PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sumatera Selatan resmi membentuk Posko SAPA MBG (Saran dan Pengaduan untuk Program Makan Bergizi Gratis).
Pembentukan posko ini sebagai respon atas berbagai kendala teknis dan administratif yang muncul di lapangan.
BACA JUGA:Wabup Muara Enim Dorong KADIN Perkuat Daya Saing UMKM dan Ciptakan Lapangan Kerja
BACA JUGA:Kadin Prabumulih Siap Luncurkan Inovasi, Termasuk Baju Berbahan Serat Nanas
Posko ini dihadirkan sebagai wadah aspirasi sekaligus jembatan komunikasi antara mitra usaha dan pemerintah. Tujuannya, agar program strategis nasional tersebut berjalan optimal dan berkeadilan.
Koordinator Posko SAPA MBG KADIN Sumsel, Nurhadi Firdaus, mengatakan pembentukan posko ini merupakan respons atas dinamika di tingkat operasional.
Berdasarkan aspirasi yang dihimpun, terdapat tiga klaster utama persoalan yang dihadapi mitra usaha.
Ketiganya yakni tumpang tindih kewenangan antar pelaksana teknis, rigiditas prosedur administratif, serta lemahnya koordinasi lintas sektor.
“Kehadiran Posko SAPA MBG ini bukan sekadar tempat menerima keluhan, tetapi menjadi jembatan solutif antara mitra usaha dan pemerintah.
Kami ingin memastikan program ini tak hanya sukses secara nasional, tetapi juga berkelanjutan bagi pelaku usaha daerah,” ujarnya.
Dikatakan, posko akan menjalankan fungsi secara terstruktur, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi dan dokumentasi masalah, pendampingan klarifikasi administratif, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data di lapangan.
‘’Ruang lingkup pengaduan yang dilayani meliputi pemutusan kerja sama secara sepihak, kendala koordinasi vertikal maupun horizontal, sengketa kontraktual, keterlambatan pencairan dana, serta berbagai hambatan teknis operasional lainnya,’’ katanya.
Menurut Nurhadi, inisiatif ini merupakan bentuk tanggung jawab konstruktif dunia usaha dalam menjaga kualitas implementasi kebijakan publik.
‘’Posko SAPA MBG akan beroperasi secara objektif, kolaboratif, serta mengedepankan pendekatan non-konfrontatif,’’ katanya.
Dikatakan, dengan adanya posko ini pihaknya berharap dapat meminimalisir ketidakpastian yang berpotensi merugikan mitra usaha daerah.