Palembang - SUMATERAEKSPRES.ID - Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera (KMPPS), menyambangi sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pukul 10.00 Wib, Selasa (11/6/2024) hingga jelang siang.
Kedatangan mereka mendesak DPRD agar menegur PJ Gubernur, Kepala dinas pendidikan serta Plt Kadisdik Provinsi Sumsel. Koordinator lapangan Ki Edi Susilo, mewakili 30 lembaga swadaya masyarakat agar penggiat pendidikan di Sumatera Selatan menyampaikan, empat pernyataan sikap.
Pertama mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera membatalkan dan diulang kembali PPDB 2024. Karena tidak fair dan diduga terindikasi sarat kepentingan serta membuka data penerimaan PPDB 2024 secara transparan.
Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera mencabut surat keputudan Pj Gubernur Sumatera Selatan No.234/KPTS/Disdik/2024 dan mengembalikan Pergub No.13 Tahun 2021 karena sesuai dengan kearifan lokal di Sumatera Selatan.
BACA JUGA:Pasca Ditahan Kejari, Disdik Sumsel Segera Tunjuk PLH Kabid SMA
Mendesak DPRD Sumsel untuk segera merekomendasikan mengganti Pj Gubernur Sumatera Selatan serta mengganti kepala dinas pendidikan Sumsel, Plh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, kabid SMA, Kabid SMK, Kasi SMA dan Kasi SMK.
Mendesak DPRD Sumsel untuk segera menindaklanjuti tiga poin tuntutan diatas. "Kita mendesak agar DPRD mrmanggil PJ Gubernur untuk menindaklanjuti tetkait permasalahan banyaknya laporan masyarakat," ujar Edi.
Sementara itu, menerima KMPPS ketua komisi V, Susanto Aziz, Gani Subit serta Suhada. Dalam pertemuan yang cukup lama digedung rapat Banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang jika komisi V akan mrlakukan agenda pertemuan dengan Kadisdik sesegera mungkin.
Menurut Susanto, apa yang dirasakan para pendemo mereka paham. Yang.jelas apa yang diinginkan akan ditindak lanjuti oleh komisi V, baik ke Pj Gubernur dan Kadisdik pemerintah provinsi Sumsel. (Iol)