PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID — Sebuah langkah penting dalam memperkuat transparansi dan integritas tata kelola perbankan daerah kembali digulirkan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola yang berfokus pada agenda “Penguatan Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD)”.
Acara ini diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI dan berlangsung di Hotel Aryaduta Palembang, Senin (8/9/2025).
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., disebutkan bahwa Wakil Kepala Kejati Sumsel, Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H., menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap BPD.
BACA JUGA:Transformasi Teknologi Smartphone Lipat di Tahun 2025, dari Gimmick ke Game-Changer
BACA JUGA:BRI Sekayu Jalin Sinergi dengan Kodim 0401 Muba, Dorong Pembangunan Sosial dan Ekonomi
“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Keikutsertaan Kejati Sumsel dalam kegiatan ini merupakan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa tata kelola BPD berjalan dengan sehat, transparan, dan penuh integritas,” ujarnya.
Menurutnya, BPD memiliki peran vital sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah. Dengan posisi strategis tersebut, keberadaan BPD harus disertai penerapan prinsip good governance yang konsisten.
Lebih jauh, Wakajati menjelaskan bahwa Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola bukan sekadar forum, melainkan wadah strategis yang menyediakan dukungan, asistensi, dan pendampingan agar prinsip tata kelola yang baik benar-benar diterapkan di BPD.
BACA JUGA:Cara Cek & Tarik Saldo DANA 2025, Praktis Tanpa Ribet
BACA JUGA:DANA vs OVO 2025: Siapa yang Lebih Menguntungkan untuk Transaksi Digital?
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini. Forum ini dapat menjadi ruang kolaborasi, sinergi, sekaligus pertukaran gagasan. Harapannya, hasil positif dari kegiatan ini bisa direplikasi di daerah lain di Indonesia,” tambahnya.
Kegiatan yang berlangsung di Palembang ini turut dihadiri perwakilan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, perwakilan Kejati se-wilayah Sumatera Selatan, serta unsur pemerintah daerah dari Provinsi Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Kehadiran para peserta lintas daerah tersebut menjadi bukti bahwa komitmen memperkuat tata kelola perbankan daerah adalah agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab satu pihak.
Dengan dukungan penuh dari Kejati Sumsel dan keterlibatan banyak pemangku kepentingan, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi tonggak penting dalam menciptakan perbankan daerah yang lebih bersih, akuntabel, dan mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.