Perumda Tirta Raja Menanggapi Demo Terkait Kenaikan Tarif Air Minum di OKU
Massa aksi di OKU protes kenaikan tarif air minum Perumda Tirta Raja yang dianggap memberatkan. Perumda Tirta Raja klarifikasi bahwa kenaikan sudah sesuai prosedur dan telah melalui berbagai kajian. Foto:Berry/Sumateraekspres.id--
BATURAJA, SUMATERAEKSPRES.ID – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat OKU mendatangi kantor Perumda Tirta Raja pada Kamis (13/3) 2025.
Mereka memprotes kenaikan tarif air minum yang dianggap memberatkan warga, terutama di Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Baturaja.
Kenaikan tarif yang berlaku mencapai Rp 200.000 per bulan, jauh lebih tinggi dibandingkan tarif sebelumnya yang hanya Rp 80.000 per bulan.
Salah satu peserta aksi, Ati, warga Kelurahan Talang Jawa, mengungkapkan keluhannya tentang biaya yang semakin meningkat.
BACA JUGA:Harga Daihatsu Xenia 2010 Bekas Mulai Rp 70 Juta, Tipe Mana yang Paling Laris?
"Selama ini saya rutin membayar tagihan ledeng sebesar Rp 80.000, namun sekarang tarifnya melonjak jadi Rp 200.000 per bulan.
Di Kelurahan Talang Jawa, ledeng tidak selalu menyala setiap hari, dan kadang alirannya sangat kecil. Jika tarif harus naik, seharusnya tidak terlalu tinggi," ujarnya.
Massa aksi pun mendesak agar manajemen Perumda Tirta Raja meninjau kembali kenaikan tarif tersebut, dengan alasan kebijakan itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada dan dinilai lebih menguntungkan pihak tertentu.
Menanggapi protes ini, Direktur Perumda Tirta Raja, Bertho Darmo Poedjo Asmanto, melalui Corporate Communication Perumda Tirta Raja, Billy Fernando, memberikan klarifikasi kepada awak media dan massa aksi yang hadir.
BACA JUGA:Terbawa Arus Deras, Bocah 8 Tahun Hilang di Sungai Teluk Gelam Belum Ditemukan
BACA JUGA:Waspada Hujan Lebat Disertai Petir! Prakiraan Cuaca Sumatera Selatan Jumat 14 Maret 2025
Billy menjelaskan bahwa kenaikan tarif air minum tersebut telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Kenaikan tarif ini sudah melalui kajian yang sangat mendalam, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri RI, BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, serta konsultasi publik yang melibatkan masyarakat," ujar Billy.
