Azhari : Wawenang Putuskan PAW DPRD PALI dari DPP PPP
PALEMBANG - Jajaran fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumsel angkat suara soal tudingan sejumlah senior partai dan simpatisan yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Antar Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar DPW PPP Sumsel. Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPW PPP Sumsel, Drs Azhari AS MH menegaskan jika tudingan itu sama sekali tidak benar. "Terkait tudingan itu sama sekali tidak benar. Seperti soal PAW terhadap anggota DPRD PALI yang merupakan wewenang DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PPP," tegas Azhari dalam jumpa media di kantor DPW PPP Sumsel yang sehari sebelumnya menjadi sasaran aksi demo sejumlah kader senior dan simpatisan PPP, kemarin (15/2). Artinya, menurut Azhari jika kemudian kesalahan dilimpahkan kepada Pak Agus (Sutikno) sebagai Ketua DPW PPP Sumsel, yang dianggap merekayasa surat menyurat dan administrasi itu salah sasaran.BACA JUGA : Antisipasi Isu Inflasi Jelang Pemilu BACA JUGA : Wawako Andriansyah Fikri Harapkan KPU Pacu Partisipasi Pemilih"Surat menyurat yang berkaitan PAW, khususnya PAW DPRD Kabupaten Pali semuanya diterbitkan oleh DPP PPP. DPW PPP Sumsel cuma menyampaikan ke DPC PPP Pali dan DPRD Pali segera menindaklanjuti surat menyurat itu dengan penggantian antar waktu anggota DPRD Pali,” tegas Azhari didampingi sejumlah fungsionaris DPW PPP Sumsel diantaranya Bendahara DPW PPP Sumsel Novriana Rohimi SE dan Wakabid Pemenangan Dapil Hudari Adnan ini. "Penandatangan surat keluar adalah ketua dan sekretaris. Jadi salah kalau hanya menuduhkan satu orang saja yang terkesan merekayasa administrasi DPW PPP Sumsel. Kepengurusan DPW PPP Sumsel itu bersifat kolektif kolegial , jadi salah kalau hanya pak Agus saja yang dilaporkan ke Polda Sumsel,” katanya. Selain itu mengenai tuduhan DPW PPP Sumsel merekayasa untuk reshuffle dan reposisi sejumlah DPC di Sumsel dinilainya tidak benar. “Jadi reshuffle dan reposisi pengurus DPC PPP se-Sumsel murni kebutuhan organisasi DPC bersangkutan dan murni usul dari mereka (DPC), karena itu DPW PPP Sumsel hanya menyampaikan ke DPP PPP , kami tidak ada kepentingan dengan DPC-DPC itu ,” katanya. Azhari juga meluruskan soal poto main gaplek di kantor DPW PPP Sumsel yang ditunjukkan massa. Menurutnya itu hal yang biasa saja, ada kosong waktu yang hobi main gap dipersilahkan daripada nongkrong-nongkrong jadi main gap. “Adapun bertaruh dengan duit enggak ada sama sekali kok disitu diceritakan ada duitnya, ada tumpukan duitnya , lalu katanya kantor dijadikan tempat perjudian tidak ada sama sekali,” katanya. “ Kita ini sama-sama kader, kalau ada hal dibicarakan, nah kami sampai hari ini tidak ada keinginan untuk menuntut balik. Kami tetap kondusif, malahan mereka itu sebenarnya sudah kita ajak untuk jadi calon 2024 ini, sudah kita kirim surat mereka,” katanya. Tapi menurutnya jika suatu saat ada desakan dari rekannya agar ketua DPW PPP Sumsel mengambil langkah untuk melapor balik menurutnya masalahnya lain namun arahnya belum kesana. Bendahara DPW PPP Sumsel Novriana Rohimi SE menambahkan kalau Ketua DPW PPP Sumsel Agus Sutikno tidak pernah menerima uang Rp 1 miliar atas penjualan gedung kantor DPC PPP OKU. “Saya mempunyai semua dan bukti itu ada semua , terlampir dan diatas meterai, jadi untuk menyikapi DPC PPP OKU penjualan gedung kantor DPC PPP OKU itu tidak benar saya sekali,” katanya.(kms)
Kategori :