PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sikap tegas diambil Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, kepada semua kepala OPD dan pejabat di Pemkot Palembang untuk segera mengundurkan diri, bila tidak bisa bekerja sama dengan dirinya dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa lima tahun ke depan.
Menurutnya, langkah ini untuk memastikan semua program pemerintahan baru, Ratu Dewa-Prima Salam bisa secepatnya dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
"Kalau memang tidak bisa sejalan atau satu frekuensi dengan saya serta Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, saya persilakan ke semua pejabat yang hadir untuk secepatnya mengundurkan diri. Mungkin mereka hendak mengabdi ke daerah lain, karena kita mau semua sejalan dan satu frekuensi. Supaya visi misi RDPS mewujudkan Palembang Berdaya Palembang Sejahtera," ungkap Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, kepada koran ini usai memberikan pengarahan kepada ratusan pejabat di Pemkot Palembang, Senin (24/2) siang.
Masih kata Prima Salam, program 100 hari kerja dirinya dan Wali Kota Palembang mencakup lima aspek besar yaitu Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Gercep, dan Palembang Belagak. Dari lima visi misi ini ada gratis berobat dan layanan kesehatan untuk warga Kota Palembang di Palembang Sehat.
Ada pula gratis layanan berobat darurat kesehatan untuk pengobatan pertama telepon 24 jam, gratis ambulans layanan antar jemput dan layanan puskesmas keliling, makanan bergizi gratis untuk anak balita dan bantuan dana operasional untuk posyandu se-Kota Palembang.
BACA JUGA:Prima Salam, Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di 10 Ulu
BACA JUGA:Reaksi Askolani dan Prima Salam, soal Gugatan ke MK Hasil Perolehan Suara Pilkada Serentak 2024
Di program Palembang Cerdas ada gratis biaya pendidikan atau tanpa sumbangan, serta tak ada pungutan, gratis beasiswa bantuan pendidikan kepada pelajar, gratis beasiswa untuk dokter, guru dan ASN, program student preneuer, beasiswa, dan pembinaan atlet berprestasi sekaligus puluhan program lainnya.
Terkait program 100 hari kerjanya ini, mantan anggota DPRD Sumsel ini juga meminta ke OPD terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas PU PR, Dinas Perkimtan, Diskominfo, Disbudpar, lalu Dispar, Dinas Perdaganhan, Dishub, Dinas Koperasi dan UMKM, Perumda Tirta Musi, PT SP2J, Bagian Hukum, Bagian Kesra, pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk bisa merealisasikannya.
"Saya tidak minta 100 persen kinerja semua pejabat terkait, tapi saya minta berikan 90 persen. Caranya menghibahkan diri kita pada masyarakat, melayani sekaligus untuk kesejahteraan warga Palembang. Karena itu, dari janji 100 persen saya dan Bapak Ratu Dewa, dalam 100 hari kerja bisa terealisasi 65-70 persen. Saya juga yakin sebelum akhir Desember 2025, semua program tersebut di atas bisa terealisasi," bebernya.
Program prioritas lainnya mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Meliputi seragam sekolah gratis dimulai dari PAUD-SMP untuk sekolah negeri, jaminan kesehatan kepada warga, WiFi gratis, ambulans gratis, kain kafan gratis bagi warga yang meninggal dan program mendesak lainnya. "Saya yakin ini bisa terlaksana. Terkait efisiensi anggaran ini, tidak berpemgaruh pada program kerja dan kepentingan semua masyarakat," ulasnya.
BACA JUGA:Cawawako Terpilih Prima Salam Fokus Persiapan Pelantikan, Gugatan ke MK Ditanggapi Santai
BACA JUGA:Prima Salam Tempuh Jalur Hukum Terkait Tuduhan Dukungan 'Pelangi'
Sekda Kota Palembang, Aprizal Hasyim menjelaskan semua pegawai yang ada di Kota Palembang termasuk para pejabat saling bahu membahu mewujudkan semua program atau visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang periode 2025-2030. Kota Palembang sendiri memiliki pegawai 23.076 orang, meliputi ASN 9.377 orang, PPPK 4.493 orang, dan pegawai non-ASN yang ada di Pemkot Palembang 8.756 orang.
"Dengan dukungan semua, pasti visi misi Wako-Wawako Palembang dapat terwujud. Tidak mustahil mewujudkannya. Sebelum 100 hari, kita akan melakukan evaluasi. Bagi pejabat yang tidak sefrekuensi, kita lihat saja dan siap-siap. Sekali lagi saya tegaskan, ini karena Wako-Wawako Palembang sangat konsen dengan pelayanan masyarakat. Jadi yang tidak selesai, harus ada penjelasannya. Bagi yang sukses, ada reward," pungkasnya.