JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) di tahun ini. Kapan mulai berlakunya belum dipastikan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto memastikan zero ODOL akan dilakukan secara bertahap.
“ODOL itu kan 2023, bisa Januari sampai Desember. Tahapannya akan kita lakukan. Bukan Januari langsung zero ODOL, tapi ada tahapan yang akan dilakukan,” tuturnya beberapa waktu lalu. Hendro menyebutkan, 17 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan permasalahan ODOL angkutan barang. Sejumlah upaya pun telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu.Namun, dibutuhkan kerja sama semua pihak dan kesadaran. Baik dari masyarakat maupun dunia usaha. Kementerian Perhubungan juga telah berkoordinasi dengan kepolisian agar ketika ada kecelakaan yang disebabkan kendaraan ODOL, tak hanya pengemudi dipidanakan, pengusahanya juga wajib dijadikan tersangka untuk menimbulkan efek jera. “Selama ini hanya pengemudi yang dijadikan tersangka, pengemudi berada di pihak yang lemah, dan pengusaha tidak pernah bertanggung jawab,” terangnya. Pengamat transportasi sekaligus akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menyebutkan, jika yang bekerja hanya perhubungan darat, target zero ODOL 2023 sulit terwujud. Sebab, persoalan di lapangan memang cukup banyak. “Kementerian atau lembaga lain juga harus didesak untuk bersama-sama, jangan hanya perhubungan darat,” katanya. Dia menegaskan, target zero ODOL 2023 bisa terealisasi jika presiden langsung turun tangan. Yakni, dengan menerbitkan instruksi presiden (inpres). (fad)
Kategori :