Panas Soal IKN, 3 Cawapres Beda Pandangan. Berikut Pendapat Cak Imin, Gibran dan Mahfud

Cawapres Cak Imin, Gibran dan Mahfud dalam debat kedua yang berlangsung, Jumat (22/12) malam-foto: ist-

JAKARTA – Debat kedua Pilpres 2024 yang mempertemukan calon wakil presiden (cawapres) RI, tidak kalah panas. Membahas ekonomi, 3 cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, mulai panas saat beda pendapat soal ibu kota nusantara (IKN).

Debat menghadirkan 11 panelis para pakar ekonomi, dipandu 2 moderator Alfito Deannova dan Liviana Cherlisa. Debat kali ini bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat malam, 22 Desember 2023.

Berawal saat moderator menanyakan pertanyaan dari panelis, soal pengelolaan APBN dan APBD, kepada capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Yakni, hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi.

BACA JUGA:Tema Ekonomi, Semua Cawapres Yakin Maksimal, Debat Kedua Malam Ini

BACA JUGA:Ini Jumlah Pertanyaan yang Disiapkan Panelis dalam Debat Cawapres

Sehingga ditanyakan, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat. Gibran menjawab, bahwa tidak semuanya harus menggunakan APBN.

“Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN, yang digunakan hanya 20 persen. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri ini yang banyak yang gagal paham,” cetus Gibran.

Lalu mengacu ke pertanyaan infrastruktur fisik atau SDM, Gibran menyatakan dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel.

“Karena sekali lagi untuk menuju Indonesia Emas, dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills,” bebernya.

BACA JUGA:TPD Ganjar Gelar Nobar Debat Cawapres

BACA JUGA:Inilah 4 Faktor Pembeda yang Dimiliki Gibran dalam Debat Cawapres. Apa Saja itu Guys

Untuk itu di tingkat SMK, perlu alat-alat yang bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja. Siap menerima tantangan kerja. Lalu untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN.

“Sekali lagi bisa kolaborasi, misalnya dengan swasta dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara,” tegasnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan