“Dari semalam (Kamis malam), beberapa tempat di wilayah Muara Enim mulai banjir. Luapan Sungai Lematang dan Sungai Enim berimbas ke desa-desa di pinggiran sungai,” ujar Giri, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel ini, kemarin (10/3).Dalam kunjungan kemarin, dia didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan Muara Enim, Akhmad Imam Mahmudi. Menurutnya, dari pendataan Pemerintah Kecamatan Ujan Mas, ada 1.000 lebih kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir. “Belum lagi di Kecamatan Gunung Megang sampai batasnya Sungai Lematang. Saya sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel asli dari Kecamatan Ujan Mas Desa Tanjung Raman, mengimbau kepada seluruh masyarakat tetap waspada,” imbuh dia. BACA JUGA : KPU Resmi Ajukan Banding Dia berharap, bantuan dari pemda bisa segera diberikan kepada para korban. “Paling tidak mengurangi beban mereka. Dengan banjir ini, otomatis masyarakat belum bisa mencari nafkah, berkebun, bersawah dan mencari pasir,” tukas Giri.
Terpisah, anggota DPD RI asal Sumsel, Amaliah Sobli SKg MBA juga menyoroti persoalan banjir di Sumsel. "Kepada Kementerian ESDM dan Kementerian LHK untuk segera menertibkan keberadaan tambang dan galian yang tak berizin. Juga yang tidak melakukan upaya penghijauan terhadap eks lokasi tambang dan galian yang ditinggal begitu saja," imbuhnya.Senator yang duduk di Komite II DPD RI ini merupakan mitra kerja Kementerian ESDM dan KemenLHK. Dia mengatakan, bias jadi bencana banjir bandang yang terjadi di Lahat dan beberapa daerah di Sumsel teguran dari Sang Pencipta.
Selama ini, ucapnya, tak bisa dipungkiri terjadi praktik penambangan ilegal besar-besaran. Hasilnya hanya dinikmati segelintir orang, cukong pemilik tambang saja. "Yang jadi pertanyaan, siapa yang kaya dan siapa yang kena getahnya (musibah)," sebut istri dari Ketua DPD Partai Demokrat Ogan Ilir (OI), H Handry Tama Putra SE ini lugas.Dia juga mengingatkan pemda untuk tidak mengorbankan masyarakat dengan dalih kepentingan investasi. Faktanya, masyarakat sendiri tidak merasakan hasil dari investasi tersebut. "Tambang yang diberi izin saja sudah cukup melukai alam kita. Ditambah lagi tambang-tambang ilegal yang marak dan belum ditertibkan. Mari bersama-sama para pembuat kebijakan dan pemberi izin kita renungkan dan kaji kembali. Apakah dampak ini setimpal dengan hasil investasi yang diperoleh," pungkasnya.(ozi/kms/)
Kategori :