Sudah Toleransi Bertahun-tahun, Komisi IV DPRD Sumsel Dukung Penuh Pemprov Sumsel

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 19 Jan 2026 - 21:22

Ade Pramanja SH-FOTO: IST-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - DPRD Provinsi Sumsel menilai, selama ini Pemprov Sumsel sudah cukup memberikan toleransi kepada perusahaan tambang dan transportir batu bara.

Sementara, lalu lalang kendaraan angkutan batu bara di jalan umum sudah sering kali dikeluhkan masyarakat.

Karena itu, dukungan penuh diberikan Komisi IV DPRD Sumsel terhadap Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru SH MM dan jajaran yang melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum sejak 1 Januari 2026 lalu.

“Kami berkomitmen dukung penuh kebijakan itu,” ucap Ade Pramanja SH, anggota Komisi IV DPRD Sumsel.

Apalagi, pelarangan ini sebenarnya sudah ada dalam empat peraturan di atas Perda dan Pergub. Yakni di tiga UU dan satu Peraturan Pemerintah.

“Jadi sudah waktunya kita berbenah. Selama ini Pemprov sudah memberikan toleransi bertahun-tahun. Suara masyarakat soal kondisi jalan, polusi, hingga dampak kesehatan juga harus didengar,” ujar politisi Fraksi NasDem tersebut.

Ade membenarkan, aktivitas angkutan berat di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Muba, Muratara, dan beberapa daerah lain sudah banyak dikeluhkan warga.

Sebab, tidak hanya memicu kerusakan jalan, tapi juga polusi udara, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.

“Sudah banyak korban, banyak keluhan. Ini bukan soal menambah PAD saja. Tapi bagaimana kita menghindari masyarakat seperti ‘minum racun’ tiap hari akibat polusi,” tegasnya.

Menurutnya, ada banyak perusahaan tambang dan transportir batu bara yang menggunakan jalan umum karena mereka tidak membuat jalan khusus.

Contoh yang ia soroti, lalu lalang angkutan batu bara di Muratara hingga kawasan Lalan dan Bayung Lencir, dengan total panjang mencapai lebih dari 140 km.

“Mereka melewati jalan masyarakat, jalan umum. Jadi memang perlu penataan. Bukan melarang, tapi harus sesuai izin dan amdal,” jelasnya.

sudah toleransi bertahun-tahun, komisi iv dprd sumsel dukung penuh pemprov sumsel                            sumsel, sumateraekspres.id - dprd provinsi sumsel menilai, selama ini pemprov sumsel sudah cukup memberikan toleransi kepada perusahaan tambang dan transportir batu bara.
sementara, lalu lalang kendaraan angkutan batu bara di jalan umum sudah sering kali dikeluhkan masyarakat.
baca juga:deru tegaskan komitmen menata angkutan batu bara agar tak merugikan masyarakat 
baca juga:gubernur groundbreaking flyover km 111 jalan servo lintas raya, titan group komitmen menata angkutan batu bara
karena itu, dukungan penuh diberikan komisi iv dprd sumsel terhadap gubernur sumsel dr h herman deru sh mm dan jajaran yang melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum sejak 1 januari 2026 lalu.
“kami berkomitmen dukung penuh kebijakan itu,” ucap ade pramanja sh, anggota komisi iv dprd sumsel.
apalagi, pelarangan ini sebenarnya sudah ada dalam empat peraturan di atas perda dan pergub. yakni di tiga uu dan satu peraturan pemerintah.
“jadi sudah waktunya kita berbenah. selama ini pemprov sudah memberikan toleransi bertahun-tahun. suara masyarakat soal kondisi jalan, polusi, hingga dampak kesehatan juga harus didengar,” ujar politisi fraksi nasdem tersebut.
ade membenarkan, aktivitas angkutan berat di kabupaten lahat, muara enim, muba, muratara, dan beberapa daerah lain sudah banyak dikeluhkan warga.
sebab, tidak hanya memicu kerusakan jalan, tapi juga polusi udara, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.
“sudah banyak korban, banyak keluhan. ini bukan soal menambah pad saja. tapi bagaimana kita menghindari masyarakat seperti ‘minum racun’ tiap hari akibat polusi,” tegasnya.
menurutnya, ada banyak perusahaan tambang dan transportir batu bara yang menggunakan jalan umum karena mereka tidak membuat jalan khusus.
contoh yang ia soroti, lalu lalang angkutan batu bara di muratara hingga kawasan lalan dan bayung lencir, dengan total panjang mencapai lebih dari 140 km.
“mereka melewati jalan masyarakat, jalan umum. jadi memang perlu penataan. bukan melarang, tapi harus sesuai izin dan amdal,” jelasnya.
karena itu pula, komisi iv memberi dukungan penuh terhadap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil gubernur sumsel. terutama terkait pembenahan jalur angkutan perusahaan, jalan khusus, dan regulasi perizinan.
ia menekankan, semua perangkat daerah, terutama dinas perhubungan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus bersinergi untuk menegakkan aturan, mengawasi jalur, dan memastikan kenyamanan masyarakat.
ade juga memberikan pesan kepada semua perusahaan tambang dan transportir batu bara untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku.
ia menilai, pemerintah bukan ingin menghambat aktivitas ekonomi, tapi memastikan keseimbangan antara kegiatan industri dan kenyamanan serta keselamatan masyarakat. “kita ingin perusahaan maju, berprestasi, dan memberi kontribusi. tapi tolong juga berikan kenyamanan bagi masyarakat sumsel. patuhi saja aturan, semuanya akan berjalan baik,” tegasnya.
terpisah, pimpinan daerah pemuda muhammadiyah (pdpm) kabupaten muara enim menegaskan akan ikut mengawal pelaksanaan instruksi gubernur no. 500.11-004-instruksi/dishub/2025 yang melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum.
"atas nama masyarakat muara enim dan pengguna jalan, kami menegaskan bahwa instruksi gubernur sumsel dan pergub sumsel tersebut harus menjadi momentum untuk memperketat pengawasan di lapangan terkait masih adanya angkutan batu bara yang melintasi jalan umum. ini akan kami kawal," tegas ketua pdpm muara enim, endang saputra spd mpd.
menurutnya, tanpa satuan tugas (satgas) yang memiliki kewenangan lintas instansi, implementasi aturan di jalan raya akan tetap lemah. "karena itu kami minta bupati muara enim dan jajaran segera membentuk satgas penertiban dan pengawasan angkutan batu bara," katanya.
baca juga:pt semen baturaja ajukan toleransi 6 bulan, titan grup bangun flyover km 111
baca juga:tongkang batu bara kembali melintas, dana perbaikan jembatan lalan terkumpul
ia juga menyoroti masih adanya angkutan batu bara yang melintas di luar jam operasional yang ditentukan serta adanya indikasi melebihi kapasitas muatan (odol). hal ini berdampak pada kerusakan jalan fasilitas umum dan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.
"satgas ini nantinya harus melibatkan dinas perhubungan, satpol pp, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian, tni, termasuk juga ormas. jangan sampai kebijakan gubernur hanya menjadi ‘macan’ kertas tanpa ada penegakan hukum yang tegas," tuturnya. (iol/ozi/)