*Penggembok Gerbang Masih Misteri
BATURAJA – Hingga saat ini, siapa yang menggembok pintu pagar gerbang Kantor DPRD OKU masih tanda tanya.
Termasuk juga siapa yang memerintahkan memindahkan barang inventaris di ruang paripurna DPRD OKU ke Kantor Pemkab OKU.
Sampai Rabu (5/7), kursi dan meja masih berada di Pemkab OKU. Sebagian kursi dalam ruang paripurna masih kosong.
Ketua Komisi I DPRD OKU Ledi Patra bersama beberapa anggota Komisi I DPRD OKU kepada para awak media, menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengunci gerbang kantor DPRD OKU.
‘’Gedung DPRD OKU ini terbuka bagi umum,” kata Ledi, saat ditemui di DPRD OKU.
Gedung DPRD ini merupakan gedung wakil rakyat. Tak boleh ditutup.
‘’Kita juga belum tahu siapa oknum tersebut termasuk pengembalian kursi ke DPRD OKU juga kami tidak tahu. Jadi itu bisa ditanyakan kepada Sekretariat DPRD OKU,’’ ujarnya.
Pagar gerbang DPRD ini sendiri tertutup sejak Senin sore. Baru Selasa siang dibuka.
‘’Kami pada Selasa siang hingga sore ada jadwal pemanggilan kepada kepala sekolah (kepsek). Hal ini terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB),’’ ujarnya.
Namun soal penutupan gerbang ini tidak ada kaitan dengan pemanggilan tersebut.
“Jadi anggota DPRD OKU juga masih ada kegiatan kemarin,” ujarnya.
Sedangkan untuk sekwan dan staf disebutnya, saat ini sebagian ada yang melakukan dinas luar (DL).
Anggota Komisi 1 DPRD OKU lainnya, Yopi Syahrudin, menambahkan mereka melakukan pemanggilan beberapa kepala sekolah, seperti SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 13.
‘’Kita panggil para kepala sekolah karena ada keluhan dari wali siswa,’’ tegasnya.
Seperti di SMPN 1 ada kuota PPDB sebanyak 352 orang, atau 11 kelas. Namun ada 147 nama yang belum diumumkan.
‘’Jadi baru ada 203 yang sudah diumumkan. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kami,’’ katanya.
Dia mengatakan, pihaknya masih meminta sekolah untuk memberikan data bagaimana proses seleksi dalam PPDB.
Seperti misalnya untuk sistim zona jarak berapa jauh dari sekolah. Supaya informasi ini bisa terbuka. “Jika sistim perekrutan tidak jelas, akan lebih baik diulang,” ujarnya.
Sebelumnya, Selasa (4/7) pegawai ASN dan honorer di lingkup DPRD OKU kesulitan masuk ke gedung DPRD OKU.