PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Air Product batal menanamkan investasi senilai Rp210 triliun pada hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan. DME itu rencananya untuk menggantikan LPG (Liquefied Petroleum Gas), sehingga Indonesia tak perlu lagi mengimpor LPG dari negara lain.
Padahal proyek pembangunan hilirisasi batu bara itu telah dilakukan ground breaking oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Januari 2022 bersama pihak Air Products. Seharusnya pada Juli 2024 proyek itu sudah rampung dikerjakan dan beroperasional.
“Dapat info kemarin, pengembangnya, Air Products dari Amerika mundur. Kita tidak tahu apa alasan mereka tidak jadi berinvestasi pada proyek hilirisasi batu bara ini. Pemerintah saat ini sedang mencari pengganti investornya, kita juga menunggu dari pemerintah pusat,” ujar Hendriansyah, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel, Sabtu (23/12/2023).
Ia menyebut proyek gasifikasi bersama Air Products dengan PT Bukit Asam dan Pertamina itu masih tetap akan menjadi prioritas pemerintah. Proyek ini dianggap penting karena akan mengurangi pengeluaran APBN yang cukup besar. Diketahui, konsumsi LPG di Tanah Air pada 2021 lalu mencapai 7,95 juta ton, dimana 6,4 juta ton atau 80 persen di antaranya merupakan impor senilai Rp77,8 triliun.
BACA JUGA:Pasar Beras Murah Pemkab Muara Enim Ludes Dalam 1,5 Jam Saja
BACA JUGA:Tingkatkan Pengamanan Gudang Logistik KPU, Polres Muara Enim Standby 24 Jam
Biaya impor itu belum termasuk subsidi yang dikeluarkan pemerintah agar LPG sampai ke masyarakat yang kisarannya mencapai Rp70 triliun. Sementara jika proyek itu terealisasi, DME yang dapat dihasilkan sebesar 1,4 juta metrik ton atau setara 1 juta ton LPG. Efisiensi yang bisa didapat kisaran Rp7 triliun dari subsidi yang dikeluarkan. Produksi itu bisa menyuplai sekitar 6 juta KK lebih untuk wilayah Sumsel dan sekitarnya.
“Makanya proyek ini akan tetap menjadi prioritas dan akan dilanjutkan Pemerintah. Kita belum tahu bagaimana update-nya setelah pihak Amerika mundur, tapi saat ini pemerintah sedang mencarikan penggantinya,” jelasnya. Menurutnya jika investasi ini masuk, persoalan hilirisasi batu bara teratasi. Selain itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sumsel dan sekitarnya, termasuk soal peningkatan kesejahteraan. (yun/fad)