Sidang Lanjutan Kasus Korupsi KONI Sumsel Hadirkan Mantan Kadispora, Terungkap Fakta Mengejutkan Ini!

Reporter: Rian |

Editor: Rian |

Selasa , 19 Dec 2023 - 13:41

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi KONI Sumsel Hadirkan Mantan Kadispora, Terungkap Fakta Mengejutkan Ini!. Foto: Nanda/Sumateraekspres.id--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sidang lanjutan kasus dugaan Korupsi Dana Hibah, pengadaan barang dan deposito KONI Sumsel, JPU Kejati Sumsel menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya, Mantan Kadispora Sumsel Yusuf Wibowo.

Kemudian saksi Lainnya, Devi Susanti PNS bendaraha Dispora Sumsel, Febrianti PNS BPKAD Sumsel dan Basyuni ASN Dispora Sumsel.

Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas IA Khusus, Selasa 19 Desember 2023 dengan majelos hakim yanh diketuai Kristanto Sahat H Sianipar SH MH

Keempat Saksi yang dihadirkan JPU untuk memberikan keterangan dalam kasus yang menjerat terdakwa Suparman Roman Mantan sekretaris umum KONI Sumsel yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Akhmad Thahir mantan ketua harian KONI Sumsel.

Saat dicecar Hakim, dalam kasus yang menyeret dua nama mantan petinggi KONI Sumsel, Yusuf mengaku jika dirinya tidak pernah menerima apapun dari pihak manapun baik berupa ataupun. "Tidak pernah menerima apapun baik barang atau uang yang mulia," ujar Yusuf.

Yusuf menjelaskan, Mekanisme awal muncul hibah dibahas di TAPD yang diketuai oleh Sekda dan Dispora hadir dalam rapat pembahasan.

"Koni mengusulkan dana hibah sebesar Rp95 miliar, dan dari hasil rapat TAPD diputuskan 12,5 Miliar, yang dituangkan dalam keputusan Gubernur," pungkasnya.

Ia juga mengatakan jika Pencairan tidak bisa dicairkan gelondongan tapi bertahap yakni di Termin 1 sebesar Rp3,9 M. "Yang mengusulkan pencairan tahap 1 tersebut Koni Sumsel ditujukan ke gubernur melalui dispora," ujarnya.

Setelah surat pengajuan pencairan masuk dicek kelengkapan dan diajukan ke gubernur, lalu gubernur disposisi ke dispora, baru dispora ke BPKAD.

"Setelah cair, kewajiban penerima dana hibah, adalah membuat Laporan Pertanggung jawaban belanja dana hibah secara rinci," imbuhnya.

Kemudian ditahap kedua dicairkan lagi sekitar Rp 8 Miliar, diakuinya pencairan tahap kedua tidak memenuhi syarat, namun tetap dicairkan karena untuk alokasi PON Papua.

sidang lanjutan kasus korupsi koni sumsel hadirkan mantan kadispora, terungkap fakta mengejutkan ini!                            palembang, sumateraekspres.id -  sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah, pengadaan barang dan deposito koni sumsel, jpu kejati sumsel menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya, mantan kadispora sumsel yusuf wibowo.
kemudian saksi lainnya, devi susanti pns bendaraha dispora sumsel, febrianti pns bpkad sumsel dan basyuni asn dispora sumsel.
sidang berlangsung di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri (pn) palembang kelas ia khusus, selasa 19 desember 2023 dengan majelos hakim yanh diketuai kristanto sahat h sianipar sh mh
keempat saksi yang dihadirkan jpu untuk memberikan keterangan dalam kasus yang menjerat terdakwa suparman roman mantan sekretaris umum koni sumsel yang juga sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk), akhmad thahir mantan ketua harian koni sumsel.
baca juga:aditya jabat kasi intel kejari oku timur, kajari beri pesan begini!
baca juga:terdakwa suparman akui lemahnya administrasi lpj dana hibah koni sumsel, ini dakwaan jpu
saat dicecar hakim, dalam kasus yang menyeret dua nama mantan petinggi koni sumsel, yusuf mengaku jika dirinya tidak pernah menerima apapun dari pihak manapun baik berupa ataupun. "tidak pernah menerima apapun baik barang atau uang yang mulia," ujar yusuf.
yusuf menjelaskan, mekanisme awal muncul hibah dibahas di tapd yang diketuai oleh sekda dan dispora hadir dalam rapat pembahasan.
"koni mengusulkan dana hibah sebesar rp95 miliar, dan dari hasil rapat tapd diputuskan 12,5 miliar, yang dituangkan dalam keputusan gubernur," pungkasnya.
ia juga mengatakan jika pencairan tidak bisa dicairkan gelondongan tapi bertahap yakni di termin 1 sebesar rp3,9 m. "yang mengusulkan pencairan tahap 1 tersebut koni sumsel ditujukan ke gubernur melalui dispora," ujarnya.
baca juga:resmi! sosok ini terpilih jadi ketua koni sumsel gantikan hendri zainuddin, siapa dia?
setelah surat pengajuan pencairan masuk dicek kelengkapan dan diajukan ke gubernur, lalu gubernur disposisi ke dispora, baru dispora ke bpkad.
"setelah cair, kewajiban penerima dana hibah, adalah membuat laporan pertanggung jawaban belanja dana hibah secara rinci," imbuhnya.
kemudian ditahap kedua dicairkan lagi sekitar rp 8 miliar, diakuinya pencairan tahap kedua tidak memenuhi syarat, namun tetap dicairkan karena untuk alokasi pon papua.
"paada pencairan kedua setelah kegiatan selesai baru dilengkapi lpj sebagai syarat pencairan," jelasnya.
lalu ada pengusulan kedua sebesar rp 25 miliar yang juga dicairkan sesuai mekanisme tahap pertama.
"total yang digelontorkan ke koni sumsel sebesar rp37,5 miar, ada pertanggungjawaban, namun hanya rp.10 miliar, sisanya belum ada lpj," tukasnya.
masih dalam persidangan hakim anggota ardian angga sh mh mengatakan jika saksi yusuf wibowo telah menyalahi prosedur dalam pencairan dana hibah, katena tidak ada lpj untuk proses pencairan termin selanjutnya.
"artinya saksi sebagai kadispora saat itu tidak melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pencairan dana hibah koni sumsel, kasus ini bisa dikembangkan lebih lanjut oleh pihak kejaksaan tinggi (kejati) sumsel," kata hakim angga.
sebelumnya, dalam dakwaannya, jpu kejati sumsel mendakwa keduanya telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi rugikan kerugian negara 3,4 miliar lebih.
lebih rinci jpu menerangkan, jika saksi hendri zainuddin selaku ketua koni sumsel mengajukan dana hibah rp 95 miliar lebih ditujukan kepada gubernur sumsel soal permohonan dana hibah 2021 
kemudian hendri zainuddin selaku ketua membuat sk biaya kegiatan koni, porprov di oku raya, kemudian usulan anggaran hibah gubernur, disetujui besaran alokasi dana hibah sebesar rp.12 miliar 
"nphd ditandatangani oleh kadispora sumsel saat itu, ahmad yusuf dengan hendri zainuddin sebesar rp.12 miliar, dan saksi hendri membuat sk mengajukan permohonan pencairan tahap satu ditujukan kepada gubernur cc kadispora," ujar jaksa
selanjutnya, hendri zainudin kembali mengajukan permohonan belanja tambahan sebesar rp25 miliar.
"kemudian gubenur mengeluarkan sk gubernur tentang belanja hibah daerah, dengan total dana hibah yang diterima sebesar rp37,5 miliar, yang nphd nya ditandatangani oleh ahmad yusuf danan hendri zainudin," kata jpu
"dari total dana hibah sebesar rp37,5 miliar, baru direalisasikan sebesar rp35 miliar lebih, dan sisanya sebesar rp2 miliar lebih," imbuh jpu.
berdasarkan naskah nphd ditangani yusuf kadispora dan hendri zainuddin dibuatkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan kepada dispora pemberi dana hibah mewakili pemprov sumsel
"ada beberapa spj dibuat terdakwa suparman tidak mengacu sesuai mekanisme pencairan, dalam sk ketua koni sumsel dimana setiap spj wajib melampirkan diparaf pejabat koni," katanya.
para terdakwa sebagaiman dakwaan melanggar primair pasal 2 ayat 1 atau subsider pasal 3 jo pasal 18 uu no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
"atau kedua pasal 9 jo pasal 18 uu no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana," sebut jpu bacakan dakwaan. (nsw).