman deru sh mm, dalam penutup sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota dprd sumsel atas komitmen dan kerja samanya. dia berharap semangat kebersamaan ini terus dijaga agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
baca juga:“reses dprd sumsel dapil v 2025: menyerap aspirasi, menyusun harapan, mewujudkan sumsel maju untuk semua”
baca juga:anggota dprd sumsel dicurhati warga, keluhkan kemacetan, banjir hingga insentif
"dengan keyakinan dan keikhlasan hati, mari kita bersama-sama wujudkan sumatera selatan yang semakin maju, berdaya saing, dan berkeadilan," tutup herman deru. penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam proses penyusunan apbd 2026.
diharapkan mampu mendorong kemajuan sumsel di berbagai sektor strategis, dari pembangunan manusia hingga penguatan daya saing ekonomi daerah. (iol/air)