https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Fix, Masalah Honorer Tak Tuntas Tahun Ini Usulan Pemda Minim, Banyak Formasi Kosong

Nunuk Suryani-foto: ist-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Persoalan honorer kemungkinan besar tidak akan tuntas seluruhnya di tahun ini. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dirjen GTK Kemendikbudristek), Nunuk Suryani. Ia mengaakan, penerimaan PPPK 2024 tidak bisa mengakomodasi seluruh honorer. 

Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah guru prioritas satu (P1) tetap diutamakan dalam seleksi PPPK 2024 atau tidak. "Masalah honorer tidak akan tuntas tahun ini. Salah satu penyebabnya, banyak formasi PPPK 2024 yang kosong akibat minimnya usulan dari pemerintah daerah (pemda)," bebernya. 

Menurutnya, kebutuhan formasi guru PPPK 2024 sebanyak 419.146. Namun, usulan pemda tidak sampai 50 persen dari total kebutuhan formasi tersebut. Data GTK Kemendikbudristek mencatat usulan pemda hanya 170.649 formasi.

Usulan itu terdiri dari 150.031 untuk formasi PPPK dan 20.618 CPNS. “Dengan kata lain, masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi dari seluruh kebutuhan formasi guru PPPK sebanyak 419.146 formasi," ungkap dia.

Di awal perekrutan PPPK 2021, usulan formasi dari pemda menyentuh angka 500 ribu lebih. Namun, angka ini terus menurun mulai seleksi PPPK 2022 dan 2023.

BACA JUGA:Bocoran Kenaikan Gaji 2025, PNS PPPK dan Honorer Ayo Cek Besarannya!

BACA JUGA:Regulasi ASN Tahun 2025: Gaji PNS, PPPK dan Honorer Bakal Naik? Ini Bocorannya

 Menurut Nunuk, Kemendikbudristek sudah berupaya mendekati pemda. Melakukan lobi-lobi dengan Kementerian Keuangan agar anggaran PPPK ini sesuai peruntukannya ketika ditransfer ke daerah. Sayangnya, tiga tahun ini hasilnya tidak maksimal. kekurangan guru tetap banyak.

 "Kalau usulan formasi PPPK tetap dari pemda, ya Kemendikbudristek tidak bisa memaksakan jika penyebabnya pertimbangan anggaran. Pemerintah pusat hanya bisa bikin regulasi saja," imbuh dia.

 Dari hasil blusukan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Dirjen Nunuk ke daerah-daerah diapatkan kalau persoalan utama adalah anggaran.

Sebenarnya, kata Nunuk, sistem rekrutmen PPPK di Indonesia sangat bagus. Sebelum diangkat menjadi PPPK, prosesnya superketat. Dimulai dari usulan pemda hingga penetapan NIP PPPK. Pemda pun tahu sistemnya ketat, makanya usulan formasi tidak dimaksimalkan.

"Perhitungan pemda soal anggaran ini karena jika semua honorer yang ada diangkat PPPK, bagaimana dengan pembayaran gaji dan tunjangannya," cetusnya. Itu sebabnya, kata Nunuk, pemda membentengi diri untuk memperkecil usulan formasi PPPK 2024 sehingga tahun ini masalah honorer tidak akan tuntas.

BACA JUGA:Daerah Berpatokan Database, Honorer Tendik Tercecer Diarahkan Jalur Umum

BACA JUGA:Honorer Tendik Tercecer Bisa Ikut Seleksi PPPK

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan