Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Fraksi, Bupati Berharap Dibahas Ditingkat Lanjutan
KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID - Rapat Paripurna Ke-XVIII DPRD OKI dengan Agenda Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD OKI Tahun Anggaran 2023 yang dibuka dan Wakil Ketua DPRD OKI Nanda SH. Agenda kali ini menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD OKI Terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD OKI Tahun Anggaran 2023. Bupati OKI, H Iskandar SE berterimakasih kepada delapan fraksi atas semua saran dan kritik terhadap Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD OKI 2023 padangan umum dari delapan Fraksi. Ia berharap untuk dapat di bahas pada Tingkat Badan Anggaran DPRD Kabupaten OKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, harapnya dihadapan peserta Rapat Paripurna DPRD OKI yang di hadiri Ketua,para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD OKI beserta para unsur Forkompinda OKI, Sekda dan jajaran OPD OKI, Sekwan dan para pakar dan Tenaga Ahli DPRD OKI." Terimakasih juga atas rekomendasinya terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD OKI Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas ketingkat selanjutnya,"terangnya Rabu (27/7). Delapan Fraksi DPRD OKI telah menyampaikan Pandangan Umumnya dan pada kesempatan ini kami berupaya memberikan tanggapan atas Pandangan Umum yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Selasa (25/7) Sebelumnya, pandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya I Nyoman Warsayasa, SPd. Terhadap Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan tersebut Bupati OKI menyampaikan ucapan terimakasih atas apresiasinya terhadap pencapaian pelaksanaan pembangunan yang telah laksanakan bersama . Terhadap kenaikan pendapatan daerah sudah di sampaikan , kenaikan tersebut dari sektor PAD pada penerimaan Pajak Daerah dan lain-lain PAD yang sah serta transfer antar daerah pada pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan Sumsel. Kemudian terhadap selisih kenaikan belanja tersebut adalah untuk pembayaran utang belanja Tahun Anggaran 2022 yang lalu dan belanja yang bersumber dana bantuan keuangan Sumsel, serta penganggaran kembali kegiatan yang bersumber dana dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu yang sesuai peruntukannya. Demikian juga dengan catatan-catatan yang disampaikan kepada pihaknya akan segera tindaklanjuti sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. " Kamu berterima kasih atas diterima dan disetujuinya Rancangan Perubahan KUA-PPAS Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas antara Badan Anggaran DPRD OKI,"imbuhnya. Bupati OKI mengucapkan terimakasih atas pandangan umum Fraksi PAN yang disampaikan Reki Oktarina SKM , pengaplikasian anggaran terhadap OPD akan dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. OPD yang menghasilkan PAD berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja dalam pelayanan masyarakat sehingga akan berpengaruh pada peningkatan PAD. Saat ini, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) telah mengembangkan aplikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Aplikasi tersebut antara lain E-SPTPD, E-SPPT, dan E-BPHTB yang memudahkan wajib pajak dalam melihat jumlah tagihan pembayaran yang akan mereka bayar. Kedepan BPPD akan terus mengembangkan aplikasi tersebut, sehingga wajib pajak dapat membayar langsung secara online. Selain itu, BPPD telah melaksanakan kerjasama dengan pihak kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan, khususnya disektor pajak daerah begitupun untuk pandangan umum lainnya. Bupati OKI mengucapkan terimakasih atas pandangan umum Partai Golkar terhadap Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD OKI tahun anggaran 2023 yang dibacakan M Jhoni Tharmos serta persetujuannya untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Terhadap fasilitas pelayanan maupun Infrastruktur seperti infrastruktur jalan, kesehatan, olahraga maupun pelayanan publik yang belum memenuhi standar akan menjadi perhatian kita bersama dengan memperhatikan aspek integrasi dan sinergi antar sektor, alokasi anggaran yang bijaksana, partisipasi aktif masyarakat, serta penerapan pengawasan dan transparansi yang ketat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Bupati OKI mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD OKI tahun anggaran 2023. Terhadap pandangan umum fraksi Gerindra yang disampaikan Tri Susanto SPd MSi. Beberapa masukan dan sarannya terkait pemanfaatan potensi daerah harus ditingkatkan dan dilakukan upaya-upaya strategis agar potensi PAD dapat meningkat dan akan terus menjadi perhatian bersama. Terkait adanya sinkronisasi kegiatan yang akan dianggarkan sudah kita sesuaikan dengan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sehingga tidak ada kegiatan yang tidak tercatat dalam dokumen pelaksanaan. Adanya DEFISIT Anggaran dalam Perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 ini karena kemampuan membayar melalui rencana pendapatan daerah lebih kecil daripada rencana belanja daerah yang menyebabkan DEFISIT Anggaran, akan tetapi defisit tersebut dapat ditutupi dari Pembiayaan Netto sehingga tidak menggangu rencana pembangunan melalui program-program prioritas daerah, ungkapnya. Terhadap pandangan umum dari Fraksi PKB yang di sampaikan Hari Mandani terhadap tujuan pembangunan lima tahun untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten OKI tahun 2019-2024. Kemudian terhadap harapan Fraksi PKB untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan anggaran dengan bai, hal tersebut dalam pelaksanaannya merupakan komitmen kita bersama dan terhadap Program Prioritas Pembangunan kita dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini, tetap Memprioritaskan Pembangunan Infrastruktur. Bupati OKI mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan Juairiah SSos, terkait terobosan baru tentang pemanfaatan ruang dan peningkatan kewaspadaan bencana akan menjadi perhatian kita bersama pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023. Terimakasih kepada Fraksi Partai Nasdem yang telah sependapat dengan program yang telah pihaknya sampaikan dalam Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD OKI tahun Anggaran 2023. Kemudian, terkait lokasi jembatan Mesuji Jaya dalam Tata Ruang Kabupaten OKI masuk dalam kawasan hutan produksi. Sesuai peraturan tata ruang dan peraturan kehutanan, kawasan tersebut tidak bisa dibangun tanpa persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Pandangan Fraksi Hanura yang disampaikan Mukhlis terhadap peningkatan Pendapatan Daerah tahun 2023. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan dari Partai Nasdem terkait: Pembiayaan APBD Terkait dengan adanya defisit Anggaran ditutupi dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp.54.302.275.490,- sehingga tidak mempengaruhi program-program yang menjadi prioritas di tahun 2023; Soal banyaknya LPJU disepanjang Jalan Lintas Timur yang mengalami kerusakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya akan ditindaklanjuti dan menjadi perhatian kita bersama; Terhadap ketersediaan kamar di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, dimana dikatakan sudah ada yang pesan dihari-hari sebelumnya. Hal ini dapat kami sampaikan bahwa pesanan kamar VIP tersebut dilakukan oleh pasien yang sebelumnya berobat di RSUD Kayuagung akan tetapi berhubung tidak tersedianya kamar VIP, pasien tersebut menempati ruang kelas terlebih dahulu dengan harapan jika kamar VIP sudah tersedia, pasien bisa pindah ke kelas VIP. Kami informasikan juga bahwa RSUD Kayuagung sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan BPJS sehingga bisa diakses oleh masyarakat untuk ketersediaan ruangannya. erhadap alokasi anggaran pemeliharaan kendaraan operasional ambulance di RSUD Kayuagung, hal tersebut telah dialokasikan cukup untuk biaya pemeliharaan sehingga apabila terjadi kerusakan untuk kendaraan ambulance dapat segera ditangani sehingga tidak mempengaruhi pelayanan rujukan pasien; dan yang lainnya. Pandangan umum Fraksi Demokrat Sejahtera Terhadap Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD OKI tahun anggaran 2023 yang disampaikan juru bicara Bayu Apriansyah SSos, terhadap penurunan harga yang tidak terkendali pada saat panen raya, hal tersebut seperti kita ketahui bahwa pada saat musim panen secara serentak maka produksi akan meningkat dan akan terjadi hukum permintaan dan penawaran lebih besar dari permintaan, akan tetapi saat ini pemerintah melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang harga pembelian pemerintah dan reaksi Harga Gabah dan Beras sudah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sehingga para petani dapat menentukan tingkat harga yang diinginkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk itu Pemda OKI melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (DKPTPH) Kabupaten OKI terus melakukan pembinaan para para petani melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Kelompok Tani (Poktan) dalam pelaksanaan budidaya tanaman padi mulai dari pra panen maupun pasca panen sampai pemasaran hasil produksi padi yang tinggi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Terimakasih kami ucapkan kepada Fraksi Demokrat Sejahtera atas Dorongan kepada Pemda terkait pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan pasar tradisional sampai tingkat kecamatan." Hal itu akan menjadi perhatian dan komitmen kita bersama dalam penyusunan APBD mendatang,"tandasnya.(*)
Kategori :