Vonis 7,5 Tahun Kasus Korupsi PMI Palembang, Pecah Tangis Fitri-Dedi, Berpelukan Saling Menguatkan

Reporter: Edi Sumeks |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 04 Feb 2026 - 20:42

SALING MENGUATKAN: Terdakwa Dedi Sipriyanto memeluk Fitrianti Agustinda, saling menguatkan setelah keduanya divonis 7,5 tahun penjara atas kasus korupsi pada PMI Kota Palembang. -FOTO: NANDA/SUMEKS -

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Fitrianti Agustinda dan Dedi Sipriyanto, saling menguatkan meski tengah proses cerai. Mantan Ketua PMI Kota Palembang itu dan suaminya, divonis 7,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pada tubuh PMI Kota Palembang tahun 2020-2023.

Isak tangis pecah begitu Ketua Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas IA Khusus Masriati SH MH mengetuk palu usai membacakan putusannya.

Dalam sidang putusan Rabu (4/2), keduanya dinilai terbukti bersalah dalam kasus korupsi Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang Tahun 2020-2023.

Fitrianti yang merupakan mantan Wakil Wali Kota Palembang, tampak lebih terpukul usai mendengar vonisnya. Kedua terdakwa berdiri, Dedi membeluk Fitri, memberikan kekuatan. Sementara keluarga, kerabat yang mengikuti jalannya sidang putusan, juga terkejut.

“Ya Allah, Ya Allah, anak ku, anak ku, lamo nian," ucap ibu Dedi Sipriyanto, sambil menangis. Sementara Fitri sesekali terlihat menyeka matanya. Keduanya pun bergantian mendatangi orang tua Dedi yang masih terduduk lemas di kursi pengunjung ruang sidang.

Terlihat baik Dedi maupun Fitri, kompak sama-sama menguatkan sang ibunda agar tetap tegar. "Dak lamo bu, dak lamo, yang sabar bu," ucap Fitri berusaha tegar. Kedua terdakwa itu kemudian menemui kuasa hukumnya masing-masing, konsultasi atas putusan tersebut.

Diketahui dalam amar putusannya, Majelis Hakim menimbang dan menyatakan kedua terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dakwaan primer JPU Kejari Palembang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan primair, JPU yang acuannya diubah dengan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Kedua terdakwa terbukti secara sadar melakukan perbuatan atau mens rea, memenuhi, unsur kerugian negara serta memperkaya diri sendiri dan orang lain," kata Hakim Ketua, Masriati SH MH.

Majelis hakim menegaskan, tidak ada alasan pemaaf dan pembenaran yang dapat dijadikan sebagai penghapusan pidana. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi, tidak memberikan contoh baik kepada warga kota Palembang, berbeli-belit, serta tidak mengakui terus terang atas perbuatannya.

vonis 7,5 tahun kasus korupsi pmi palembang, pecah tangis fitri-dedi, berpelukan saling menguatkan                            palembang, sumateraekspres.id – fitrianti agustinda dan dedi sipriyanto, saling menguatkan meski tengah proses cerai. mantan ketua pmi kota palembang itu dan suaminya, divonis 7,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pada tubuh pmi kota palembang tahun 2020-2023.
isak tangis pecah begitu ketua majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri (pn) palembang kelas ia khusus masriati sh mh mengetuk palu usai membacakan putusannya.
dalam sidang putusan rabu (4/2), keduanya dinilai terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah (bppd) pada palang merah indonesia (pmi) kota palembang tahun 2020-2023.
fitrianti yang merupakan mantan wakil wali kota palembang, tampak lebih terpukul usai mendengar vonisnya. kedua terdakwa berdiri, dedi membeluk fitri, memberikan kekuatan. sementara keluarga, kerabat yang mengikuti jalannya sidang putusan, juga terkejut.
“ya allah, ya allah, anak ku, anak ku, lamo nian," ucap ibu dedi sipriyanto, sambil menangis. sementara fitri sesekali terlihat menyeka matanya. keduanya pun bergantian mendatangi orang tua dedi yang masih terduduk lemas di kursi pengunjung ruang sidang. 
baca juga:kuasa hukum pikir-pikir vonis kliennya perkara korupsi pmi palembang, jpu masih no comment
baca juga:usut dugaan korupsi anggaran, kejari lubuklinggau geledah kantor dlh
terlihat baik dedi maupun fitri, kompak sama-sama menguatkan sang ibunda agar tetap tegar. "dak lamo bu, dak lamo, yang sabar bu," ucap fitri berusaha tegar. kedua terdakwa itu kemudian menemui kuasa hukumnya masing-masing, konsultasi atas putusan tersebut.
diketahui dalam amar putusannya, majelis hakim menimbang dan menyatakan kedua terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dakwaan primer jpu kejari palembang.
sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 uu pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. sebagaimana dalam dakwaan primair, jpu yang acuannya diubah dengan pasal 603 uu nomor 1 tahun 2023 tentang kuhpidana jo uu nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. 
"kedua terdakwa terbukti secara sadar melakukan perbuatan atau mens rea, memenuhi, unsur kerugian negara serta memperkaya diri sendiri dan orang lain," kata hakim ketua, masriati sh mh. 
majelis hakim menegaskan, tidak ada alasan pemaaf dan pembenaran yang dapat dijadikan sebagai penghapusan pidana. hal yang  memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi, tidak memberikan contoh baik kepada warga kota palembang, berbeli-belit, serta tidak mengakui terus terang atas perbuatannya. 
baca juga:usut dugaan korupsi anggaran, kejari lubuklinggau geledah kantor dlh
baca juga:bertolak belakang dengan keterangan harnojoyo, sidang lanjutan dugaan korupsi revitalisasi pasar cinde
"hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan, masih ada anak kecil yang perlu perhatian orangtua, serta belum pernah dihukum," lanjut hakim. 
masih dalam amar putusannya, disebutkan juga beberapa fakta persidangan di antaranya disebutkan juga jika dua mobil yang dibeli menggunakan uang unit transfusi darah (utd) pmi kota palembang, belum dicatat sebagai aset pmi kota palembang.  
selain itu, ada juga fakta pemanggilan para saksi sehari sebelum memberikan keterangan di kejaksaan negeri (kejari) palembang, pada juli 2024. selain pidana penjara 7,5 tahun, kedua terdakwa juga didenda rp300 juta subsider 100 hari kurungan.  
fitrianti juga dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti (up) sebagai kerugian negara sebesar rp2,7 miliar. dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. 
sedangkan terhadap dedi, dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti (up) sebesar rp33 juta, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
baca juga:kasus korupsi tol betung–tempino: terdakwa amin mansur minta sidang penuntutan perkara dihentikan
baca juga:eksekusi uang pengganti korupsi peta desa, rp1,6 miliar
saat pekara itu terjadi, dedi yang merupakan anggota dprd kota palembang, juga menjabat sebagai kepala bagian administrasi dan umum unit transfusi darah (utd) pmi kota  palembang.
putusan terhadap kedua terdakwa ini, lebih ringan dari tuntutan jpu kejari palembang sebelumnya. dimana jpu syahran sh, meminta kedua terdakwa dipidana penjara selama 8,5 tahun. 
atas putusan tersebut, baik jpu maupun kedua terdakwa diberikan waktu satu minggu oleh majelis hakim untuk menentukan sikap menerima, banding atau pikir-pikir. "kami berikan waktu untuk terdakwa dan jpu untuk menentukan sikap," lanjut hakim lagi.
sementara kedua terdakwa maupun kuasa hukumnya masing-masing, masih nyatakan pikir-pikir karena akan berkonsultasi terlebih dahulu. selain kasus dugaan korupsinya pada pmi kota palembang, perkara ini menampilkan sisi lain pada sidang perdana, 30 september 2025.
yakni saat hakim menanyakan identitas dan hubungan kedua terdakwa. "suami istri, tapi sedang dalam proses bercerai yang mulia," kata fitrianti, menjawab pertanyaan ketua majelis hakim tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, masriati sh mh, pada sidang pembacaan dakwaan itu.
baca juga:kasus ott lahat, dua kepala desa divonis 1 tahun penjara, hakim nilai unsur korupsi terbukti
baca juga:kajari prabumulih targetkan minimal dua kasus korupsi per tahun:awali dengan audiensi wali kota
pemicunya soal adanya wanita idaman lain (wil), saat fitri masih menjabat wakil wali kota palembang, hingga ketika dia sudah ditahan dalam perkara ini. padahal selama 23 tahun pernikahannya, mereka sudah dikaruniai dua orang anak.
tak hanya menggugat cerai, fitri melalui kuasa hukumnya juga terlah membuat laporan polisi ke spkt polda sumsel, atas dugaan perselingkuhan suaminya tersebut.