Segel 12 Ruangan KPU Prabumulih, Kejari Amankan Penghilangan dan Perubahan Dokumen Barang Bukti

Reporter: dian |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 06 Oct 2025 - 19:37

SEGEL: Penyidik Pidsus Kejari Prabumulih menyegel 12 ruangan di Kantor KPU Prabumulih, Senin (6/10), terkait dugaan korupsi dana hibah TA 2024 yang tengah disidik. -FOTO: DIAN/SUMEKS-

PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, menyegel 12 ruangan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prabumulih, Senin (6/10). Tindak lanjut setelah menahan Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan PPK, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2024.

Penyidik mendatangi Kantor KPU Prabumulih di Jl Ahmad Yani, Kota Prabumulih, lalu menyegel ruangan Ketua KPU, Sekretaris, Bendahara, Kepala Subbagian (Kasubag), dan beberapa ruang anggota KPU Prabumulih.

“Penyegelan ini dilakukan untuk mengamankan dokumen-dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah KPU tahun anggaran 2024," ujar Kajari Prabumulih Khristiya Lutfiashandi SH MH, melalui Kasi Pidsus Safei SH MH, kemarin.

Penyegelan dilakukan di bawah pengawalan ketat dari personel TNI dan Polri, guna memastikan keamanan dan kelancaran proses hukum. “Langkah penyegelan ini penting agar tidak terjadi penghilangan, perubahan, atau manipulasi dokumen yang menjadi kunci dalam proses penyidikan,” tegasnya.

Safei menambahkan, penyidik juga terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berperan dalam perkara ini. Hingga kini, pihak Kejari Prabumulih sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk 4 Komisioner KPU Prabumulih yang telah beberapa kali dimintai keterangan.

Ketiga tersangka yang ditahan sejak Jumat (3/10), adalah Ketua KPU Prabumulih Marta Dinata (MD), Sekretaris Yasrin Abidin (YA), dan PPK Syahrul Arifin (SA). Ketiganya diduga bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana hibah yang dikelola KPU Kota Prabumulih.

“Proses pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan secara terpisah sesuai dengan berkas perkara masing-masing tersangka,” ulas Safei. Lanjut dia, seluruh proses penyidikan dan pemeriksaan saksi selesai, berkas perkara akan segera diberkas dan dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Selanjutnya, kasus ini akan dibawa ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Dugaan penyalahgunaan dana hibah KPU Kota Prabumulih tahun 2024 merugikan negara sebesar Rp6 miliar dengan total 20 item pekerjaan yang ditambah, dikurang dan diubah.

Sayangnya, pihak KPU Prabumulih langsung ‘bungkam’ ketika kasus ini menjerat institusinya. Sebelumnya, Safei tidak menampik kemungkinan muncul tersangka baru dalam perkara ini. Sebab pihaknya masih melakukan pengumpulan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. “Kami tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini,” akunya, Sabtu (4/10).

Dana hibah yang diduga disalahgunakan ini, bersumber dari APBD Kota Prabumulih tahun 2024. Dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih, yang berlangsung pada tahun 2024.

segel 12 ruangan kpu prabumulih, kejari amankan penghilangan dan perubahan dokumen barang bukti                            prabumulih, sumateraekspres.id - kejaksaan negeri (kejari) prabumulih, menyegel 12 ruangan kantor komisi pemilihan umum (kpu) prabumulih, senin (6/10). tindak lanjut setelah menahan ketua kpu prabumulih, sekretaris dan ppk, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2024.
penyidik mendatangi kantor kpu prabumulih di jl ahmad yani, kota prabumulih, lalu menyegel ruangan ketua kpu, sekretaris, bendahara, kepala subbagian (kasubag), dan beberapa ruang anggota kpu prabumulih.
“penyegelan ini dilakukan untuk mengamankan dokumen-dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah kpu tahun anggaran 2024," ujar kajari prabumulih khristiya lutfiashandi sh mh, melalui kasi pidsus safei sh mh, kemarin.
penyegelan dilakukan di bawah pengawalan ketat dari personel tni dan polri, guna memastikan keamanan dan kelancaran proses hukum. “langkah penyegelan ini penting agar tidak terjadi penghilangan, perubahan, atau manipulasi dokumen yang menjadi kunci dalam proses penyidikan,” tegasnya.
baca juga:mark up 20 item kerugian negara rp6 m, dugaan korupsi dana hibah kpu prabumulih memungkinkan tersangka baru 
baca juga:siap-siap, ada tersangka baru dalam kasus dana hibah kpu prabumulih?
safei menambahkan, penyidik juga terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berperan dalam perkara ini. hingga kini, pihak kejari prabumulih sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk 4 komisioner kpu prabumulih yang telah beberapa kali dimintai keterangan.
ketiga tersangka yang ditahan sejak jumat (3/10), adalah ketua kpu prabumulih marta dinata (md), sekretaris yasrin abidin (ya), dan ppk syahrul arifin (sa). ketiganya diduga bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana hibah yang dikelola kpu kota prabumulih. 
“proses pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan secara terpisah sesuai dengan berkas perkara masing-masing tersangka,” ulas safei. lanjut dia, seluruh proses penyidikan dan pemeriksaan saksi selesai, berkas perkara akan segera diberkas dan dilimpahkan ke tahap penuntutan. 
selanjutnya, kasus ini akan dibawa ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. dugaan penyalahgunaan dana hibah kpu kota prabumulih tahun 2024 merugikan negara sebesar rp6 miliar dengan total 20 item pekerjaan yang ditambah, dikurang dan diubah. 
sayangnya, pihak kpu prabumulih langsung ‘bungkam’ ketika kasus ini menjerat institusinya. sebelumnya, safei tidak menampik kemungkinan muncul tersangka baru dalam perkara ini. sebab pihaknya masih melakukan pengumpulan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. “kami tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini,” akunya, sabtu (4/10).
baca juga:jumat keramat, ketua kpu prabumulih pakai rompi pink bersama sekretaris-ppk, kasus dugaan korupsi dana hibah
baca juga:sita ribuan dokumen, kerugian rp6 miliar, jumat keramat tiga tersangka hibah kpu prabumulih
dana hibah yang diduga disalahgunakan ini, bersumber dari apbd kota prabumulih tahun 2024. dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota prabumulih, yang berlangsung pada tahun 2024. 
namun ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut. dari total dana hibah rp26 miliar ke kpu kota prabumulih tahun 2024, kejari prabumulih menemukan kerugian sekitar rp6 miliar. 
perkara ini naik ke tahap penyidikan pada 18 september 2025, tindak lanjut dari laporan masyarakat pada juli 2025, dan dilakukan penyelidikan mulai agustus 2025. belasan saksi diperiksa, termasuk para pj wali kota, pj sekda, kepala bkd, kaban kesbangpol prabumulih.
ketua kpu sumsel andika pranata jaya, mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti perkembangan kasus tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. “hari senin (6/10) kami akan melakukan pleno dan mengkomunikasikan serta menindaklanjuti apa yang terjadi di prabumulih,” katanya, sabtu (4/10).
dia mengklaim aktivitas di kantor kpu kota prabumulih tetap berjalan seperti biasa. “tetapi tentu akan ada penyesuaian, termasuk kemungkinan penunjukan pengganti sementara,” ujar andika kepada sumatera ekspres.
baca juga:sudah 18 saksi diperiksa, kasus dugaan korupsi dana hibah kpu prabumulih kian mengemuka
baca juga:dahlan iskan siapkan gugatan perdata dan judicial review usai pkpu ditolak pn surabaya
menurutnya, langkah cepat akan diambil agar roda organisasi kpu di prabumulih tidak terganggu. “kami akan bahas bersama di internal senin nanti, untuk memastikan semua tetap sesuai jalurnya,” tambahnya.
pengamat politik sumsel bagindo togar butar butar, menyebut terkuaknya kasus dugaan korupsi dana hibah kpu kota prabumulih hanyalah fenomena gunung es. menurutnya, kasus serupa hampir pasti terjadi banyak di daerah lain di sumatera selatan, maupun indonesia.
“ini baru ketahuan di prabumulih. kalau mau ditelusuri, hampir semua kabupaten/kota bisa kena kasus serupa. dana hibah paling sering jadi sasaran, termasuk di bawaslu,” ucap bagindo kepada sumatera ekspres, sabtu (4/10).
bagindo berharapnya diusut tuntas. “karena pasti ada pihak terkait lainnya. selain itu, akibat dari kasus ini legitimasi pemilu 2024 di kota prabumulih pada umumnya krisis kepercayaan,” tegasnya.
lemahnya integritas penyelenggara pemilu berimbas pada kualitas demokrasi. banyak yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. “secara moral lemah, secara intelektual lemah, ini yang bikin demokrasi kita rusak. mereka justru jadi sumber masalah, bukan solusi,” cetusnya.
baca juga: kpu tetapkan joncik-arifai bupati-wakil bupati empat lawang terpilih
baca juga:pleno terbuka kpu empat lawang tetapkan joncik-arifai sebagai bupati dan wakil bupati terpilih
dia menilai, penyelenggara pemilu seperti kpu maupun bawaslu, selama ini justru menjadi sumber masalah dalam pembangunan demokrasi di indonesia. alih-alih memperkuat demokrasi, pengelolaan dana pemilu justru kerap menimbulkan persoalan serius.
baik dari sisi anggaran maupun integritas. “seharusnya dana pemilu digunakan untuk memperkuat demokrasi, tapi kenyataannya sering jadi bancakan. mereka malah menjadi troublemaker dalam pembangunan demokrasi yang kita idamkan,” sebut bagindo.
defisit demokrasi yang sering muncul di negeri ini, tidak lepas dari lemahnya manajemen dan pengawasan terhadap penggunaan dana pemilu. tidak jarang  dana hibah maupun anggaran rutin justru dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat.
“ini bukan hanya soal defisit anggaran, tapi juga defisit demokrasi. penyalahgunaan dana pemilu sudah berulang-ulang terjadi di berbagai daerah. dari kpu, bawaslu, semua pernah tersorot,” bebernya. 
karena itu, bagindo sudah sejak lama mengusulkan agar sistem penyelenggara pemilu di indonesia direformasi total. bahkan dia pernah menyarankan kpu dan bawaslu dibubarkan saja, lalu dilebur menjadi satu institusi baru bernama badan penyelenggara pemilu (bpp).
baca juga:sebut pelanggaran tsm, paslon nomor urut 1 gugat hasil psu empat lawang ke mk, kpu siap meladeni 
baca juga:kpu empat lawang gelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil psu pilkada empat lawang 
dengan penggabungan tersebut, negara bisa melakukan efisiensi besar-besaran sekaligus memperkuat pengawasan internal. “cukup satu kantor saja, seperti halnya inspektorat atau kepolisian. kalau kpu dan bawaslu di bawah satu atap, otomatis saling mengawasi,” imbuhnya.
dia juga menekankan pentingnya memperketat proses rekrutmen penyelenggara pemilu. bagindo tegas menolak keberadaan anggota penyelenggara pemilu yang berasal dari ormas atau parpol, termasuk titipan parpol. “karena rentan intervensi,” tegasnya lagi.
sebaliknya, bagindo mendorong agar penyelenggara pemilu diisi oleh pns atau akademisi yang benar-benar independen dan profesional. “kalau diisi orang-orang partai atau ormas, pasti ada kontaminasi politik. penyelenggara harus bebas dari kepentingan politik,” harapnya.
oleh karena itu menurutnya, lebih baik diisi dari kalangan pns atau akademisi yang punya integritas. pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu, menurutnya juga penting. “penerapan e-voting wajib mulai dijalankan di daerah-daerah maju untuk meminimalisir kecurangan,” sampainya.
baik itu kecurangan manipulasi perolehan suara, maupun manipulasi anggaran. “kalau masih manual, ruang kecurangan sangat besar. dengan e-voting berbasis teknologi internet, akan jauh lebih transparan. daerah maju wajib pakai e-voting, sementara di pelosok bisa tetap manual,” sarannya.
jika revolusi praktik pemilu tidak segera dilakukan, maka indonesia akan terus tertinggal dan demokrasi hanya akan jadi ajang bancakan elite politik. “kalau tidak ada revolusi, demokrasi kita hanya akan jadi sandiwara. terus dipermainkan oleh elite yang kredibilitasnya diragukan,” kritik bagindo.