Target Penyaluran KPR 1,32 Juta Unit

Secara Akumulatif Tahun 2021-2024

JAKARTA -   PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memulai tahun 2023 dengan optimisme, terlebih setelah mendapat suntikan dana segar Rp4,13 triliun dari hasil penyelenggaraan Rights Issue  dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebelumnya.  Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati  berharap dari  PMN yang diberikan Pemerintah, Bank BTN dapat bersinergi dan memberi nilai tambah namun tetap memprioritaskan kesehatan neraca keuangannya dalam menjawab tantangan sektor perumahan.

“Jadi saya berharap, BTN bisa bersinergi dan memberi nilai tambah. Tapi BTN harus sehat, kalau anda sakit, sama kalau anda sakit punya Covid, mau join sama malah bisa nularin semua. So the first and the most important conditions BTN harus menjadi nilai tambah, anda harus sehat anda harus well governed, anda harus efisien,anda  harus better manage, anda harus kompetitif anda baru memiliki nilai tambah,” kata Sri Mulyani, akhir pekan lalu.

Dalam rapat kerja BTN yang khusus membahas target dan inisiatif Bank BTN tahun 2023, Menteri Keuangan menekankan pentingnya Bank BTN menjaga neraca keuangannya pada sisi fundamental, meskipun diberikan amanah oleh Pemerintah mendukung program perumahan yang ditetapkan Pemerintah.

Baca juga : Rumah Subsidi Bakal Rp160 Jutaan Baca juga : Soal Rumah Subsidi, Sumsel Nomor Satu di Pulau Sumatera

“Kita semuanya bisa ditugasi negara untuk tujuan apapun, tapi kalau kita ditugasi menjadi professional adalah menjalankan amanah secara benar, efisien, tidak mudah  puas dan terus haus terhadap prestasi dan meningkatkan serta menjaga tata kelola serta keuangan anda,” katanya.

Menteri Keuangan menilai dalam menetapkan target pencapaian penggunaan dana Rights Issue tidak dipersempit hanya pada penyaluran kredit ke perumahan, namun harus lebih luas dari target akumulasi sebesar 1,32 juta unit yang ditetapkan tercapai pada tahun 2025. “Anda BUMN, tidak bekerja sekedar cari untung, keuangan tetap harus harus dijaga tapi its the not only objective, anda punya idealisme, membangun Indonesia, mensejahterakan masyarakat dari sisi kuangan. Jalankan amanah dengan baik istiqomah menjadi mortgage company terbaik di ASEAN dan membuat rakyat dan Indonesia bangga,” katanya.

Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Wakil Komisaris Utama, Iqbal Latanro menandatangani Kontrak Kerja Manajemen tahun 2023 yang memasukan target-target dari KPI Rights Issue. “Kami akan memastikan amanah yang telah diberikan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan hingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata, yaitu memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah,” kata Haru.

KPI Rights issue yang dimaksud Haru, meliputi di antaranya peningkatan penyaluran KPR  secara akumulatif dari tahun 2021-2024 menjadi 1,32 juta unit, peningkatan profitabilitas, perbaikan rasio permodalan, rasio kualitas kredit,  peningkatan kontribusi dividen dan pajak  untuk negara serta penciptaan inovasi bisnis. "BTN berkomitmen mengembangkan Digital Channel ekosistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi hunian,” pungkasnya. (fin/fad)