Pakai Pola Bapak Asuh Tekan Stunting, Sumsel Kejar Target Zero Stunting

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Angka stunting di Kota Palembang sudah jauh sangat berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi mengatakan berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu, jumlah balita stunting Kota Palembang di angka 504, dan sekarang di tahun 2024 menurun menjadi 437 balita stunting. 

"Ini menunjukkan angka stunting terus berkurang lewat berbagai upaya yang kita lakukan,” ungkapnya usai penyerahan Bansos Paket Stunting di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jumat (26/1).

Paket itu berupa beras 2 kg, susu 400 gr, roti, dan 1 kg telur. Dikatakan, sesuai arahan Presiden, program prioritas baik itu masalah penanggulangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penurunan stunting dilaksanakan secara optimal. 

"Tahun ini, pembagian bantuan sosial berupa paket sembako berdasarkan data resmi Satgas Stunting sebanyak 437 orang. Sedangkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masyarakat penerima manfaat masuk kategori miskin ekstrem ada sebanyak 12.812. Sudah semua kita berikan," jelasnya. 

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni bersama Pj Walikota Palembang Kompak Bagikan Bansos untuk Anak Stunting

BACA JUGA:Mantap, Langkah Pemkot Palembang Atasi Stunting Dengan Ribuan Paket Sembako Tuai Pujian Pj Gubernur Sumsel

Dalam melaksanakannya, pihaknya tak bekerja sendiri, tapi menggandeng Forum CSR yang di dalamnya ada perbankan dan sektor swasta lainnya, PKK, Dharma Wanita sehingga bisa maksimal. Setelah pembagian paket sembako yang dananya dianggarkan Dinas Sosial, selanjutnya pihaknya menjalankan pola Bapak Asuh yang dikoordinir oleh DPKB. "Jadi di sini ada evaluasinya, masing-masing kepala OPD bertanggung jawab terhadap anak stunting," tukasnya. 

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengutarakan ada lima program prioritas Pemprov Sumsel, salah satunya penanganan penurunan angka zero stunting, selaras dengan penurunan kemiskinan ekstrem. “Kita harus fokus dan perlu ada koordinasi antara Pemprov dengan kabupaten/kota sehingga pemberian bantuan tidak tumpang tindih. Selain itu ada program penanganan karhutla, persiapan pilkada, dan penanganan inflasi,” jelasnya saat ikut memberikan bansos paket stunting kepada balita dan anak-anak stunting.

Diakuinya, target nasional hampir tercapai di Sumsel, tetapi pihaknya berharap target Sumsel zero stunting juga bisa dicapai. Saat ini Sumsel berangsur-angsur mendekati target nasional bebas stunting. “Kita harus mempersiapkan anak sehat menghadapi bonus demografi. Stunting bukan hanya masalah pertumbuhan anak balita akibat kurangnya asupan gizi. Dalam jangka panjang dapat berdampak pada menurunnya kualitas SDM jika tak segera diatasi,” cetusnya. 

Ia mengapresiasi Pj Wali Kota Palembang yang mengajak para kepala OPD Kota Palembang memberikan bantuan kepada masyarakat terkait stunting dan ini perlu dicontoh kota/kabupaten lainnya. Ia menargetkan capaian prevalensi stunting Sumsel pada 2024 bisa di bawah angka nasional. “Pemerintah menargetkan capaian 2024 sebesar 14 persen, sementara prevalensi stunting di Sumsel 2022 sebesar 18,6 persen,” tegasnya. Ini sudah turun dari 2021 yang sebesar 24,8 persen. 

BACA JUGA:Kerja Keras Tangani Stunting-Kemiskinan

BACA JUGA:Dukung Percepatan Penurunan Stunting, Kapolres Lubuklinggau dan Ketua Bhayangkari Berbagi Tali Asih

Untuk mencapai target itu, Fatoni meminta semua pihak memasifkan penanganannya melalui kerja sama dan sinergi. Tak hanya OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, tapi juga pemkab/pemkot se-Sumsel, termasuk BUMD serta lainnya. "Target Presiden Joko Widodo di 2024 untuk stunting ini turun menjadi 14 persen. Mudah-mudahan bisa kita capai dan di Sumsel hasilnya lebih rendah dari angka nasional," ujar Fatoni.

Sementara Pemkab OKU juga melakukan inovasi penanganan stunting di 2024. Pj Bupati OKU berharap stunting bisa dibantu melalui bapak asuh anak stunting. "Bapak asuh ini seperti Bupati dan kepala kepala OPD beserta ibu," ujarnya Kadin Kesehatan OKU Deddy Wijaya, kemarin (26/1). Nantinya, kata dia, akan dibuat regulasi dan surat keputusan bupati OKU terkait penanganan stunting ini.