SUMATERAEKSPRES.ID – Suasana hangat menyelimuti Forum Grup Diskusi (FGD) yang digelar oleh HIPKA Sumatera Selatan bersama KAHMI di Remington Hotel dan Café, Jalan Bambang Utoyo, pada petang ini (19/8/2024).
Dengan tema "Kapitalisasi Pilkada: Antara Koalisi Parpol dan Koalisi Rakyat", diskusi ini menghadirkan narasumber politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar BB, serta dihadiri oleh Ketua HIPKA Sumsel, Qodri Usman Siregar, dan Korwil PUTIN Riset, Fatkurohman S.Sos.
Diskusi tersebut menarik partisipasi dari berbagai kalangan, terutama terkait isu Pilkada di Sumatera Selatan dan Kota Palembang.
Ketua HIPKA Sumsel, Qodri Usman Siregar, berharap bahwa melalui diskusi ini, dapat dihasilkan masukan dan saran yang konstruktif terkait Pilkada.
“Kita berharap kepala daerah yang terpilih secara mutlak dapat membawa kemenangan bagi rakyat, yakni mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” ungkap Qodri.
BACA JUGA:Peluang Karier Alumni Pertanian: Lebih dari Sekadar Bekerja di Ladang
Ia juga menyoroti pentingnya memahami siapa yang sebenarnya diuntungkan dalam Pilkada, apakah calon kepala daerah, partai politik, atau masyarakat.
Qodri menegaskan bahwa sinergi antara koalisi parpol dan koalisi rakyat adalah kunci untuk menghasilkan Pemilukada yang berkualitas.
"Untuk maju dalam Pilkada, dibutuhkan dukungan 20 persen kursi dari parpol yang ada di daerah masing-masing," tambahnya.
Dalam diskusi ini, Fatkurohman juga menyoroti isu kapitalisasi dalam Pilkada, di mana partisipasi masyarakat meningkat tetapi kualitasnya menurun.
Ia mencontohkan Anies Baswedan yang meskipun didukung masyarakat, tidak mendapatkan dukungan dari partai politik.
“Ada perspektif sosial yang kuat pada Pilkada 2024 ini, di mana kandidat muncul bukan karena popularitas atau elektabilitas, tetapi karena permainan politik elit,” jelasnya.
Bagindo Togar, pengamat politik Sumatera Selatan, dalam forum ini menekankan bahwa Pilkada di Sumsel cenderung kapitalistik, dengan lebih mengandalkan kekuatan finansial.
BACA JUGA:17.082 Keluarga di Empat Lawang Terima Bantuan Beras dari Pemerintah