SUMATERAEKSPRES.ID - Di akhir Agustus 2025 yang seharusnya menjadi ajang pestapora rakyat Indonesia dalam merayakan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI ternyata harus dibenamkan dalam-dalam dikerenakan situasi keamanan yang sempat tidak terkendali.

Hal ini bukan saja terjadi di Kota-kota besar sekelas Jakarta, Surabaya dan Bandung, namun juga di kota dan kabutapaten yang jauh dari hiruk pikuk panggung politik dan pusat kekuasaan. 

Kondisi ini tentunya harus menjadi evaluasi pemerintah dalam menjamin keamanan dan kenyaman setiap warga negaranya untuk hidup aman dan damai di negeri ini. Bentrok di berbagai wilayah bukan hanya merusak fasilitas umum. Namun juga menghentikan aktivitas ekonomi, kegiataan sosial dan aktifitas masyarakat lainnya.

Sekolah diliburkan, kantor sebagian bekerja dari rumah, pelayanan umum terganggu serta dampak negatif lainnya.

Demo anarkis berpotensi menurunkan minat wisatawan dan merusak citra investasi Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris mengeluarkan travel warning bagi warganya untuk menunda dan tidak berpergian ke Indoensia. Dampaknya tentu terhadap ekonomi. 

BACA JUGA:Gelar Apel Pasukan Operasi Aman Nusa I, Pulihkan Kondisi dan Jaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

BACA JUGA:Rasakan Keamanan dan Kenyamanan, Transaksi Penting Bisa Dijalankan dengan Layanan Khusus

Diperkirakan, jika aktivitas sektor jasa dan perdagangan terganggu selama tiga hari maka akan menimbulkan kerugian mencapai Rp 10 triliun. Kondisi ini tentunya diakibatkan oleh pembatasan kegiatan yang berujung pada berkurangnya konsumsi masyarakat. Belum lagi sikap investor yang melakukan pengalihan dana ke luar negeri sehingga memicu capital outflow dengan ditandai turunya indek saham gabungan dan aktifitas dipasar uang akibat kekhawatiran terhadap kondisi yang ada. 

Hal ini tentunya sangat merugikan ditengah Upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Bahkan pemerintah menyebutkan pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun ini telah mencapai 5,12 persen (year-on-year), angka ini tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Tentunya kita memaklumi bahwa kondisi ini bukan tanpa sebab, di mana masyarakat telah lelah dengan kondisi yang ada dan beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Sementara itu, elite politiknya mendapatkan fasilitas berlimpah dan kurang peka terhadap kondisi yang sedang terjadi, sehingga demo anarkis merupakan puncak kekecewaan masyarakat. Walaupun secara hukum ini tidak diperbolehkan dan dibenarkan.

Permasalahan ini tentunya tidak boleh berlarut. Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa akan menindak para perusuh dan pelaku penjarahan. Hal ini lah yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun masyarakat juga perlu mengambil sikap dalam kondisi ini. Misalkan tidak terprovokasi dan tetap tenang dan berpikir jernih dalam menyikapi keadaan. 

BACA JUGA:Dirjenpas Tekankan Profesionalisme dalam Penerapan Standar Keamanan Pemasyarakatan

BACA JUGA:Parkside’s Hotel Palembang Resmi Dibuka, Tawarkan Fasilitas Modern dan Keamanan Berstandar Tinggi

Selanjutnya masyarakat tidak perlu panik dengan membeli bahan pokok yang berlebihan (panic buying) sehingga akan menimbulkan masalah lainnya seperti kelangkaan, harga meningkat dan hal negatif lainnya. Masyarakat juga perlu saling menjaga lingkungan dari perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta yang paling penting adalah tetap melakukan aktifitas ekonomi agar perekonomian tetap berjalan.