Rampung 17 Kelurahan di 4 Kecamatan
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kota Palembang menjadi salah satu dari 104 kota pada Program Kota Lengkap yang dicanangkan Menteri ATR/BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Untuk itu, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palembang di tahun 2024 menargetkan 17 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan bisa rampung untuk masuk program tersebut.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang HM Zamili dibincangi koran ini, Rabu (9/10) merinci ke-17 Kelurahan tersebut meliputi empat Kelurahan dari tujuh Kelurahan yang berada di Kecamatan Plaju. Lalu di Kecamatan Seberang Ulu II ada tiga kelurahan dari tujuh kelurahan.
Berikutnya di Kecamatan Kertapati ada tiga kelurahan dari enam kelurahan dan di Kecamatan Ilir Barat II dari tujuh kelurahan, seluruhnya masuk dalam Program Kota Lengkap. "Kami targetkan semuanya selesai sebelum akhir tahun ini. Sehingga nantinya ke 17 kelurahan tersebut bisa dimasukkan ke dalam daftar kelurahan ataupun desa lengkap di Kota Palembang. Sebelumnya, ini sudah dilakukan pendataan oleh BPN untuk masuk Program Kota Lengkap," ulas Zamili.
Pihaknya, kata Zamili, sudah melakukan pemotretan udara menggunakan drone dengan menggandeng pihak ketiga untuk percepatan pemotretan ini. Namun demikian, dalam pemotretan ini, beberapa titik terutama di kawasan Bandara SMB II dan sekitarnya termasuk kawasan larang terbang untuk drone karena masuk ke dalam objek vital keamanan nasional.
"Luas keseluruhan yang menjadi program Kota Lengkap yakni keseluruhan area Kota Palembang yang mencapai 35.261 hektare terdiri dari 18 kecamatan dan 107 kelurahan tersebut," ucapnya.
Selama ini belum ada yang terkategori Kelurahan Lengkap, Kecamatan Lengkap dan Kota Lengkap. Yang terealisasi untuk terpetakan seluas 32.699 hektare, sisanya masih terus dipetakan. "Kendalanya di Bandara SMB II tidak bisa diterbangkan drone untuk pemetaan," jelasnya.
Tujuan dari Program Kota Lengkap tersebut, jelas Zamili, merupakan bagian dari upaya membuat peta tunggal untuk keseluruhan wilayah Indonesia. Sehingga nantinya bisa mempermudah dalam proses pemetaan dan kelengkapan atau akurasi data terkait wilayah NKRI tersebut.
"Setelah semuanya rampung, nantinya Indonesia akan memiliki peta tunggal keseluruhan wilayah Indonesia tersebut," pungkasnya.