Lebih buruk lagi, bank bisa terjebak dalam moral hazard: merasa aman karena diselamatkan, lalu tidak serius memperbaiki manajemen risiko.
Publik pun tetap menghadapi pekerjaan sulit, harga tinggi, dan tabungan yang menipis. Sebaliknya, bila Rp200 triliun benar-benar diarahkan ke sektor yang menyentuh kehidupan masyarakat, efeknya bisa besar.
Misalnya: menjamin kredit UMKM agar lebih mudah mengakses pembiayaan murah, mendorong manufaktur padat karya untuk menyerap tenaga kerja baru, menurunkan biaya modal kerja lewat skema penjaminan dan subsidi terbatas, serta mempercepat belanja pemerintah ke produk lokal sehingga perputaran ekonomi langsung terasa di daerah.
Dengan strategi itu, suntikan dana tidak berhenti di neraca bank, tetapi menjadi energi nyata untuk roda ekonomi.
Hari ini, Indonesia berada di persimpangan. Data perbankan memberi alasan untuk optimis, tetapi data rumah tangga menunjukkan rasa lelah yang nyata.
Publik masih percaya, tetapi mereka ingin melihat bukti bahwa ekonomi betul-betul bangkit — bukan sekadar angka dalam laporan resmi. Suntikan Rp200 triliun adalah ujian.
Jika digunakan tepat sasaran, masyarakat akan menyebutnya sebagai optimisme bernilai 200 triliun: dana yang benar-benar menghidupkan usaha kecil, memperkuat daya beli, dan membuka lapangan kerja.
BACA JUGA:Prabowo-Gibran Unggul di Pilpres 2024, Pakar: Rekonsiliasi Nasional Penting untuk Pemulihan Ekonomi
BACA JUGA:Inovasi Digitalisasi Eksyar Dukung Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Tetapi jika salah arah, publik hanya akan melihatnya sebagai fatamorgana fiskal: angka besar yang tidak pernah menjawab kelelahan mereka.
Optimisme memang mahal. Tetapi tanpa pemulihan sektor riil yang nyata, optimisme hanya akan menjadi statistik. Dan publik Indonesia sudah terlalu lama menunggu.