Tak Berikan Investasi di Lahan Gambut

Sabtu 23 Sep 2023 - 21:10 WIB
Reporter : Widhy Sumeks
Editor : Widhy Sumeks

*Karhutla Ancam Kerusakan

PALEMBANG - Provinsi Sumatera Selatan memiliki luasan lahan gambut yang luas. Mencapai 1,3 juta hektare (ha), tersebar di 7 kabupaten/kota. Itu harus dijaga dan direvitalisasi ketika terjadi kerusakan, salah satunya akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Penting menjaga lahan gambut ini, karena dampaknya yang besar terhadap lingkungan. Apalagi di musim kemarau seperti ini, kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan,” pesan Gubernur Sumsel H Herman Deru, saat membuka pameran Hasil Produksi Unggulan Gambut Restorasi Tahun 2023, di Atrium Palembang Indah Mall, Sabtu (23/9).
Karena itu, sambung Deru, dia tidak memberi peluang terhadap eksploitasi lahan gambut. Bahkan bagi investor sekalipun. “Pada dasarnya lahan gambut jika dimanfaatkan dengan cara benar, dapat menjadi ladang bagi kita, asal jangan dirusak,” tegasnya. Dia berprinsip sama seperti BPBD. “Kalau kita jaga alam, maka alam juga akan menjaga kita," tambah Deru. Sekali lagi Deru menegaskan, dia sangat selektif dalam memilih investasi yang masuk. "Investasi masuk harus selektif, untuk di kawasan gambut tidak boleh. Saya jadi bupati dan gubernur, tidak ada saya berikan izin untuk membuka lahan gambut," sebutnya, didampingi Kepala Badan Restorasi Gambut Sumsel Darna Dachlan. BACA JUGA : Gambut OKI Membara Deputi Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut & Mangrove (BRGM) RI, Dr Tris Raditian, ST, MM, memberikan apresiasi terhadap peserta membuka pameran Hasil Produksi Unggulan Gambut Restorasi Tahun 2023, di Kota Palembang.
"Pameran ini memberikan bukti kepada kita, bahwa apa yang kita lakukan bersama Pemda Sumsel, dan stakeholder lainnya, dalam restorasi gambut sudah berjalan," pungkasnya.
Di bagian lain, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK, kembali datang ke Kabupaten OKI. Menggelar rapat bersama BPBD Kabupaten OKI dan Polres OKI, terkait kejadian karhuta di OKI yang luar biasa akibat fenomena elnino di Indonesia. Menurutnya, penanganan karhutla di lahan gambut tidak boleh terlambat. “Tapi ke depan harus berpikir membuat perencanaan role mapping metode revitalisasi gambut. Karena karhutla ini selalu terjadi setiap tahunnya,” katanya, di Kantor BPBD Kabupaten OKI, Sabtu (23/9) siang. Siapapun bupati, kapolres maupun dandim-nya, lanjut Rachmad, nantinya harus dilakukan  metode revitalisasi gambut. Di sini ada peran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang memiliki anggaran. "Pertanyaannya, apa yang harus direstorasi. Yakni manajemen air," tegas Rachmad. Apalagi diketahui, 75 persen wilayah OKI dataran rendah. Apa yang harus dilakukan terhadap lokasi dataran rendah, dimana lokasi air harus bangun embung dan parit. Tentunya harus memiliki konsep.
“Libatkan perusahaan, panggil konsultan yang handal. Mendesain embung dan parit itu proyek besar. Seperti sepanjang tol itu, kanan kiri jalan lahan kosong. Apa yang mungkin dilakukan di sana, biar bisa dilakukan pemberdayaan,” ulasnya, didampingi Kapolres OKI AKBP Diliyanto SIK.
Salah satu contohnya, perusahaan bisa meminjamkan traktor. Sehingga bisa dikerjakan saat musim kemarau seperti ini. “Sebab penanganan tidak bisa hanya menunggu hujan. Kalau ingin ada hasil yang cepat, harus berbuat sesuatu. Jangan berhenti, padamkan apa yang bisa dipadamkan,” pintanya. Menurutnya, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yakni, bagaimana mengelolanya manusia, peralatan, anggaran, dan buat blue print.
Tags :
Kategori :

Terkait