"Kita antisipasi jika memang aturan tak boleh ada lagi Non ASN per Desember 2024 diberlakukan," jelas dia. Pemkab OKU Timur saat ini sudah melarang perekrutan tenaga kerja sukarela (TKS) baru.
Kepala BKPSDM OKU, Mirdaili melalui Kabid Pengadaan Penilaian Kinerja Pemberhentian dan Informasi, Hj Ari Susanti SH MH mengatakan usulan sesuai hasil pertemuan honorer bersama Pj Bupati OKU sebelumnya. "Kita sudah ajukan usulan formasi 900 orang untuk PPPK kepada KemenPAN-RB pada 31 Januari 2024 lalu," kata Ari Susanti.
Sebelumnya, sempat terjadi perhitungan ulang kebutuhan PPPK berdasarkan desakan honorer yang meminta menambah formasi usulan. Awalnya maksimal 700 dari sebelumnya 625 formasi dengan konsekuensi defisit anggaran sebesar Rp84 miliar.
Namun honorer masih tidak puas, dan mendesak penambahan lagi. Kemudian usulan ditambah lagi menjadi 900 formasi. “Dari 900 formasi itu, ada 267 orang honorer (K2) yang tersisa tahun ini mau dihabiskan. Ada dari guru dan dari tenaga teknis, sedangkan nakes sudah selesai semua,” cetusnya.
Sekretaris BKPSDM Mura, Deni mengungkapkan pihaknya juga turut mengusulkan formasi CPNS dan PPPK 2024. “Usulannya kami sebanyak banyaknya karena daerah baru, tenaga CPNS masih sedikit. Sekarang kami juga masih menunggu laporan BKD terkait berapa kemampuan daerah untuk PPPK," ungkapnya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Mura, David Pulung melalui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian Wiwik menegaskan jumlah usulan CPNS dan PPPK di Mura tahun 2024 berjumlah 392 formasi. Untuk CPNS sendiri total 250 kuota, terdiri teknis 200 dan nakes 50. Sedangkan PPPK 142 formasi, terdiri dari teknis 82, guru 30, dan tenaga kesehatan 30 formasi.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan OKI, Mauliddini SKM melalui Kabid Informasi dan Kepegawaian Cahyadi Ari mengatakan pihaknya sudah mengusulkan jumlah kebutuhan PPPK dan ASN ke BKN RI. “Formasi tenaga kesehatan, guru dan tenaga teknis semuanya sudah diusulkan akhir Januari lalu,” jelasnya. Jumlah kuota yang diusulkan memaksimalkan kebutuhan dengan mempertimbangkan penataan ASN.
Kepala BKPSDM Kota Lubuklinggau Hj Yulita Anggraini melalui Kabid Pengangkatan, Pemberhentian dan Informasi, M Adi Dwi Cahyo mengatakan kalau pihaknya sudah usulkan kebutuhan ASN 2024.
"Kita belum bisa berikan informasi berapa usulan formasi dari Kota Lubuklinggau, karena datanya masih kita proses," katanya. Namun, bocorannya usulan PPPK lebih banyak karena akan jadi solusi untuk honorer K2 yang masih tersisa saat ini.
Pemkot lubuklinggau juga mengkaji beban belanja pegawai daerah dengan adanya rekrutmen ASN 2024. PJ Wali Kota Lubuklinggau H Trisko Defriansah menyatakan, beban belanja pegawai saat ini sudah melebihi 50 persen.
Jadi, mungkin saja Lubuklinggau tidak mengusulkan perekrutan CPNS maupun PPPK di tahun ini. "Untuk teknis bisa nanti tanya ke BKPSDM. Beban belanja pegawai saat ini memang masih ada celah, sudah sekitar 48 persen. Kita tidak boleh lebih dari 50 persen," tegasnya.
Diketahui rincian formasi lowongan CPNS tahun 2024, meliputi formasi pusat 207.247 CPNS umum atau fresh graduate, 15.460 formasi untuk dosen, 191.787 untuk tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Kemudian formasi PPPK 221.936 untuk tenaga guru, kesehatan, dan teknis.
Formasi daerah meliputi 483.575 tenaga teknis daerah, 419.146 formasi PPPK guru, 417.196 formasi PPPK tenaga kesehatan, dan 547.416 formasi PPPK tenaga teknis. Terakhir formasi fresh graduate mencapai 690.822 untuk posisi dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya. (kur/tin/gti/bis/uni/way/eno/ebi/qda/chy/lid/zul/)