PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berkomitmen memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. Karena disadari betul, untuk menggeliatkan perekonomian Kota Palembang butuh peran serta pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada.
Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi mengatakan berdasarkan data terdapat 7.000 lebih pelaku industri yang ada di Kota Palembang. Sementara pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebanyak 90.000 lebih dan angka ini terus bertumbuh. "Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tahun lalu di Kota Palembang sebesar 5,12 persen terbukti berjalan," terangnya.
Karena itu, untuk meningkatkan perekonomian lokal, Pemerintah memberikan kemudahan dalam berusaha dan menjaga iklim usaha yang kondusif. "Sejak di Dinas Perizinan, prinsip saya memberikan kemudahan dan mempercepat proses perizinan apalagi dengan tuntutan zaman saat ini dimana segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat melalui teknologi," jelasnya.
Kaitannya dengan perizinan dan iklim berusaha, Pemkot Palembang memiliki komitmen memberikan kemudahan. "Kita tidak akan mempersulit pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Kota Palembang, apalagi ini juga untuk menggeliatkan perekonomian," tukasnya.
BACA JUGA:Tingkatkan Produk UMKM Lokal, Melihat Sentral Oleh-oleh dan Wisata Kuliner
BACA JUGA:Wajib Bersertifikat Halal Hingga Oktober, Pemprov Minta Kelonggaran, Bakal Banyak UMKM Tutup
Sementara berdasarkan data Bappeda Kota Palembang, hasil laporan untuk Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 bersumber dari Dinas Layanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) atas survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada 2023 meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2021 tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan/DPM-PTSP di level 88,54 persen. Tahun 2022 naik ke level 89,68 persen, dan 2023 di level 92,67 persen. Sedangkan data per 29 Februari 2024, berdasarkan jumlah perizinan yang dilakukan masyarakat meliputi one single submission (OSS) sebanyak 14.964, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (Sipperi) 2.742, dan Sistem Informasi Manajemen Gedung (SIMBG) sebanyak 165. (tin/fad)