https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Ajak Warga Berubah, Tekan Kemiskinan

RAKOR : Pj Bupati Lahat Muhammad Farid memimpin rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan OPD terkait penghapusan kemiskinan ekstrem di Lahat, kemarin. --

LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID – Pemkab Lahat menjadikan menjadi kemiskinan ekstrem salah satu topik bahasan untuk dituntaskan pada tahun 2024.

Berbagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. 

BACA JUGA:Harga Cabe Merah di Lahat Tembus Rp 150 Ribu per Kg, Warga: Puasa Nyambel Dulu Deh!

BACA JUGA:Banjir Mengancam Desa Jarai Kabupaten Lahat, Warga Siaga!

Hal demikian diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Lahat Rud Dharma Setiawan didampingi Sekretaris Kominfo Lahat Nurqutni. Dijelaskannya, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lahat pada tahun 2023, mencapai 8,02%. 

“Dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tiga strategi utama yang diusung yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” jelasnya

Selain itu, guna mempercepat upaya penghapusan kimiskinan ekstrem ini dilaksanakan peningkatan kolaborasi dan sinkornisasi program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui rapat koordinasi. 

“Dimana program pengentasan kemiskinan disusun berdasarkan Surat Kemendagri No 400.4.2/9839/Bangda tentang Program, Kegiatan, Sub-kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” katanya. 

Kepala Badan Perencana Daerah (Bapeda) Lahat, Feriyansyah Eka Putra mengatakan Pemkab Lahat telah berupaya menekan angka kemiskinan adalah menekan pengeluaran dan menambah pendapatan.

"Hal ini telah dilakukan dengan program- program yang telah dijalan. Hasilnya juga ada penurunan kemiskinan. Namun memang, perlu pula mainset dari warga untuk lepas dari kemiskinan tersebut," ungkapnya.

Dari hasil survei yang dilakukan, masih banyak mainset warga cenderung menerima bantuan intans dari Pemerintah. Sementara bantuan yanh sifatnya stimulus atau rangsangan untuk lebih giat inovatif masih minim.

Selanjutnya, pendataan bantuan dipengaruhi oleh kebijakan politis di desa dan keluarahan. Seperti lebih mengedepankan warga yang merupakan keluarga, kerabat hingga orang- orang terdekat.

BACA JUGA:Kendalikan Inflasi, Terapkan Strategi 4K, Pj Bupati Lahat Pimpin Rakor 10 Indikator Prioritas

BACA JUGA:Forkompinda Lahat Datangi TPS untuk Cek Kesiapan Pemilu 2024

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan