Endus Indikasi Intervensi Pihak Tertentu di PPDB, Ombudsman Lakukan Hal Ini!

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Novis |

Kamis , 30 May 2024 - 09:51

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah angkat bicara terkait potensi intervensi dalam pelaksanaan PPDB. Foto: istimewa--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Ombudsman RI Perwakilan Sumsel tetap akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, M Adrian Agustiansyah menyikapi carur marutnya pelaksanaan PPDB di wilayah Sumsel.

"Akan terus kami monitor pelaksanaan PPDB yang saat ini memasuki tahapan pendaftaran serta verifikasi tatap muka jalur prestasi menandai pelaksanaan PPDB hampir selesai. Tinggal menunggu pengumuman saja, di tahapan ini lah tahapan yang krusial menjadi tahapan yang Ombudsman fokuskan untuk diawasi”, tegas Adrian dalam keterangan persnya, Kamis 30 Mei 2024.

Dikatakannya Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara yang berwenang mengawasi jalannya Pelayanan Publik termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang Pendidikan yang saat ini sedang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya PPDB.

Pengawasan PPDB tersebut dilaksanakan pada sekolah tingkat dasar, menengah, dan atas, di bawah Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota dan Kementerian Agama di Sumsel.

Diapun tak menampik menerima beberapa informasi tentang adanya intervensi ataupun tekanan dari berbagai pihak.

Baik mereka yang memiliki jabatan hingga lembaga yang harusnya justru menjadi garda terdepan dalam mengawal PPDB untuk kepentingan memaksa siswa titipannya masuk di jalur yang telah ditetapkan kepada Dinas Pendidikan Sumsel maupun ke kepala sekolah.

“Untui PPBD di tahun ini tekanan ataupun intervensi dihadapi oleh Dinas Pendidikan hingga ke kepala sekolah menjadi topik pembicaraan kami saat melakukan pengawasan di beberapa kesempatan dan untuk menghadapi isu ini, Ombudsman menunggu bukti awal serta akan mempertimbangkan untuk menampilkan nama-nama ini ke Publik atau bahkan menyerahkan temuan ini ke pihak penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” tegas Adrian

Diapun tak menampik jika upaya penegakan hukum merupakan komitmen yang dibangun oleh Ombudsman RI Sumsel bersama pihak terkait.

Seperti Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Satgas Saber Pungli tahun 2024 sebagai wujud menciptakan PPBD yang bersih dan transparan.

endus indikasi intervensi pihak tertentu di ppdb, ombudsman lakukan hal ini!                            palembang, sumateraekspres.id - ombudsman ri perwakilan sumsel tetap akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun ajaran 2024/2025.
hal ini disampaikan oleh kepala perwakilan ombudsman sumsel, m adrian agustiansyah menyikapi carur marutnya pelaksanaan ppdb di wilayah sumsel.
"akan terus kami monitor pelaksanaan ppdb yang saat ini memasuki tahapan pendaftaran serta verifikasi tatap muka jalur prestasi menandai pelaksanaan ppdb hampir selesai. tinggal menunggu pengumuman saja, di tahapan ini lah tahapan yang krusial menjadi tahapan yang ombudsman fokuskan untuk diawasi”, tegas adrian dalam keterangan persnya, kamis 30 mei 2024.
dikatakannya ombudsman ri sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi jalannya pelayanan publik termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang pendidikan yang saat ini sedang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya ppdb.
baca juga:lengkap, berikut daftar nama anggota pps sekayu untuk pilkada 2024
baca juga:pengumuman pemilihan ulang direktur polsri 2024-2028: ini jadwal dan tahapannya!
pengawasan ppdb tersebut dilaksanakan pada sekolah tingkat dasar, menengah, dan atas, di bawah dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota dan kementerian agama di sumsel.
diapun tak menampik menerima beberapa informasi tentang adanya intervensi ataupun tekanan dari berbagai pihak.
baik mereka yang memiliki jabatan hingga lembaga yang harusnya justru menjadi garda terdepan dalam mengawal ppdb untuk kepentingan memaksa siswa titipannya masuk di jalur yang telah ditetapkan kepada dinas pendidikan sumsel maupun ke kepala sekolah.
“untui ppbd di tahun ini tekanan ataupun  intervensi dihadapi oleh dinas pendidikan hingga ke kepala sekolah menjadi topik pembicaraan kami saat melakukan pengawasan di beberapa kesempatan dan untuk menghadapi isu ini, ombudsman menunggu bukti awal serta akan mempertimbangkan untuk menampilkan nama-nama ini ke publik atau bahkan menyerahkan temuan ini ke pihak penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” tegas adrian
baca juga:kajari prabumulih roy riady nominator adhyaksa award 2024, masuk kategori jaksa tangguh
baca juga:antusiasme warga lubuklinggau: sambutan hangat kedatangan presiden jokowi, ini sederet agendanya!
diapun tak menampik jika upaya penegakan hukum merupakan komitmen yang dibangun oleh ombudsman ri sumsel bersama pihak terkait. 
seperti kejaksaan tinggi sumsel dan satgas saber pungli tahun 2024 sebagai wujud menciptakan ppbd yang bersih dan transparan.
pengawasan terus berjalan mulai dengan mendatangi langsung sekolah maupun melalui pelaksanaan ppbd selesai bahkan nantinya pasca-ppdb akan terus melakukan sampling ke berbagai sekolah untuk mengecek rombel siswa yang telah dinyatakan lulus.
posko pengaduan yang dibuka ombudsman sumatera selatan dapat disampaikan melalui whatsapp di nomor 08119703737 atau datang langsung ke kantor perwakilan ombudsman ri sumatera selatan beralamat jalan radio no 1 (depan polda sumsel),” imbuhnya. 
baca juga:antusiasme warga lubuklinggau: sambutan hangat kedatangan presiden jokowi, ini sederet agendanya!
baca juga:rahasia meninggikan dan mencerdaskan anak: 7 kebiasaan penting yang harus diketahui orang tua!
dia pun mengingatkan kepada pihak pihak yang terlibat langsung agar pelaksanaan ppdb tahun ini bebas dari pungutan, penjelasan pasal 27 ayat (1) dalam permendikbud nomor 1 tahun 2021. 
yang mengatur bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dilarang untuk melakukan pungutan.
ataupun umbangan berkaitan dengan pelaksanaan ppdb maupun perpindahan peserta didik, termasuk melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan ppdb.
selain itu kmenterian agama melalui direktorat jenderal pendidikan islam, telah menerbitkan keputusan nomor 7022 tahun 2023 tentang juknis ppdb madrasah tahun pelajaran 2024-2025.
baca juga:herlansyah terpilih sebagai ketua brn korda sumsel, ini visi baru untuk kemajuan brn korda sumsel!
baca juga:sempat buat video kunker saat menuju halim, presiden jokowi sudah tiba di lubuklinggau
di ketentuan huruf g tentang pembiayaan ppdb, mengatur bahwa pembiayaan ppdb dan pendaftaran ulang pada madrasah negeri tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik.
dari jalur zonasi, afirmasi dan mutasi serta prestasi resmi sudah ditutup, rabu (29/5/2024) kemarin. selanjutnya akan menunggu pengumuman akhir pada jumat (31/5) nanti.
adrian menambahkan jika ombudsman sumatera selatan telah mendengar beberapa informasi tentang adanya intervensi ataupun tekanan dari berbagai pihak mulai yang memiliki jabatan hingga lembaga. 
harusnya justru menjadi garda terdepan dalam mengawal ppdb untuk kepentingan memaksa siswa titipannya masuk di jalur yang telah ditetapkan kepada disdik sumsel  maupun ke kepala sekolah.
baca juga:tips aman mendaki: hindari kawah dan siapkan diri menghadapi erupsi demi keselamatan
baca juga:menyingkap keindahan tersembunyi bumi lancang kuning riau: dari desa wisata hingga istana siak yang memesona
“pada ppdb tahun ini tekanan maupun intervensi dihadapi oleh dinas pendidikan sampai kepada kepala sekolah menjadi topik pembicaraan kami saat melakukan pengawasan di beberapa kesempatan dan untuk menghadapi isu ini, ombudsman menunggu bukti awal serta akan mempertimbangkan untuk menampilkan nama-nama ini ke publik atau bahkan menyerahkan temuan ini ke pihak penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” tegas adrian.