PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Salah satu kader Partai Gerindra, Eddy Santana Putra (ESP), resmi dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Selatan. Kini, mantan Wali Kota Palembang itu mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan di KPUD Sumsel, Rabu (28/8)
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra sukses lolos di PDIP, dengan menggandeng Riezky Aprilia sebagai calon Wakil Gubernur. Keputusan ESP untuk maju melalui PDIP tentu membuat kontroversi. Sebagai kader Gerindra menilai langkah yang dilakukan ESP dianggap sebagai melawan arus kebijakan partai.
Apalagi, dalam Pemilu 2024 yang akan datang, Partai Gerindra sudah mengumumkan dukungannya kepada pasangan Mawardi Yahya dan Anita Noeringhati sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
Hal tersebut tentu membuat Partai Gerindra mulai ketar ketir. Apalagi kehadiran ESP dianggap bisa memecah suara Partai Gerindra di Sumsel. Menyikapi hal itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel, Kartika Sandra Desi, memberikan tanggapan tegas terkait langkah yang diambil oleh ESP.
BACA JUGA:KPU Empat Lawang Perpanjang Masa Pendaftaran Pilkada, Hanya Satu Paslon Mendaftar
Ia menegaskan seluruh kader Partai Gerindra harus patuh pada keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai, yang dalam hal ini berarti tidak mendukung pencalonan di luar rekomendasi partai.
“Di Partai Gerindra, seluruh kader wajib taat pada keputusan DPP. Keputusan Pak Eddy Santana untuk mencalonkan diri melalui partai lain menunjukkan bahwa ia sudah tidak lagi taat dengan perintah partai,” ujar Kartika Sandra Desi dalam pernyataannya kepada media (29/8) saat ditemui di Kantor KPU Sumsel.
Ia juga menambahkan langkah yang diambil Eddy Santana Putra ini mungkin menandakan bahwa ia telah memilih jalan politik yang berbeda. “Mungkin Pak Eddy Santana sudah memilih untuk tidak lagi menjadikan Partai Gerindra sebagai rumah politiknya. Kami menghargai keputusan tersebut,” tambahnya.
Kartika Sandra Desi juga mengisyaratkan bahwa sanksi bagi kader yang membelot dari keputusan partai adalah hal yang wajar. “Jika memang harus disanksi, kemungkinan besar beliau akan dikeluarkan dari keanggotaan Partai Gerindra. Apalagi, masa jabatannya sebagai anggota DPR RI sudah berakhir, jadi ke depan, beliau tidak akan bersama Partai Gerindra lagi,” tegasnya.
BACA JUGA: KPUD Muara Enim Himbau Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jaga Kondusifitas Pilkada
BACA JUGA:Paslon Bertaji Siapkan Diri Hadapi Medical Checkup, Targetkan Kemenangan di Pilkada OKU
Pernyataan Kartika ini menegaskan sikap tegas Partai Gerindra dalam menjaga disiplin kadernya, terutama dalam menghadapi kontestasi politik yang semakin memanas menjelang Pilkada Serentak 2024.
Di sisi lain, langkah Eddy Santana Putra yang memilih untuk maju melalui PDIP menambah dinamika politik di Sumatera Selatan. PDIP sendiri telah resmi mendaftarkan pasangan Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel untuk periode 2024-2029 di KPUD Sumsel.
Sementara itu, dua pasangan lainnya, Herman Deru dengan Cik Ujang dan Mawardi Yahya dengan Anita Noeringhati telah resmi mendaftar di KPUD Sumsel.