Sudah Diaudit BPK dan Jadi Temuan, Celetuk Wako Lubuk Linggau soal Anggaran Suvenir DPRD Mencapai Rp2,7 Miliar

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 23 Jul 2025 - 19:18

H Rachmat Hidayat MIKom. -foto: kris/sumeks-

"Mereka (legislatif) sepertinya tidak peka dan tidak punya rada empati sedikitpun dengan kondisi perekonomian masyarakat yang dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Padahal, harusnya sebagai wakil rakyat mereka punya empati terlebih terhadap para konstituennya," tegasnya.

Terkait pengadaan barang langsung atau tanpa lelang untuk anggaran sebesar Rp2,7 miliar, menurutnya sarat akan penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah. Sebab, sesuai perpres pengadaan barang dan jasa di atas Rp200 juta itu harus lelang.

“Tentu hal ini akan sarat dengan penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah, karena tidak ada pengawasan, transparansi dan pengawasan,” cetusnya. Untuk itu dia mengimbau agar DPRD Kota Lubuk Linggau, tidak menggunakan uang tersebut.

Karena hal itu akan mencederai masyarakat dan sarat penyimpangan. “Ingat, tugas anggota dewan itu menyerap aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan kesejahteraan pribadinya,” imbuh Nunik.

Dia menekankan penggunaan anggaran keuangan daerah selain transparan, harus akuntabel, efektif dan efisiensi. Supaya memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Selain itu juga harus memahami kondisi keuangan daerah. Bukannya fungsi dan tujuan APBD itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya ya?,” pungkasnya.

Begitupun kata Peneliti pada Sumatera Initiative Riset & Consulting, Kurniawan Eka SSos SH MH CLD. Menilai penganggaran suvenir di Sekretariat DPRD Kota Lubuk Linggau dengan pagu anggaran Rp2,7 miliar, relatif besar jika dikaitkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi. Dalam persfektif politik anggaran bahwa kebijakan efisiensi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk biaya perjalanan dinas, kegiatan seremonial, listrik, fotokopi dan belanja yang tidak prioritas.

"Artinya, harus definisikan kembali apakah belanja suvenir termasuk hal tersebut? Secara teknis bisa dikonfirmasi ke Sekretariat DPRD, urgensi belanja tersebut," jelas Eka Rahman. sapaan akrab Kurniawan Eka Saputra.

Kemudian, kebijakan penganggaran di Pemerintah Kota Lubuk Linggau sejatinya telah melalui pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan melibatkan Banggar DPRD Kota Lubuk Linggau yang memiliki legal standing atas kewenangan penganggaran.

Artinya, jika memang anggaran suvenir sebesar tersebut telah melalui proses pembahasan eksekutif dan legislatif dengan segala pertimbangan (boleh/tidak boleh, layak/tidak layak, melanggar kebijakan atau tidak, dan seterusnya).

“Sehingga, jika telah disetujui tentu sudah melalui berbagai pertimbangan stakeholder. Ini bisa dikonfirmasi ke TAPD," ujarnya.

sudah diaudit bpk dan jadi temuan, celetuk wako lubuk linggau soal anggaran suvenir dprd mencapai rp2,7 miliar                            palembang, sumateraekspres.id – berbagai elemen masyarakat menyoroti sekretariat dprd kota lubuk linggau mengalokasikan rp2,7 miliar untuk pengadaan suvenir/cendera mata tahun 2025. penganggaran yang ‘ugal-ugalan’, bersumber dari apbd kota lubuk linggau.
wali kota lubuk linggau h rachmat hidayat mikom, akhirnya angkat bicara terkait viralnya berita mengenai rencana anggaran suvenir/cendera mata sekretariat dprd kota lubuk linggau tahun 2025 yang angkanya fantastis, mencapai rp2,7 miliar. 
 “jadi itu merupakan pembahasan tahun kemarin (2024), salah satu kegiatan reses mereka,” terang wako rachmat hidayat atau yang akrab disapa yopi karim, di griya agung palembang, selasa (22/7).
menurutnya, anggaran tersebut juga sudah melalui proses audit oleh badan pemeriksa keuangan (bpk). "tetapi sudah ada yang diaudit oleh bpk, dan itu juga sudah menjadi temuan. hasil audit akan menjadi bahan evaluasi ke depan," celetuknya.

yopi karim menyebut, pemerintah daerah akan terus memperketat perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran. menurutnya, setiap pengeluaran daerah harus benar-benar memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. 
baca juga:polres lahat sidak peredaran beras premium, cegah praktik pengoplosan dan pelanggaran het
baca juga:tilang elektronik (etle) aktif lagi di prabumulih, simak lokasi kamera dan jenis pelanggaran yang diincar!
"yang jelas ke depan, apa yang kami anggarkan harus tepat sasaran," cetusnya. pernyataannya ini seakan menegaskan komitmen pemerintah kota lubuk linggau dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
seperti diberitakan sebelumnya, sekretariat dprd kota lubuk linggau mengalokasikan anggaran yang tidak main-main untuk pengadaan suvenir/cendera mata tahun 2025 ini. total pagu anggaran rp2,7 miliar bersumber apbd, untuk paket penyediaan pengadaan langsung.
suvenir itu ditujukan kepada tamu-tamu atau mitra dprd kota lubuk linggau yang berkunjung maupun dikunjungi sepanjang 2025. sangat jauh mengalahkan pengadaan suvenir/cendera mata sekretariat daerah kota lubuk linggau, yang hanya rp127,5 juta.
pengadaan suvenir/cendera mata bagi tamu-tamu pemerintah kota lubuk linggau pun terbagi 3 paket, rp100 juta, rp5 juta, dan rp22,5 juta. sehingga total pagu anggarannya rp127,5 juta, itu pun metode pemilihannya melalui e-purchasing.
sementara pengadaan suvenir/cendera mata sekretariat dprd kota lubuk linggau hanya 1 paket dan metode pemilihannya pengadaan langsung, untuk total pagu anggaran rp2,7 miliar yang luar biasa. suvenir atau cendera mata berbentuk apa juga belum diketahui spesifikasinya.
baca juga:dprd palembang setujui raperda pertanggungjawaban apbd tahun anggaran 2024 jadi perda
baca juga: legislatif dorong pemkot palembang maksimalkan penggunaan anggaran belanja untuk menekan angka silpa
bahkan ketua dprd kota lubuk linggau yulian efendi, mengaku belum begitu memahami terkait anggaran suvenir/cendera mata di dprd kota lubuk linggau. “wong efisiensi, kok kito malah inefisiensi. alangkah banyak untuk suvenir,” ujarnya saat dikonfirmasi kamis lalu (19/6).
dia mengaku belum tahu angka rp2,7 miliar itu didapat dari mana. karena pengelola anggaran atau kuasa pengguna anggaran (kpa) itu sekretariat dprd kota lubuk linggau. “nanti saya akan konformasi ulang dengan sekwan, karena saya belum ada data pastinya,” sebut yulian.
namun politisi partai golkar itu, mengakui angka rp2,7 miliar itu lumayan besar untuk pengadaan suvenir/cendera mata. “saya harus tahu dulu, karena dana itu besar. jadi belum belum tahu dana tersebut untuk apo bae (bentuk suvenir/cendera matanya)," ujarnya. 
jika tidak layak, maka di apbd perubahan mungkin bisa dihitung ulang anggarannya. “apakah  layak digunakan ataukah tidak. tapi sekali lagi, saya akan konfirmasi lagi dulu soal anggaran tersebut dengan sekwan,” pungkas yulian.
terpisah, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kota lubuk linggau, zulfikar, menyebut anggaran suvenir/cendera mata rp2,7 miliar di sekretariat dprd kota lubuk linggau itu, sudah melalui pembahasan karena itu di apbd induk tahun 2025.
baca juga:14-17 juli bakal razia kendaraan, 7 pelanggaran jadi sasaran prioritas operasi patuh?musi?2025
baca juga:penyidik kejari oki sisir rsud kayuagung, dalami dugaan penyimpangan anggaran pemeliharaan sarpras
“kalau untuk jelasnya, coba langsung tanyakan langsung dengan sekwan, karena teknisnya ada di sana. untuk anggarannya setahu saya tidak sampai segitu, itu mungkin keseluruhan dengan reses mereka," duganya.
sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, plt sekretaris dprd kota lubuk linggau, rully wijaya, belum berhasil dimintai keterangannya terkait anggaran suvenir/cendera mata yang nilainya fantastis.
koordinator forum transparansi anggaran (fitra) sumsel nunik handayani, juga dibuat terkejut dengan penganggaran di sekretariat dprd kabupaten/kota di sumsel. menurutnya angka itu terbilang cukup besar, hanya untuk pengadaan suvenir/cendera mata.
"jika berbicara lembaga legislatif, kalau memang benar uang sebesar itu dianggarkan cuma buat suvenir, tentu sangat kita sayangkan. terlebih di tengah kondisi keuangan yang serba sulit seperti saat ini. mereka tidak peka dengan penderitaan rakyat," cetus nunik, jumat (20/6).
nunik menyebut apa yang dilakukan oleh legislatif ini sangatlah bertolak belakang dengan upaya efisiensi yang kini tengah digencarkan oleh pemerintah pusat. sebaliknya di tingkat daerah,  instusi tersebut sepertinya hanya dianggap angin lalu saja. 
baca juga:gaji pns aman meski anggaran ketat? membongkar inpres 2025 dan janji kesejahteraan asn
baca juga:polres lahat selidiki unsur kelalaian dan pelanggaran odol, periksa karoseri bak truk hingga atpm kendaraan
"mereka (legislatif) sepertinya tidak peka dan tidak punya rada empati sedikitpun dengan kondisi perekonomian masyarakat yang dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja. padahal, harusnya sebagai wakil rakyat mereka punya empati terlebih terhadap para konstituennya," tegasnya.
terkait pengadaan barang langsung atau tanpa lelang untuk anggaran sebesar rp2,7 miliar, menurutnya sarat akan penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah. sebab, sesuai perpres  pengadaan barang dan jasa  di atas rp200 juta itu harus lelang.
“tentu hal ini akan sarat dengan penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah, karena tidak ada pengawasan, transparansi dan pengawasan,” cetusnya. untuk itu dia mengimbau agar dprd kota lubuk linggau,  tidak menggunakan uang tersebut.
karena hal itu akan mencederai masyarakat dan sarat penyimpangan. “ingat, tugas anggota dewan itu menyerap aspirasi rakyat, memperjuangkan  kepentingan masyarakat. bukan kepentingan kesejahteraan pribadinya,” imbuh nunik.
dia menekankan penggunaan anggaran keuangan daerah selain  transparan, harus akuntabel, efektif dan efisiensi. supaya memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “selain itu juga harus memahami kondisi keuangan daerah. bukannya fungsi dan tujuan apbd itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya ya?,” pungkasnya. 
baca juga:tambah dua raperda serta penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2024
baca juga:hore! 2 setel seragam gratis untuk murid baru sd-smp negeri, sekolah swasta menyusul jika anggaran memadai
begitupun kata peneliti pada sumatera initiative riset & consulting, kurniawan eka ssos sh mh cld. menilai penganggaran suvenir di sekretariat dprd kota lubuk linggau dengan pagu anggaran rp2,7 miliar, relatif besar jika dikaitkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan prabowo subianto. 
menurutnya, ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi. dalam persfektif politik anggaran bahwa kebijakan efisiensi sebagaimana tertuang dalam instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025, untuk biaya perjalanan dinas, kegiatan seremonial, listrik, fotokopi dan belanja yang tidak prioritas. 
"artinya, harus definisikan kembali apakah belanja suvenir termasuk hal tersebut? secara teknis bisa dikonfirmasi ke sekretariat dprd, urgensi belanja tersebut," jelas eka rahman. sapaan akrab kurniawan eka saputra.
kemudian, kebijakan penganggaran di pemerintah kota lubuk linggau sejatinya telah melalui pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) dengan melibatkan banggar dprd kota lubuk linggau yang memiliki legal standing atas kewenangan penganggaran. 
artinya, jika memang anggaran suvenir sebesar tersebut telah melalui proses pembahasan eksekutif dan legislatif dengan segala pertimbangan (boleh/tidak boleh, layak/tidak layak, melanggar kebijakan atau tidak, dan seterusnya). 
“sehingga, jika telah disetujui tentu sudah melalui berbagai pertimbangan stakeholder. ini bisa dikonfirmasi ke tapd," ujarnya.