50 Persen Bocil Terpapar Konten Seksual, 28 Maret Pemerintah Nonaktifkan Akun Medsos Anak di Bawah 16 Tahun

Reporter: Neni |

Editor: Dede Sumeks |

Sabtu , 07 Mar 2026 - 22:33

-FOTO : IST-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID -Mulai 28 Maret 2026, Pemerintah RI akan mulai menonaktifkan akun platform digital berisiko tinggi yang dimiliki anak di bawah usia 16 tahun.

Langkah Kementerian Komunikasi dan Digital ini diambil untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Keputusan ini diambil karena ancaman di ruang digital bagi anak-anak semakin nyata: pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga adiksi digital. Penonaktifan dimulai pada platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

"Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak kita,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam keterangan resminya, Jumat (6/3). Implementasi ini akan dilakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026.

Untuk melindungi anak di ranah digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Kami memahami langkah ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal. Namun, pemerintah tidak bisa tinggal diam ketika masa depan anak-anak dipertaruhkan.

Pemerintah memastikan tanggung jawab perlindungan anak berada pada platform yang mengelola ruang digital, sehingga orang tua tidak harus menghadapi tantangan ini sendirian,” ujarnya.

Ia membeberkan jumlah anak yang aktif di internet di Indonesia sangat besar dan menghadapi berbagai risiko serius di ruang digital.

“Saat ini dari sekitar 229 juta pengguna internet di Indonesia, hampir 80 persen anak sudah terhubung dengan internet,” ujar Meutya.

Sementara data UNICEF menunjukkan sekitar 50 persen anak Indonesia yang menggunakan internet pernah terpapar konten seksual di media sosial.

Sementara itu, 42 persen anak mengaku merasa takut atau tidak nyaman akibat pengalaman mereka di ruang digital.

“Setengah anak Indonesia sudah pernah melihat konten seksual di internet. Ini peringatan serius bagi kita semua.

50 persen bocil terpapar konten seksual, 28 maret pemerintah nonaktifkan akun medsos anak di bawah 16 tahun                            sumsel, sumateraekspres.id -mulai 28 maret 2026, pemerintah ri akan mulai menonaktifkan akun platform digital berisiko tinggi yang dimiliki anak di bawah usia 16 tahun.
langkah kementerian komunikasi dan digital ini diambil untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.
baca juga:tak menutup ruang kreativitas anak, siswa ada media pembelajaran tersendiri, bukan medsos yang dilarang
baca juga:bayi tiga hari dihargai rp52 juta melalui medsos, ditres ppa dan ppo polda sumsel pancing pelaku transaksi
keputusan ini diambil karena ancaman di ruang digital bagi anak-anak semakin nyata: pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga adiksi digital. penonaktifan dimulai pada platform seperti youtube, tiktok, facebook, instagram, threads, x, bigo live, dan roblox.
"teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak kita,” ujar menteri komunikasi dan digital, meutya hafid, dalam keterangan resminya, jumat (6/3). implementasi ini akan dilakukan secara bertahap mulai 28 maret 2026.
untuk melindungi anak di ranah digital, pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri komunikasi dan digital (permenkomdigi) nomor 9 tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaan pp nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak (pp tunas).
“kami memahami langkah ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal. namun, pemerintah tidak bisa tinggal diam ketika masa depan anak-anak dipertaruhkan.
pemerintah memastikan tanggung jawab perlindungan anak berada pada platform yang mengelola ruang digital, sehingga orang tua tidak harus menghadapi tantangan ini sendirian,” ujarnya.
ia membeberkan jumlah anak yang aktif di internet di indonesia sangat besar dan menghadapi berbagai risiko serius di ruang digital.
“saat ini dari sekitar 229 juta pengguna internet di indonesia, hampir 80 persen anak sudah terhubung dengan internet,” ujar meutya.
sementara data unicef menunjukkan sekitar 50 persen anak indonesia yang menggunakan internet pernah terpapar konten seksual di media sosial.
sementara itu, 42 persen anak mengaku merasa takut atau tidak nyaman akibat pengalaman mereka di ruang digital.
“setengah anak indonesia sudah pernah melihat konten seksual di internet. ini peringatan serius bagi kita semua.
platform digital harus ikut bertanggung jawab melindungi anak,” kata meutya. selain itu, pemerintah mencatat eksploitasi anak secara daring mencapai sekitar 1,45 juta kasus.
ia menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital ini tidak bertujuan melarang anak menggunakan internet, melainkan menunda akses terhadap platform digital berisiko tinggi hingga usia yang lebih aman.
“melalui pp tunas, pemerintah menunda usia akses anak ke platform digital berisiko tinggi hingga 16 tahun, dan untuk layanan dengan risiko lebih rendah mulai usia 13 tahun,” jelasnya.
aturan ini tidak memberikan sanksi kepada anak maupun orang tua, melainkan kepada platform digital yang tidak menjalankan kewajiban perlindungan anak.
pengaturan ini juga mempertimbangkan berbagai bentuk risiko di ruang digital, mulai dari paparan konten berbahaya, interaksi dengan orang tidak dikenal, potensi eksploitasi anak, hingga risiko kecanduan penggunaan platform digital.
“bahkan ketika kontennya tidak bermasalah, penggunaan platform digital yang berlebihan juga dapat menimbulkan adiksi yang berdampak pada kesehatan mental dan pertumbuhan anak,” ujarnya.
keberhasilan implementasi pp tunas memerlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta penegakan hukum.
pemerintah menargetkan implementasi penuh regulasi tersebut mulai berjalan setelah satu tahun penandatanganan pada 28 maret 2026.
“dengan jumlah anak yang mencapai puluhan juta pengguna internet, tantangan implementasi di indonesia tentu jauh lebih kompleks. namun, platform digital yang beroperasi di indonesia harus menghormati hukum yang berlaku di indonesia,” kata meutya.
meutya menilai langkah ini menempatkan indonesia sebagai salah satu negara yang mengambil sikap tegas dalam pelindungan anak di era digital.
“kita patut berbangga, karena indonesia menjadi salah satu pelopor negara non-barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital,” tegasnya.
melalui kebijakan ini, pemerintah berharap ruang digital indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda, sekaligus memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap anak.
"kita ingin teknologi memanusiakan manusia dan mendukung perkembangan generasi muda secara utuh," pungkasnya.
terpisah, pengamat it sekaligus dosen fakultas ilmu komputer dan rekayasa universitas multi data palembang, eka puji widiyanto st mkom, mengatakan kebijakan permenkomdigi no. 9/2026 merupakan langkah yang berani dan progresif di tengah derasnya arus digitalisasi.
namun dari sudut pandang teknis dan implementasi, ada beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian. pertama, tantangan verifikasi usia (age verification). secara teknis, tantangan terbesar ada pada mekanisme penegakannya.
"platform seperti youtube, tiktok, atau roblox selama ini hanya mengandalkan self-declaration, yakni pengguna memasukkan tanggal lahir sendiri. anak-anak yang paham teknologi dengan mudah bisa memalsukan data ini," jelasnya kepada sumatera ekspres, sabtu (7/3).
pertanyaan teknisnya, kata eka, apakah pemerintah akan mewajibkan metode verifikasi yang lebih ketat seperti biometrik, verifikasi data kependudukan (nik), atau menggunakan sistem single sign-on yang terintegrasi dengan identitas kependudukan digital.
"risikonya, jika hanya mengandalkan laporan atau verifikasi manual, kebijakan ini berpotensi menjadi ‘macan ompong’ yang mudah diterobos," ujarnya.
kedua, beban moderasi di tangan platform. pernyataan menteri bahwa tanggung jawab perlindungan anak berada pada platform secara tidak langsung memindahkan beban moderasi kepada korporasi asing.
"ini adalah pendekatan yang sesuai dengan tren global, seperti di inggris dengan online safety bill, tetapi membutuhkan kapabilitas teknis yang besar," sebut eka.
implikasinya, platform harus meningkatkan sistem ai moderasi mereka untuk mendeteksi tidak hanya konten, tetapi juga pengguna di bawah umur yang mencoba menyusup.
"ini akan memakan biaya besar dan bisa berdampak pada layanan di indonesia, misalnya fitur tertentu dibatasi secara geografis," terangnya.
ketiga, definisi platform berisiko tinggi. kebijakan ini menyasar platform seperti roblox dan bigo live. dari perspektif it, perlu ada transparansi mengenai parameter yang digunakan untuk mengategorikan sebuah platform sebagai berisiko tinggi.
"apakah berdasarkan fitur interaksi real time? apakah karena adanya chat terbuka? atau karena algoritma rekomendasi yang bisa mempertemukan anak dengan predator?" ulasnya.
ia menyebut adanya risiko over-blocking. karena takut akan sanksi, platform bisa saja menerapkan kebijakan yang terlalu ketat, misalnya dengan membatasi konten edukatif atau kreatif yang sebenarnya aman bagi remaja.
keempat, potensi fragmentasi internet. kebijakan ini menambah daftar regulasi spesifik indonesia di ranah digital. jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati, ada risiko indonesia semakin terisolasi secara teknologi.
"dari sisi teknis, ini akan memaksa pengembang untuk membuat versi khusus atau pengaturan khusus untuk pengguna di indonesia.
hal ini bisa memperlambat inovasi atau membuat investor teknologi berpikir dua kali sebelum meluncurkan fitur baru di indonesia karena harus melewati lapisan verifikasi usia yang kompleks," jelasnya.
kelima, solusi alternatif: literasi versus pembatasan.
"sebagai pengamat it, saya melihat bahwa meskipun pembatasan akses penting, teknologi tidak bisa hanya dihadapi dengan ‘tembok pembatas’. pemerintah juga harus berinvestasi besar-besaran dalam menciptakan ruang digital alternatif yang positif.
jika anak usia 13-15 tahun diblokir dari media sosial arus utama, tetapi tidak ada platform lokal yang berkualitas sebagai pengganti, mereka akan mencari celah menggunakan vpn atau justru tenggelam dalam konten yang lebih sulit diawasi di platform gelap," ungkapnya.
kesimpulannya, lanjut eka, langkah ini merupakan intervensi struktural yang diperlukan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada detail teknis implementasi.
"jangan sampai niat baik melindungi anak-anak berubah menjadi cat and mouse game antara regulator dan anak-anak yang paham teknologi," tegasnya.
baca juga:kemen pppa perkuat perlindungan anak daring lewat implementasi perpres 87/2025
baca juga:kerjasama kemen pppa dan lpka: memperkuat perlindungan anak berhadapan dengan hukum
menurutnya, pemerintah perlu memastikan infrastruktur digital untuk verifikasi usia, seperti integrasi dengan data kependudukan, sudah siap sebelum 28 maret 2026.
“agar aturan ini tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar terintegrasi dengan arsitektur digital nasional,” tandasnya. (nni/air/)