Di Sumsel, ada delapan daerah tingkat kerawanan pemilu rendah dan delapan sedang. Hanya satu yang kerawanan tinggi, yaitu Banyuasin (lihat grafis). Apa sebab? Menurut Yenli, indeks kerawanan pemilu ini berkaca pada Pemilu 2019 lalu, ada beberapa permasalahan. Salah satunya terjadi pemungutan suara ulang (PSU).Baca Juga : Graha Pemilu Resmi Launching, KPU-Bawaslu Ajak Wujudkan Pemilu Bersih Kemudian, terjadi ketidakcukupan surat suara. Terus tertukarnya surat suara antara dapil. Begitu juga soal batas wilayah antara kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Ini juga membuat rawannya distribusi logistik yang tertukar antara wilayah. “Inilah yang menyebabkan Banyuasin, masuk dalam kategori salah satu daerah rawan tinggi,” bebernya.
Tapi, secara umum, indeks kerawanan pemili Sumsel kategori rawan sedang. Cuma memang ada beberapa daerah yang perlu jadi perhatian. Seperti Kabupaten Empat Lawang, pernah terjadi keributan. Beruntung ada kebijakan serta keputusan cepat Bawaslu Sumsel dan KPU Sumsel.Rekapitulasi suara ditarik ke provinsi, clear. Dan tidak ada lagi permalahan. Begitu juga kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Adanya ketidakpuasan. Berkaca dari itu, dua daerah ini masuk dalam early warning. “Kita telah koordinasi dengan Polda Sumsel. Pak Kapolda menyambut baik dan siap bersinergi untuk menciptakan kondisi aman. Baik sebelum, pada saat pelaksanaan serta pascapemilu,” imbuhnya. Baca Juga : Calon Petahana DPR RI asal Sumsel Yang Diprediksi Bakal Maju Lagi Pada Pemilu 2024 Khusus Palembang, ibu kota Provinsi Sumsel, masuk kategori sedang. “Namun demikian tidak menjadikan kita nyaman. Perkembangan politik yang terjadi menjadi perhatian kita,” ucapnya.
Kondisi keamanan juga terus dipantau. Supaya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diingikan. “Berbagai informasi dan masukan dari parpol hari ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk penyelengaaran yang lebih baik. Kalau ada ketidakpuasan, bisa melalui jalur hukum,” tambahnya.Baca Juga : Sumsel 2 Dapil Neraka Saat ini, Bawaslu Sumsel sedang memproses sejumlah dugaan pelanggaran dalam seleksi PPK. Di Muba ada 10 laporan. Di Mura, soal transparansi, serta adanya isu transaksional dalam seleksi PPK. “Kami sudah koordinasi dengan KPU, semoga semua bisa clear,” pungkas Yenli. (iol)
Kategori :