3,38 Juta Honorer Belum Terdata

SUMATERAEKSPRES.ID - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengaku banyak mendapat aduan soal honorer yang belum terdata oleh pemerintah.

Setidaknya, dari laporan yang diperoleh, ada sekitar 3,38 juta orang. Mereka belum termasuk dalam pendataan yang dilakukan KemenPANRB dan BKN.

Dengan adanya tambahan ini, menurut dia, total jumlah honorer yang harus jadi perhatian berjumlah sekitar 5,69 juta. Dimana, sekitar 2,3 juta telah masuk pendataan sebelumnya.

”Ada 3,38 juta honorer tidak terdaftar yang akan diangkat jadi PPPK. Padahal mayoritas sudah mengabdi puluhan tahun,” ungkapnya.

Data tersebut pun secara lengkap telah diserahkan pada MenPANRB untuk bisa ditindaklanjuti. Mulai dari nama, alamat, hingga jenis pekerjaan honorer saat ini.

Ia meminta agar data ditindaklanjuti dan memastikan mereka bisa turut diselamatkan dari ancaman penghapusan honorer mulai November 2023.

Junimart menyinggung soal kekhawatiran dari para honorer terkait permainan data. Yakni, penggantian data para honorer lama dengan nama honorer titipan dan fiktif.

”Jadi mestinya A, tapi diganti orang lain yang dinyatakan masa kerja puluhan tahun padahal belum pernah jadi honorer. Dan ini sudah terjadi di lapangan,” bebernya.

Dia minta MenPANRB untuk betul-betul mengecek data para honorer yang rencananya bakal diangkat menjadi PPPK paruh waktu melalui RUU ASN yang segera diundangkan bulan depan.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi PB PGRI Wijaya mengatakan selain merekrut ASN PPPK, pemerintah juga perlu membuka rekrutmen ASN PNS.

Dia mengatakan di antara kedua jenis ASN tersebut, memiliki perbedaan tujuan.

Untuk yang ASN PPPK digunakan mengatasi persoalan guru honorer yang sudah mengabdi lama, tetapi tidak bisa menjadi PNS karena usia.

’’Kami tetap berharap ada rekrutmen ASN PNS untuk formasi guru,’’ kata Koordinator Pendampingan Peserta Seleksi ASN PPPK Guru itu.

Wijaya menjelaskan rekrutmen PNS formasi guru dibuka untuk guru-guru muda atau fresh graduate.