PALEMBANG , SUMATERAEKSPRES.ID  – Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Giri Ramanda N Kiemas, SE., MM., menyoroti tingginya potensi konflik dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Empat Lawang.

''KPU RI harus memberikan pembinaan yang lebih ketat pada KPU di tingkat kabupaten, khususnya di Empat Lawang, yang memiliki rekam jejak kerawanan tinggi dalam setiap pelaksanaan Pilkada. Jangan sampai ada masalah seperti sebelumnya,” ujarnya.

BACA JUGA:KPU Sumsel Tetapkan Paslon Kada di PSU Kabupaten Empat Lawang dan Penggundian Nomor Urut pada 23 Maret

BACA JUGA:Dukungan Mengalir Deras, JM-Fai Siap Lanjutkan Madani Jilid 2 di PSU Empat Lawang

Dikatakan, pada pilkada sebelumnya, situasi  Empat Lawang relatif kondusif karena hanya ada satu calon yang bertarung melawan kotak kosong.

Namun, pada Pilkada kali ini, dengan adanya pasangan calon baru, potensi konflik diprediksi meningkat signifikan. “Begitu ada calon baru, 90 persen pasti ada masalah. Ini sudah bisa dipastikan,” kata Giri.

Selain meminta KPU memperketat pengawasan, Giri  juga mengingatkan Bawaslu untuk memastikan proses pengawasan berjalan dengan optimal.

“Pak Bagja dan kawan-kawan, Mas Toto, Mas Erwin, Mas Fadil, mohon dibantu kawan-kawan Bawaslu di lapangan agar pengawasannya benar-benar ketat. Empat Lawang ini pasti rawan. Tahun 2018, saya ikut Pilkada di sana dan sampai terjadi tembak-menembak,” ungkapnya.

Dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi, lanjutnya, penyelenggara Pilkada di Empat Lawang tidak boleh ada kesalahan teknis yang bisa berujung pada konflik lebih besar.

“Mohon KPU dan Bawaslu memberikan pendampingan teknis yang baik ke bawah, jangan sampai ada kesalahan fatal. Kalau ada kesalahan, ini bukan sekadar sengketa di Mahkamah Konstitusi, tapi bisa langsung selesai di lapangan dengan cara yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Giri juga mengingatkan  stabilitas dan keamanan dalam Pilkada adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak, termasuk aparat keamanan bersinergi dalam memastikan Pilkada berlangsung aman, jujur, dan adil.

“Empat Lawang ini seperti wilayah Texas. Kita harus benar-benar waspada agar pemilu berjalan lancar tanpa insiden yang mencoreng demokrasi kita,” pungkasnya.

Sedangkan anggota komisi II lainnya yang juga dari provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Noviadi, S.Psi., M.Si., menyampaikan ada dua pengaduan sebelumnya yang dialamatkan terhadap DKPP. Hanya saja dirinya belum mengetahui kejelasan dari pengaduan tersebut. 

BACA JUGA:Herman Deru Pastikan PSU Empat Lawang Dibiayai Pemprov, Anggaran Rp32 Miliar Sudah Siap