SUMATERAEKSPRES.ID - DALAM upaya perbaikan dan pemulihan ekosistem Mangrove, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumsel menggelar Konsultasi Publik untuk mempersiapkan tata kelola kolaborasi dan rencana restorasi berbasis riset, Rabu (29/11/2023) di Hotel Aston Palembang.

Hadir membuka acara tersebut, Sekda Provinsi Sumsel Ir. Supriono didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Pandji Tjahjanto, S.Hut, M.Si dan Kepala BP DAS HL Musi Dr. Sulthani Aziz MSc.

Dishut Sumsel bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Musi, menggandeng Yayasan Alam Konservasi Nusantara (YKAN) beserta pemangku kepentingan lainnya melakukan upaya tata kelola melalui rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan memiliki mangrove seluas 171.629 Ha (KLHK, 2022) atau 28% dari kawasan mangrove yang ada di Pulau Sumatera (567.900 Ha). Dengan kawasan seluas itu, upaya pelestarian mangrove di Pesisir Sumatera Selatan menjadi hal yang penting. Terlebih lagi, Sumatera Selatan masih memiliki potensi restorasi seluas 26.720,49 Ha.

Dalam sambutannya, Sekda Sumsel SA Supriono, mengatakan, rehabilitasi ekosistem mangrove sangat penting mengingat pada 2045 bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka yang disertai bonus demografi, maka membutuhkan ruang yang luas untuk penduduk yang semakin berkembang. Dengan adanya Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumsel yang terdiri dari multipihak diharapkan dapat berpesan untuk fungsi operasional restorasi mangrove dan tata kelola pengelolaan ekosistem mangrove di Sumsel. 

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK Ir. Inge Retnowati, ME secara virtual menyampaikan pihaknya mengapresiasi terbentuknya rencana aksi KKMD Provinsi Sumsel untuk pengelolaan pesisir terpadu. Menurutnya, dengan perencanaan terintegrasi dan kolaboratif, upaya mewujudkan pelestarian kawasan pesisir dapat lebih besar, tidak tumpang tindih, dan juga berkelanjutan.

Ditambahkan Mangrove Program Manager dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara Andreas Tomi Prasetyo Wibowo, agar pengembangan strategi pengelolaan pesisir yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan pihaknya berharap bahwa kerja sama antara pemerintah, akademisi, swasta, NGO, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dapat memastikan tersedianya data yang handal dan terkini. 

Tomi menjelaskan, melalui Program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA), YKAN mendukung upaya rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove di Provinsi Sumsel yang dilakukan Dishut Sumsel dan BPDAS Musi dengan menghasilkan draf Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Sumatera Selatan, khususnya di Pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Proses penyusunan draf ini sudah dimulai sejak awal 2022 lalu oleh YKAN dan Universitas Sriwijaya melalui studi lapangan terpadu di Pesisir OKI yang meliputi kajian ekologi, sosial, hingga ekonomi. (ADV)