*Serahkan Hasil Reses
PALEMBANG , SUMATERAEKSPRES.ID - Hasil reses merupakan hal yang wajib dilapoekan ke pimpinan DPRD.
‘’Hasil reses ini akan dirangkum dan diserahkan ke Pemprov Sumsel,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas SE MM saat memimpin paripurna ke 74 DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian hasil laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses tahap II Pimpinan dan anggota DPRD Sumsel. Hadir juga Sekda Sumsel H SA Supriyono.
Dalam penyampaian Dapil Sumsel 1 kota Palembang meliputi Kecamatan Plaju, SU 1, SU 2, Kertapati, Jakabaring, Bukit Kecil, IB 1, IB 2 dan Gandus dibacakan H Yudha Rinaldi, yakni terkait amdal perusahaan seputar masyarakat kota Palembang.
‘’Sulitnya menggunakan JKN, kebutuhan ibu-ibu akan baju hadroh, masyarakat yang berhak mendapatkan PKH, dilengkapi sarana pembelajaran tatap muka di salah satu kecamatan serta meminta adanya renovasi masjid yang tak layak dan sarana prasarana olahraga,’’ ujarnya.
Anggota Dapil Sumsel 1 berharap Pemprov Sumsel menindak lanjuti perusahaan yang melanggar amdal.
Diberikannya bantuan kematian, menindak lanjuti KIS, PKH serta pemberian sarana dan prasarana olahraga serta rumah ibadah. “Agar aspirasi ini dapat menjadi masukan dan acuan dari Pemprov,” ungkapnya.
Untuk dapil Sumsel 2, meliputi kecamatan Alang Lebar, Sukarami, Kalidoni, Sematang Borang, Sako, IT 1, IT 2 dan IT 3 dibacakan, Antoni Yuzar. SH. MH.
Beberapa masalah yang diangkat yakni kesulitan pemasangan lampu jalan. Lalu, meminta tambahan 2 unit mobil kren untuk kota Palembang, pemeliharaan lampu jalan.
Juga adanya permasalahan air minum dari PT Tirta Sriwijaya Maju (TSM). ‘’Air sangat tidak layak untuk mandi dan konsumsi. Keluhan ini berlangsung lama,” tegas Antoni.
Dapil Sumsel 3, dengan wilayah OKI dan Ogan Ilir, dibacakan Ahmad Firdaus Ishak. ‘’DPRD dapat bersinergi dengan DPR RI dibidang pertanian sehingga pertanian akan dapat lebih maju,’’ ujarnya.
Lalu, dapil Sumsel 4, yang disampaikan LIndawati Syahrofi MM mengatakan, aspirasi yang diserap berdasarkan pertemuan langsung, berdialog dengan masyarakat setempat.
Dapil Sumsel 5, yang meliputi OKU dan OKUS, dibacakan Yenni Elita. S.Pd. MM. Meminta gubernur menindak lanjuti permintaan masyarakat antara lain pembangungn bronjong, saluran irigasi di Lawang Agung, pembangunan talud, pembangunan siring di Sukananti, pembangunan jalan desa, jalan cor beton, lapangan bolakaki.
‘’Sedangkan dalam rangka mendukung GSMP meminta dapat diperjuangkan harga hasil bumi dan menurunkan harga kebutuhan sembako. Termasuk, adanya aliran listrik dibeberapa Minta desa, juga sinyal,” kata dia.
Dapil Sumsel 6, meliputi Muaraenim, PALI dan Prabumulih dibacakan Dr Ir Syamsul Bahri MM.
‘’Meminta pembangunan insfrastruktur jalan, pendidikan, pertanian serta hal penting jadi perhatian kita semua. Kepada Pemprov Sumsel diminta jadi perhatian dan skala prioritas untuk pembangunan di Sumsel,” ungkap Syamsul.
Dapil Sumsel 7, meliputi Lahat, Pagaralam dan kabupaten Empat Lawang, dibacakan M Oktaviansyah ST MM menyimpulkan permasalahan Perusahaan tambang batubara yang banyak mencemari lingkungan.
‘’Akibatnya banyak warga kecamatan Merapi Lahat, terkena ISPA. Mohon dicarikan solusi yang terbaik,” harapnya.
Untuk wilayah dapil Sumsel 8, meliputi Lubuklinggau, Mura dan Muratara dibacakan H Suhada mengatakan adanya usulan kesehatan, infrastruktur jalan, fasilitas jalan, gorong gorong drainase, sarana olahraga, taman bermain dan rumah ibadah.
“Selain itu minta ditingkatkan bidang Pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur umum,” ujarnya.
Saran untuk dunia Pendidikan dan penempatan kepala sekolah. “Ada sekolah di Muratara kepsek jarang masuk,” ujarnya.
Dapil Sumsel 9, meliputi wilayah kabupaten Musi Banyuasin, dibacakan Susi Imelda Fredrika, meminta mempercepat peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lalu, belum adanya tower atau pemancar sinyal. Termasuk tanah objek agrarian yang belum selesai “TORA”.
Dapil Sumsel 10, wilayah Banyuasin yang dibacakan Nadia Basir mendesak pendirian SMA di Kecamatan Talang Kelapa.
“Di Talang Kelapa tingkat usia anak-anak masuk SMU semakin meningkat. Sehingga mereka sekolah diluar kabupaten Banyuasin. Ini dikeluhkan wali murid, karena tingginya ongkos,’’ ujarnya.
Hal lainnya yang cukup mendesak adalah pengadaan air bersih. “Ini tanggung jawab kabupaten.
Tapi karena kabupaten tidak sanggup saya minta di perhatikan secara khusus oleh provinsi,” ujarnya.
Sebelum paripurna ditutup, HM Giri Rammanda N Kiemas, sekali lagi meminta Pemprov Sumsel mengutamakan skala prioritas. Seperti adanya pencemaran batubara di wilayah kecamatan Merapi.
Selain itu juga masalah Pendidikan, Kesehatan serta pertanian. “Agar kiranya dapat diprioritaskan sehingga Masyarakat Sumsel semakin Sejahtera,” pintanya. (iol