Bayar Zakat, Pajak Penghasilan Dapat ‘Diskon’, Ketua Baznas Sumsel: Ini Resmi Diatur UU

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 20 Jan 2026 - 20:34

H Darami SIP SPdI MSi, Ketua Baznas Sumsel & Ega Fitrinawati, Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Sumsel & Kepulauan Babel-FOTO : IST-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID -Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai mengoptimalkan perolehan pajak.

Salah satunya lewat penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 22 dan 23.

Dalam dua pasal itu diatur pengurangan pajak untuk yang membayar pajak melalui Baznas atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi yang diakui pemerintah. “Ini berlaku untuk wajib pajak (WP) perorangan maupun perusahaan,” kata Ketua Baznas Sumsel, H Darami SIP SPdI MSi, kemarin.

Darami menerangkan, pembayaran zakat melalui Baznas bukan hanya memenuhi kewajiban agama. Tapi juga memberikan manfaat langsung berupa pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP). “Baznas berwenang mengeluarkan bukti setor zakat. Nah, bukti setor itulah yang bisa digunakan sebagai syarat untuk dapatkan pengurangan PKP,” jelas dia.

Untuk mekanismenya sederhana. Muzaki (perorangan/perusahaan) membayar zakat terlebih dahulu. Mereka lalu mendapatkan bukti bayar zakat. Lalu, bukti setor tersebut dilampirkan saat pelaporan pajak. Nilai zakat yang dibayarkan akan mengurangi besaran penghasilan yang dikenakan pajak.

“Bayar zakat dulu, kemudian baru dihitung pajaknya. Ada diskon pajak karena zakat sudah ditunaikan,” bebernya sembari menunjukkan contoh fisik bukti setoran zakat yang dikeluarkan Baznas. Bukti tersebut menjadi instrumen resmi yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan optimalisasi penerapan UU Pengelolaan Zakat ini, Baznas Sumsel berharap dapat memenuhi tantangan besar yang diberikan Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru SH MM. “Ini beban luar biasa dari Pak Gubernur. Kami ditargetkan bisa menghimpun zakat tahun ini sebesar Rp50 miliar. Naik 1.000 persen dari tahun lalu hanya sekitar Rp5 miliar. Tapi kami ambil sisi positifnya, ini memacu kami bekerja lebih keras,” kata Darami.

Bahkan, kata Darami, Gubernur memberikan motivasi unik berupa janji hadiah untuk para komisioner bila target itu benar-benar tercapai. “Beliau bilang, kalau target Rp50 miliar ini tercapai sebelum masa tugas kami selesai, masing-masing akan diberi mobil. Tapi tentu saja yang utama adalah amanah dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Dijelaskan pula bahwa target tersebut bukan semata-mata ditentukan oleh daerah. Melainkan bersandar pada pemetaan nasional yang telah dilakukan oleh Baznas RI. Pemetaan itu menghitung potensi zakat di setiap provinsi, termasuk Sumsel.

“Target nasional untuk Baznas Provinsi sekitar Rp13 miliar, bukan termasuk kabupaten/kota. Namun Pemprov meminta kami menembus jauh di atas itu. Jadi ini tantangan besar sekaligus peluang besar,” jelas Darami.

Terpisah, zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan asal dilakukan lembaga resmi dan terdaftar. Hal ini dikuatkan lewat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2025 pada 30 Desember 2025.

Dijelaskan dalam PMK baru itu, zakat yang dipotong dari gaji karyawan tidak bisa digunakan untuk mendapatkan pengurangan pajak perusahaan. Manfaat zakat atas gaji hanya berlaku untuk pengurangan pajak pribadi karyawan bersangkutan (PPh 21). Ditegaskan pula, zakat atas penghasilan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto badan usaha.

bayar zakat, pajak penghasilan dapat ‘diskon’, ketua baznas sumsel: ini resmi diatur uu                            palembang, sumateraekspres.id -badan amil zakat nasional (baznas) provinsi sumatera selatan (sumsel) mulai mengoptimalkan perolehan pajak.
salah satunya lewat penerapan undang-undang (uu) nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal 22 dan 23.
baca juga:baznas sumsel ditantang kumpulkan zakat rp50 miliar
baca juga: baznas sumsel optimalkan penerimaan zakat, infak dan sedekah dari asn di lingkungan pemprov sumsel, ini upaya
dalam dua pasal itu diatur pengurangan pajak untuk yang membayar pajak melalui baznas atau lembaga amil zakat (laz) resmi yang diakui pemerintah. “ini berlaku untuk wajib pajak (wp) perorangan maupun perusahaan,” kata ketua baznas sumsel, h darami sip spdi msi, kemarin.
darami menerangkan, pembayaran zakat melalui baznas bukan hanya memenuhi kewajiban agama. tapi juga memberikan manfaat langsung berupa pengurangan penghasilan kena pajak (pkp). “baznas berwenang mengeluarkan bukti setor zakat. nah, bukti setor itulah yang bisa digunakan sebagai syarat untuk dapatkan pengurangan pkp,” jelas dia.
untuk mekanismenya sederhana. muzaki (perorangan/perusahaan) membayar zakat terlebih dahulu. mereka lalu mendapatkan bukti bayar zakat. lalu, bukti setor tersebut dilampirkan saat pelaporan pajak. nilai zakat yang dibayarkan akan mengurangi besaran penghasilan yang dikenakan pajak.
“bayar zakat dulu, kemudian baru dihitung pajaknya. ada diskon pajak karena zakat sudah ditunaikan,” bebernya sembari menunjukkan contoh fisik bukti setoran zakat yang dikeluarkan baznas. bukti tersebut menjadi instrumen resmi yang diakui oleh direktorat jenderal pajak (djp).
dengan optimalisasi penerapan uu pengelolaan zakat ini, baznas sumsel berharap dapat memenuhi tantangan besar yang diberikan gubernur sumsel dr h herman deru sh mm. “ini beban luar biasa dari pak gubernur. kami ditargetkan bisa menghimpun zakat tahun ini sebesar rp50 miliar. naik 1.000 persen dari tahun lalu hanya sekitar rp5 miliar. tapi kami ambil sisi positifnya, ini memacu kami bekerja lebih keras,” kata darami.
bahkan, kata darami, gubernur memberikan motivasi unik berupa janji hadiah untuk para komisioner bila target itu benar-benar tercapai. “beliau bilang, kalau target rp50 miliar ini tercapai sebelum masa tugas kami selesai, masing-masing akan diberi mobil. tapi tentu saja yang utama adalah amanah dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
dijelaskan pula bahwa target tersebut bukan semata-mata ditentukan oleh daerah. melainkan bersandar pada pemetaan nasional yang telah dilakukan oleh baznas ri. pemetaan itu menghitung potensi zakat di setiap provinsi, termasuk sumsel.
“target nasional untuk baznas provinsi sekitar rp13 miliar, bukan termasuk kabupaten/kota. namun pemprov meminta kami menembus jauh di atas itu. jadi ini tantangan besar sekaligus peluang besar,” jelas darami.
terpisah, zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan (pph) dapat dilakukan asal dilakukan lembaga resmi dan terdaftar. hal ini dikuatkan lewat terbitnya peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 114 tahun 2025 pada 30 desember 2025.
dijelaskan dalam pmk baru itu, zakat yang dipotong dari gaji karyawan tidak bisa digunakan untuk mendapatkan pengurangan pajak perusahaan. manfaat zakat atas gaji hanya berlaku untuk pengurangan pajak pribadi karyawan bersangkutan (pph 21). ditegaskan pula, zakat atas penghasilan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto badan usaha.
sementara infak dan sedekah tidak diakui sebagai pengurang pajak, karena bersifat sukarela dan bukan kewajiban dalam agama. begitu pula hibah, bantuan atau sumbangan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
kepala bidang (kabid) penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat kanwil direktorat jenderal pajak (djp) sumsel dan kepulauan babel, ega fitrinawati, didampingi moh. makhfal, penyuluh pajak madya kanwil djp sumsel dan kepulauan babel, mengatakan, aturan ini sejatinya bukan hal baru. namun diperbarui untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak.
“ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto sebenarnya sudah lama berlaku. namun melalui pmk 114 tahun 2025, pengaturannya dipertegas dan ditata kembali agar lebih jelas dan seragam secara nasional,” ungkap ega.
menurut dia, dalam pmk yang baru tersebut, khususnya bab ii, diatur perlakuan pajak atas bantuan atau sumbangan. termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b. “syarat utamanya, zakat atau sumbangan tersebut harus dibayarkan melalui badan amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan/atau disahkan oleh pemerintah,” bebernya.
ega menambahkan, ketentuan ini berlaku untuk seluruh agama yang diakui negara. “tidak hanya zakat dalam islam, tapi juga sumbangan keagamaan wajib lainnya sesuai agama masing-masing. misalnya perpuluhan bagi umat kristen, atau kewajiban keagamaan lain bagi umat hindu, konghucu, dan agama lainnya,” jelas dia.
prinsip yang diterapkan adalah kesetaraan perlakuan pajak. “selama sumbangan tersebut diwajibkan oleh agama dan disalurkan melalui lembaga resmi yang ditetapkan pemerintah, maka dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha,” tegasnya.
mekanismenya, kata dia, pengurangannya dilakukan melalui pelaporan dalam spt tahunan. wajib pajak harus menyertakan bukti pembayaran resmi dari baznas atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang bersangkutan. “tanpa bukti pembayaran dari baznas atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan resmi, zakat atau sumbangan tersebut tidak bisa diakui sebagai pengurang penghasilan,” tutur ega.
ia menambahkan, daftar lembaga resmi penerima zakat dan sumbangan keagamaan ini ditetapkan melalui peraturan direktur jenderal pajak yang diperbarui setiap tahun. penetapan lembaga dilakukan melalui pengajuan dari instansi pembina keagamaan, seperti direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam atau otoritas pembina agama lainnya, yang kemudian diajukan ke djp.
saat ini, jumlah lembaga amil zakat dan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah mencapai ratusan, baik di tingkat pusat maupun daerah. “setiap tahun jumlahnya bisa bertambah. tahun ini, misalnya, ada penambahan lembaga dari komunitas katolik,” ungkap ega.
ia menambahkan, lembaga-lembaga tersebut juga memiliki kewajiban pelaporan secara berkala.
“jika tidak memenuhi kewajiban tersebut, djp dapat memberikan teguran hingga mencoret lembaga dari daftar resmi penerima zakat atau sumbangan keagamaan,” tandasnya.
baca juga:beasiswa zakat indonesia, syarat dan cara mendapatkannya
baca juga:bahas potensi kolaborasi baznas-tp pkk palembang, sinergi kerja sama pemberdayaan zakat
melalui penegasan aturan ini, pihaknya berharap masyarakat semakin memahami zakat dan sumbangan keagamaan tidak menghapus kewajiban pajak. namun dapat mengurangi penghasilan yang dikenai pajak.
“ini adalah bentuk dukungan dan kemudahan bagi wajib pajak, sekaligus upaya pemerintah menata pengelolaan zakat dan sumbangan keagamaan secara nasional agar lebih transparan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas ega. (iol/yun/)